JAKARTA – Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan Pemilu Serentak 2024 akan menghadapi tantangan sempitnya waktu distribusi logistik.
Titi menuturkan Pemilu Serentak 2024 memiliki waktu kampanye selama 75 hari.
Dimulai sejak tiga hari setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) akhir November 2023 hingga awal Februari 2024.
Artinya akan ada dampak yang sangat besar karena penetapan DCT akan mempengaruhi pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu.
“Bayangkan waktu kampanye hanya hanya 75 hari. Dalam undang-undang kampanye dimulai tiga hari setelah ditetapkan sebagai DCT pada 25 November 2023 hingga 10 Februari 2024,” kata Titi dalam diskusi daring Menyisir Problematika Pemilu 2024, Kamis (13/10/2022).
Lulusan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia membandingkan dengan Pemilu 2019 yang mana distribusi logistik memiliki waktu hingga enam bulan.
“Kalau memakai ilustrasi 2019 penetapan DCT itu dilakukan enam bulan lebih sebelum hari pemungutan suara. Artinya distribusi logistik enam bulan juga,” katanya.
Menurut Titi dengan waktu enam bulan saja banyak permasalahan yang dihadapi pada pemilu 2019 lalu.
“Itu saja kita menghadapi 3.000 TPS yang logistiknya tertukar dan ada 2.000 lebih TPS yang tidak dapat melakukan pemungutan suara pada 17 April 2019 karena tidak ada logistik yang tiba di TPS,” katanya.
Titi menegaskan distribusi logistik pemilu serentak 2024 merupakan persoalan yang sangat penting.
Hal itu dikarenakan tidak akan ada pemilu tanpa distribusi logistik.
“Bisa dibayangkan bagaimana pemilu serentak 2024. Mengapa ini persoalan yang sangat penting? Karena tidak ada pemilu jika tidak ada logistiknya,” katanya.
Mantan Direktur Eksekutif Perludem itu mengingatkan pemilu yang tidak serentak di tengah desain keserentakan bakal berdampak pada kepercayaan masyarakat.
“Lalu pemilu yang tidak serentak di tengah desain keserentakan pemilu pasti akan berdampak pada banyak hal. Seperti animo dan kepercayaan masyarakat bahwa pemilu ini berjalan dengan baik,” ucapnya.
Menurut Titi jika Pemilu Serentak 2024 tidak dikelola dengan baik bisa muncul kabar hoax yang menimbulkan keraguan pada legitimasi Pemilu itu sendiri.(Enrico N. Abdielli)
