Sabtu, 25 Mei 2024

BANGUN HILIRISASI SUSU DONG…! Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

JAKARTA – Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengungkapkan, terdapat benturan aturan mekanisme impor antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian menyangkut produk olahan hewan, termasuk susu. Impor susu menjadi sorotan karena salah satu program presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memberi makan siang dan susu gratis.

Tenaga Ahli Stranas PK bidang Aksi Penguatan Pengendalian Ekspor Impor. Frida Rustiani mengatakan, dalam kondisi saat ini 70 persen kebutuhan susu dalam negeri dipenuhi dari impor.

Frida menyebut, Kemendag saat ini telah menerapkan aturan persetujuan impor (PI) tunggal untuk perusahaan dalam setahun.

Sementara, Kementan masih mengacu pada aturan lama yang mengharuskan perusahaan mengurus rekomendasi setiap akan melakukan impor.

“Kami sampai harus rapat maraton, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu harus mempertemukan tadi Kementan dan Kemendag memang (masalahnya) di tengah situ, terkait dengan kebijakan yang berbeda,” kata Frida dalam media briefing di KPK, Jakarta, Selasa (23/4/2024).

Kepada Bergelora.com di Jakarta, Frida menuturkan, aturan yang berlaku di Kementean membuat perusahaan berulang kali mengurus rekomendasi. Sementara, pengurusan administrasi tersebut menjadi salah satu titik rawan korupsi dalam praktek ekspor impor.

“Kalau teknisnya, jadi, kalau saya itu mau mengimpor susu itu hari ini saya ngajuin misalnya 10 ton, nanti dua hari lagi saya ngajuin lagi 20 ton, beberapa hari lagi ngajuin 30 ton,” tutur Frida.

Sementara itu, Kemendag telah menerbitkan aturan perusahaan hanya perlu mengurus satu kali persetujuan impor (PI) dalam setahun. Dalam PI itu tercantum perusahaan terkait mendapatkan izin impor dalam kuota besar yang pelaksanaannya bisa dicicil sesuai kebutuhan yang bersangkutan.

Perbedaan aturan tersebut berlangsung alot dan belum juga terselesaikan. Pada Maret lalu, terdapat 39 perusahaan yang meminta total 94 rekomendasi ke Kementan. Namun, rekomendasi itu tidak bisa diproses di Kemendag karena kementerian itu hanya menerima satu persetujuan impor dalam setahun.

“Enggak ketemu kan, masing-masing enggak mau mengalah,” kata Frida.

Stranas PK lantas mencari jalan tengah untuk mengatasi masalah tersebut. Akhirnya, disarankan agar satu perusahaan yang mendapat lima rekomendasi dari Kementan dibuat menjadi satu persetujuan impor dari Kemendag.

Menurutnya, kesepakatan tersebut, yang juga masih diperdebatkan, tidak akan bisa bertahan lama. Sebab, Kementan harus segera mengubah aturan dan mengimbangi program susu gratis.

“Tapi itu solusi singkat, selama Permentan-nya belum diubah akan ketemu lagi situasi seperti ini. Padahal, terkait dengan program susu gratis, kan kalau Presiden di lantik misalnya Oktober (2024) lah,” ucap Frida. (Web Warouw)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru