JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya tidak menentukan menu dalam program makan bergizi gratis yang bakal dibagikan kepada anak serta ibu menyusui. Dadan menyebutkan bahwa Badan Gizi hanya menentukan standar komposisi gizi yang diperlukan oleh anak dan ibu yang menjadi sasaran untuk program tersebut.
“Kami tidak menentukan menu, kami menentukan standar komposisi gizi,” kata Dadan usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar secara tertutup bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Dadan mengatakan, menu yang dibagikan untuk anak dan ibu di seluruh Indonesia bakal disesuaikan dengan ciri khas makanan di daerah masing-masing. Namun, menu tersebut akan disesuaikan dengan standar gizi yang telah ditentukan oleh pemerintah.
“Menunya terkait dengan lokalitas. Jadi, kalau misalnya di daerah yang banyak ikan, nanti proteinnya berasal dari ikan. Kalau karbohidratnya dari jagung, ya orang suka dengan makan jagung silahkan,” kata Dadan.
“Kalau dengan (karbohidratnya dari) singkong silahkan, yang suka makan nasi ya tentu saja lanjutkan makan nasi,” ucap dia.
Dadan mengungkapkan, program makan bergizi gratis menyasar anak, mulai dari usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Termasuk, para santri serta pelajar keagamaan lainnya.
Tidak hanya anak sekolah, target makan bergizi ini juga manyasar untik ibu hamil dan ibu menyusui. Dadan menyampaikan, anggaran makan bergizi gratis yang dikelola oleh lembaganya tetap sebesar Rp 71 triliun.
Ia mengatakan, anggaran puluhan triliun itu mencakup pelaksanaan program makan bergizi gratis dan operasional Badan Gizi itu sendiri.
“Ya, tentu saja untuk pelaksanaan program Makan Bergizi di seluruh Indonesia, termasuk juga dukungan manajemen ya,” ucap dia.
Dalam kesempatan ini, Dadan menyebut program unggulan Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini bakal dilaksanakan pada Januari 2025.
Adapun dalam RAPBN 2025, anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis ini masuk ke dalam kategori anggaran pendidikan sebesar Rp 722,6 triliun.
Anggaran pendidikan tersebut akan digunakan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui PIP, KIP Kuliah, BOS, BOP PAUD, dan beasiswa LPDP. Kemudian pemberian makan bergizi gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan sekolah unggulan serta penguatan link and match dengan pasar kerja (vokasi dan sertifikasi).
4 Sehat 5 Sempurna
Menanggapi hal tersebut Ketua DKR (Dewan Kesehatan Rakyat) Jawa Tengah Nurhadi mengingatkan bahwa selama ini sudah dikenal patokan dasar yang lebih praktis bagi masyarakat luas yaitu 4 Sehat 5 Sempurna untuk meningkatkan gizi masyarakat.
“Terus apa bedanya dengan pengetahuan 4 Sehat 5 Sempurna yang sudah puluhan tahun dikenal masyarakat yang selama ini diajarkan di di sekolah dasar dan posyandu? Kalau hanya hanya menentukan standar gizi badan ini sangat mubajir. Seorang ahli gizi juga bisa dilakukan di kemenkes dan dinkes sampai bidan desa di posyandu,” ujarnya kepada Bergelora.com di Jakarta dari Magelang, Jawa Tengah, Rabu (18/9).
Kalau demikian menurutnya Badan Gizi yang dibentuk kurang mengerti akar persoalan kekurangan gizi dalam masyarakat sehingga hanya mampu membuat standar yang sudah usang.
“Akibatnya lembaga yang barusan dibentuk banyak nganggurnya dan makan gaji buta seperti layaknya birokrat di lembaga-lembaga negara lainnya. Hanya akan jadi beban negara lagi. Pak presiden terpilih musti hati-hati yang beginian. Jangan sampai makan bergizi isinya cuma tahu dan tempe dan sayur bayem. Apa yang baru?” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa kalau program makan bergizi gratis dijalankan secara busssiness as usual maka tidak akan merubah kualitas manusia Indonesia.
“Program hanya bisa berhasil secara revolusioner, sistimatis dan terpimpin langsung dari Presiden sendiri. Program harus djalankan oleh seluruh rakyat dari desa sampai kota. Dan dikawal seluruh rakyatnagar tidak dikorup. Maka target program ini pasti tercapai,” (Web Warouw)
