JAKARTA – Litbang Kompas merilis hasil survei yang berkaitan dengan eksistensi lembaga pertimbangan presiden. Dalam survei yang digelar 22-24 Juli 2024 itu, Litbang Kompas menyebutkan, ada 81,2 persen responden yang setuju agar lembaga pertimbangan presiden seperti Watimpres tetap eksis.
“Publik setuju tetap ada lembaga yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Meskipun demikian, lembaga ini tidak harus diisi oleh para mantan presiden ataupun wakil presiden,” tulis Litbang Kompas, Senin (5/8/2024).
Sementara itu, 16,1 persen responden menilai tidak setuju, sisanya 2,7 persen tidak tahu.
Meski banyak yang menyatakan setuju, sebagian besar responden menyebut belum pernah mendengar peran Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).
Ada 50,6 persen yang menyatakan belum mendengar, 1,2 persen tidak tahu. Kemudian 27,2 persen menganggap Watimpres belum berperan baik, sedangkan sisanya 21,0 persen menyebut berperan baik.
Dalam survei ini juga dikemukakan banyak responden yang setuju wacana pengembalian nama Dewan Pertimbangan Agung (DPA) untuk lembaga pertimbangan presiden.
Sebanyak 65,4 persen responden menyebut setuju perubahan nama itu, 25,3 persen tidak setuju, dan sisanya 9,3 persen tidak tahu.
Wacana lain yang direspons yakni terkait keanggotaan mantan presiden atau mantan wakil presiden dalam DPA. Responden yang menyebut setuju sebanyak 47,1 persen, tidak setuju 48,0 persen dengan alasan bisa diisi oleh tokoh siapa pun. Sementara itu, sisanya 4,9 persen tidak tahu.
Survei ini melibatkan 530 responden dari 38 provinsi yang berhasil diwawancarai.
Sampel ditentukan secara acaksesuai proporsi jumlah penduduk tiap provinsi. Metode ini diklaim memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error penelitian +- 4,32 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, jajak pendapat sepenuhnya dibiayai oleh harian Kompas (PT Kompas MEdia Nusantara). (Enrico N. Abdielli)
