JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan, data pertumbuhan industri nasional yang mencapai 5,60% pada triwulan II tahun 2025 sudah sesuai dengan data dan indikator yang valid.
Seperti, laporan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dan Prompt Manufacturing Index-Bank Indonesia (PMI BI) serta capaian investasi dan ekspor sektor industri.
Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, pihaknya tidak pernah menggunakan hasil Data Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang dirilis S&P Global sebagai dasar analisis atau perumusan kebijakan. Dan hanya menjadikannya sebagai referensi umum.
Namun, sambungnya, Kemenperin hanya menggunakan data IKI dan PMI BI dalam merumuskan kebijakan, Kemenperin menggunakan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dan PMI BI. IKI disebut jauh lebih akurat dan komprehensif karena melibatkan responden lebih banyak.
“Angka pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan industri manufaktur yang dirilis oleh BPS sudah akurat. Hal ini tervalidasi melalui hasil IKI Kemenperin dan PMI BI (Bank Indonesia) yang menyatakan industri manufaktur selama triwulan II 2025 selalu di atas level 50 atau berada dalam fase ekspansif. Beberapa indikator lainnya, pada belanja modal investasi sektor manufaktur juga naik,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (7/8/2025)
Geliat pertumbuhan manufaktur, imbuh dia, tidak hanya tercermin dari angka statistik, tetapi juga dari aktivitas nyata di lapangan.
“Pada semester I tahun 2025, tercatat sebanyak 1.641 perusahaan telah melaporkan pembangunan fasilitas produksi baru melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan nilai investasi mencapai Rp803,2 triliun,” ucap Febri.
“Dampak langsung dari ekspansi industri ini adalah penyerapan tenaga kerja baru yang diperkirakan mencapai 303.000 orang. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disampaikan oleh kementerian lain maupun asosiasi pengusaha,” tambahnya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, seperti diketahui, Satudata Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, jumlah PHK sepanjang periode semester I tahun 2024 mencapai 42.385 orang. Angka ini melonjak 32,19% dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 32.064 orang.
Di bulan Juni 2025, tercatat ada 1.609 orang tenaga kerja yang ter-PHK. Kemnaker mencatat, korban PHK paling banyak terdapat di provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 28,59% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan.
Jumlah PHK di bulan Juni 2025 ini lebih rendah dibandingkan Mei 2025 yang tercatat sebanyak 4.702 orang.
“Dengan kebijakan yang kurang mendukung manufaktur saja sudah mencapai pertumbuhan 5,60 persen. Apalagi jika kebijakan yang pro industri diberlakukan, tentu pertumbuhan manufaktur melesat jauh lebih tinggi lagi,” ujarnya.
Menurut Febri, kebijakan strategis tersebut di antaranya,pengendalian impor produk jadi, pengalihan pelabuhan masuk bagi produk jadi impor ke pelabuhan di Indonesia Timur, kemudahan pasokan bahan baku terutama bahan baku gas untuk industri tertentu, dan pengurangan kuota produk industri Kawasan Berikat masuk ke pasar domestik. (Web Warouw)
