Kamis, 18 Juli 2024

BERANI GAK…? Lagi, PDIP Desak Menteri Sofyan Djalil Mundur, Dianggap Membangkang Terlibat Mafia Tanah

JAKARTA– Desakan agar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mundur, kembali muncul dari politikus di lingkar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Kali ini disampaikan mantan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Bambang Beathor Suryadi.

Dalam keterangan persnya, Bambang Beathor menyebut bahwa Sofyan Djalil terindikasi bagian dari mafia tanah.

Bahkan, Bambang memberi judul pers rilisnya “Revolusi Mental itu mencopot Sofyan Jalil akibat melindungi mafia tanah”.

“Sudah 7 tahun Sofyan Jalil jadi Menteri di Kabinet Jokowi dan selalu membangkang atas pidato Presiden tentang mafia tanah di kementerian BPN itu,” kata Bambang, Sabtu (23/10/2021).

Bambang mengatakan, Sofyan Djalil tidak melakukan terobosan apapun untuk mengatasi mafia tanah.

Bambang lebih lanjut mengungkapkan bahwa sejumlah hal yang menurutnya indikasi Sofyan Djalil bagian dari mafia tanah.

Dia menyebut, Sofyan tidak melaksanakan Putusan PK No 121 Mahkamah Agung tentang keterbukaan Informasi Lahan Tanah.

Kemudian Sofyan juga disebut tidak melaksanakan program GeoSpasial untuk Peta Satu Data, atas basis titik Koordinat yang seharusnya tercantum pada surat surat tanah.

Menurut Bambang, Sofyan tidak memaksimalkan struktur kementerian ATR BPN.

“Sehingga banyak timbul kasus konflik ukur lahan, kehilangan warkah, floting salah lahan,” paparnya.

Bambang mengatakan, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pernah menyebut ada kasus pertanahan yang hingga 40 tahun belum selesai.

Padahal, menurut Bambang, seharusnya konflik lahan bisa diselesaikan dalam waktu tiga tahun.

Sofyan juga dikatakan tidak berani adu data dengan warga yang lahannya sedang dipersengketakan.

“Gelar perkara kasus konflik itu menyebabkan aparat BPN anti rakyat kecil,” pungkasnya.

Adapun diketahui, Bambang Beathor Suryadi pernah menjabat sebagai anggota DPR dari fraksi PDIP. Dia juga dikenal sebagai aktivis jaringan Pro Demokrasi (Prodem).

Dia saat ini merupakan anggota Dewan Penasihat Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) yang merupakan organisasi sayap PDIP.

Sebelumnya desakan agar Sofyan Djalil mundur sebagai Menteri ATR/Kepala BPN disampaikan politikus PDIP yang merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang.

Dia menjelaskan, alasan dirinya meminta Sofyan mundur adalah karena tak kunjung selesainya persoalan perebutan tanah antara pengusaha dan warga di Indonesia.

Menurutnya, pemberian Hak Guna Usaha (HGU) serta Hak Guna Bangunan (HGB) kepada konglomerat oleh Kementerian ATR BPN kerap kali mengesampingkan hak hukum atas tanah masyarakat.

“Sebagai sosok pemimpin dan akademisi yang mumpuni sebaiknya mengundurkan diri dari kabinet Presiden Jokowi,” paparnya Kamis (21/10/2021).

Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan,.sementara itu, Juru Bicara Kementerian ATR /BPN Taufiqulhadi menyampaikan bahwa ada gerakan pro mafia tanah yang mencoba mengganggu Sofyan Djalil.

Dia menyebut para mafia tanah kalang kabut karena Sofyan Djalil telah membentuk Satgas Anti Mafia Tanah.

“Para mafia menjadi kalang kabut. Mereka mengerahkan segela kekuatan untuk menyerang balik Sofyan Djalil. Bahkan ada yang meminta mundur,” kata Staf Khusus dan Jubir Kementerian ATR/ BPN Teuku Taufiqulhadi dalam pesan elektronik yang diterima KompasTV, Kamis (21/10/2021).

Taufiqulhadi menyebut Sofyan Djalil membuat kemajuan sangat besar selama kepemimpinannya di Kementerian ATR/BPN.

Menurutnya kemajuan paling utama dan penting adalah upaya Sofyan Djalil mengejar para mafia tanah. Di dalam kepemimpinannya, Sofyan membentuk Satgas Antimafia Tanah.

“Ia membentuk Satgas Antimafia Tanah untuk pertama kali dalam sejarah kementerian ini. Dan ia bersumpah negara tidak boleh kalah dengan para mafia tanah,” paparnya.

Taufiqulhadi menyebut, dengan langkah Sofyan Djalil tersebut, kini publik menjadi tahu sepak terjang para mafia tanah. Hal ini membuat kalang kabut para mafia.

“Tangan-tangan pro mafia pun kini bergerak dengan kekuatan penuh dan mempersoalkan hal-hal yang tidak relevan dengan wewenang ATR/BPN atau menggugat sesuatu yang telah baik di ATR/BPN,” pungkasnya. (Calvin G. Eben-Haezer)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru