JAKARTA – Legal Manager PT Sinarmas Agro Resources and Technology (SMART) Eky Pratama mengungkapkan, perusahaan membayar jasa hukum sebesar Rp 3 miliar kepada kantor hukum Don Ritto (DR Law Firm) untuk pendampingan dalam perkara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang ditangani Kejaksaan Agung.
Eky menjelaskan, nilai kontrak Rp 3 miliar itu terbagi dalam dua tahap, yakni Rp 1 miliar untuk pendampingan pada tahap penyelidikan dan Rp 2 miliar untuk pendampingan pada tahap penyidikan.
“Ada dua proposal itu untuk tingkat penyelidikan sebesar Rp 1 miliar. Untuk tahap penyidikan Rp 2 miliar. Semua Rp 3 miliar,” kata Eky saat bersaksi di sidang kasus korupsi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Perkara korupsi dan TPPU Febrie tersebut juga menjerat advokat Don Ritto alias Idon dan Komisaris PT Koin Money Changer Nurman Herin sebagai terdaka.
Eky menjelaskan, bentuk pendampingan yang diberikan DR Law Firm dalam kasus sawit tersebut antara lain berupa simulasi pertanyaan sebelum saksi menjalani pemeriksaan. Simulasi itu dilakukan agar pihak perusahaan terbiasa menghadapi proses pemeriksaan, mengingat mereka tidak memiliki pengalaman menghadapi proses hukum pidana.
“Lebih ke mungkin kayak simulasi pertanyaan. Mungkin juga lebih ke penguatan secara emosional karena kan juga tidak terbiasa menghadapi proses seperti itu,” ujar Eky.
Dalam simulasi tersebut, pengacara berperan seolah-olah menjadi penyidik atau pemeriksa yang mengajukan pertanyaan kepada saksi.
Eky mengatakan, arahan yang diberikan pengacara lebih berkaitan dengan cara menjawab pertanyaan secara lugas dan tidak bertele-tele.
“Kalau jawab jangan bertele-tele. Kalau tidak tahu, ya bilang saja tidak tahu,” ucap dia.
Namun, Eky menyebut pengacara DR Law Firm tidak dapat mendampingi saksi secara langsung di dalam ruang pemeriksaan Kejaksaan Agung.
Menurut dia, pengacara maupun pihak perusahaan hanya menunggu di lobi selama pemeriksaan berlangsung.
“Karena waktu itu kita tidak bisa mendampingi langsung, jadi kita standby di lobi saja,” kata Eky.
Saat ditanya apakah dirinya pernah melihat pengacara DR Law Firm memiliki akses untuk masuk dan mendampingi pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Eky menjawab tidak pernah.
Dia juga memastikan tidak pernah menerima arahan mengenai substansi jawaban atau bocoran terkait materi pertanyaan yang akan diajukan penyidik.
“Sejauh ini tidak ada,” ujar Eky.
Eky menambahkan, DR Law Firm juga menyampaikan laporan hasil pendampingan kepada direksi perusahaan. Laporan tersebut memuat pertanyaan yang diajukan kepada saksi dan substansi pemeriksaan.
Sementara itu, Eky mengungkapkan, penawaran jasa hukum tersebut awalnya diketahui melalui rekomendasi seseorang bernama Alex.
Setelah proposal diterima, Eky membawanya kepada direksi hingga akhirnya disetujui. Adapun pembayaran jasa hukum dilakukan ke rekening atas nama DR Law Firm.
Eky menyebut pajak atas pembayaran tersebut ditanggung oleh pihak perusahaan.
Dalam perkara ini, Febrie didakwa menerima uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi senilai Rp 346,7 miliar dan 440.990 dollar AS. Dakwaan tersebut dibacakan JPU pada sidang perdana, Rabu (7/10/2026). Jaksa menyebut penerimaan uang berlangsung sejak 2020 hingga Juli 2026, ketika Febrie menjabat Direktur Penyidikan Jampidsus hingga Jampidsus
“Bahwa terhadap penerimaan uang-uang seluruhnya berjumlah Rp 346.743.821.282,00 dan USD 440.990 yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut,” ujar jaksa.
Salah satu penerimaan yang diuraikan dalam dakwaan adalah uang 5 juta dollar Singapura atau sekitar Rp 55 miliar dari pengusaha Tan Kian. Uang itu disebut diserahkan kepada Febrie melalui Ferry dan berkaitan dengan penanganan perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
Febrie juga didakwa menerima saham senilai Rp 14 miliar dari Michael Njoman, Direktur sekaligus pemilik PT Cahaya Baja Sukses, melalui Ferry dengan menggunakan PT Tompotika Mulia Abadi.
Selain itu, jaksa menyebut Febrie menerima Rp 20,6 miliar dari Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada Tria Bellitonito Aturbumi.
Jaksa juga mengungkap dugaan penerimaan uang Rp 60 miliar beserta tanah dan/atau bangunan dari Andy Chandra Tan selaku pemilik manfaat PT Budi Agung Sentosa dan Heri Janto selaku direktur utama perusahaan tersebut.
Penerimaan itu diduga dilakukan bersama Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry. Adapun penerimaan lainnya disebut mencapai Rp 203,4 miliar dari sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi yang ditangani Febrie. Jaksa menduga uang dan aset tersebut kemudian disamarkan melalui penempatan pada sejumlah rekening, penyertaan modal di perusahaan afiliasi, hingga pembelian tanah, bangunan, kendaraan, dan emas. Sebagian uang juga disebut ditukarkan ke sejumlah mata uang asing.
Atas perbuatannya, Febrie didakwa melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (Web Watouw)
