JAKARTA – Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria memerintahkan pembatasan luas maksimum lahan yang dikuasai satu perusahaan atau banyak perusahaan yang terafiliasi dalam satu perusahaan.
UU Pengaturan Reforma Agraria disahkan DPR pada 22 September 2026 dan diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 September 2026, naskahnya diunggah di situs web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Negara pada 6 November 2026.
Pengaturan soal batas maksimum luas lahan terdapat pada “Bagian Kedua: Pembatasan Tanah”, berisi satu pasal yakni Pasal 37.
“Pemerintah menentukan batas minumum dan batas maksimum penguasaan dan pemilikan tanah,” bunyi Pasal 37 ayat (1). Batas maksimum luas lahan yang dimiliki perusahaan atau badan usaha diatur di ayat (4). Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan kepemilikan tanah.
“Dalam rangka mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), batas maksimum penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah secara kumulatif untuk satu badan usaha dan/ atau badan usaha yang terafiliasi, baik berupa hak atas tanah maupun perizinan berusaha,” demikian bunyi Pasal 37 ayat (4).
Namun demikian, pembatasan luasan kepemilikan lahan itu tidak berlaku untuk perusahaan pelat merah alias Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi.
Adapun tujuan pembatasan luasan kepemilikan lahan ini ditujukan untuk mengurangi jurang ketimpangan penguasaan lahan dengan target rasio gini 0,30. Namun demikian, angka persis luas lahan maksimum yang bisa dikuasai oleh perusahaan belum diatur di undang-undang ini, karena akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Dalam Bab XIV Ketentuan Penutup Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa peraturan pelaksana undang-undang ini harus ditetapkan paling lama satu tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan
Adapun soal pembatasan luas lahan untuk perseorangan, UU baru ini juga mengaturnya namun pembatasan untuk kepemilikan perseorangan sebenarnya sudah ada di aturan-aturan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan Perppu Nomor 56 Tahun 1960.
Bunyi Pasal Terbaru Soal Pembatasan Tanah
Berikut adalah pasal dari UU Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria soal pembatasan kepemilikan lahan.dalam Pasal 37.Tentang.Pembatasan Tanah:
(1) Pemerintah menentukan batas minimum dan batas maksimum penguasaan dan pemilikan tanah.
(2) Batas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas yang dapat menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas yang dapat menjamin pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah dengan mendasarkan pada ketersediaan kawasan produktif, kawasan budidaya, kepadatan penduduk, daya dukung lingkungan, dan luas wilayah daerah kabupaten / kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Dalam rangka mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), batas maksimum penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah secara kumulatif untuk satu badan usaha dan/ atau badan usaha yang terafiliasi, baik berupa hak atas tanah maupun perizinan berusaha.
(5) Ketentuan batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan koperasi.
(6) Dalam penentuan batas minimum dan batas maksimum penguasaan dan pemilikan tanah, Pemerintah mempertimbangkan : a. rasio gini dari penguasaan dan pemilikan tanah di suatu daerah; b. ketersediaan tanah di suatu daerah; c. kepadatan penduduk; d. angka kemiskinan; e. kondisi dan fungsi lingkungan hidup; dan f. keterbatasan luas wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
(7) Pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditujukan untuk mengurangi rasio gini dari penguasaan dan pemilikan tanah hingga 0,30 (nol koma tiga nol).
(8) Terhadap I (satu) bidang tanah yang meliputi keseluruhan luas suatu pulau kecil atau yang berbatasan langsung dengan garis pantai tidak dapat diberikan sebagai 1 (satu) kesatuan hak atas tanah kepada I (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas minimum dan batas maksimum penguasaan dan pemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Web Warouw)
