JAKARTA- Sebuah petisi digalang masyarakat lewat situs www.change.org untuk menghadapi tekanan sekelompok orang terus menerus mengganggu kemajemukan bangsa dan negara Indonesia dengan menggunakan sentimen suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Petisi itu menuntut Presiden Jokowi bertindak nyata menyelamatkan bangsa ini dari gerakan-gerakan inkonstitusional yang semakin demonstratif dan membahayakan fondasi Republik Indonesia.
“Mendorong seluruh elemen masyarakat dan negara untuk bersikap dan bertindak penuh hormat terhadap berbagai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan yang sudah menjadi keniscayaan dan jati diri bangsa berbhinneka tunggal ika,” tegas petisi itu.
Dibawah ini isi lengkap petisi yang digalang sejak 20 jam lalu dan sudah mengumpulkan 11.713 pendukung:
Pertahankan Indonesia yang Majemuk
Koalisi Bhinneka
Republik memanggil Anda. Indonesia yang dibangun di atas kebhinnekaan, kini terancam oleh kelompok yang terus menerus menyebar kebencian.
Mari nyatakan sikap: pertahankan Indonesia yang majemuk, dan dukung presiden mengambil tindakan tegas kepada kelompok intoleran yang ingin merusak negeri kita.
RAPATKAN BARISAN UNTUK PERSATUAN INDONESIA
Demonstrasi pada 4 November 2016 kemarin adalah salah satu bukti bahwa Indonesia mengharga kebebasan berekspresi. Meski demo tersebut pada akhirnya ternodai oleh beberapa insiden yang mempertanyakan komitmen kebhinnekaan dan persatuan.
Berbagai tindakan dan ekspresi kebencian atas nama agama dan permusuhan atas ras tertentu dipertontonkan dengan terang-benderang. Selain itu sangat disayangkan bahwa para elit dan organisasi-organisasi masyarakat terindikasi ikut memperkeruh keadaan.
Bukan hanya itu, gerakan yang berhasil memobilisasi ratusan ribu orang ini mendengungkan isu penggulingan terhadap pemerintahan yang terpilih secara konstitusional dan demokratis.
Melihat perkembangan tersebut, sudah saatnya kita bertanya:
Akankah kita membiarkan masyarakat terseret isu yang mengancam kelangsungan pemerintahan yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Indonesia?
Akankah kita pertahankan Republik yang didirikan Bung Karno dan Bung Hatta dan para perintis kemerdekaan Indonesia kita yang memiliki sendi kebhinekaan yang kuat?
Apa yang akan terjadi jika kebhinekaan ditinggalkan dan kita hidup dalam permusuhan atas nama ras dan agama?
Maka, kami seluruh elemen yang tergabung dalam Koalisi Solidaritas Kebhinekaan mengambil sikap tegas :
- Menuntut Presiden Jokowi bertindak nyata menyelamatkan bangsa ini dari gerakan-gerakan inkonstitusional yang semakin demonstratif dan membahayakan pondasi republik kita.
- Mendorong seluruh elemen masyarakat dan negara untuk bersikap dan bertindak penuh hormat terhadap berbagai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan yang sudah menjadi keniscayaan dan jati diri bangsa berbhinneka tunggal ika.
- Mengajak semua elemen masyarakat untuk mempercayakan kasus-kasus hukum pada penegak hukum, tanpa melupakan pengawasan publik.
- Mengecam keras segala aktivitas, baik online maupun offline, yang menggunakan isu SARA untuk memprovokasi dan menyebarkan kebencian dan permusuhan.
- Meminta semua elit, terutama pemuka agama untuk berperan aktif menyerukan pada umatnya agar tetap tenang dan bijak menyikapi situasi.
Jakarta, 17 November 2016
KOALISI BHINNEKA
Petisi ini akan dikirim ke:
Presiden Republik Indonesia
Beberapa tanggapan dari berbagai penjuru Indonesia mendukung petisi di atas.
“Saya mencintai tanah air tercinta ini dengan ribuan gugusan pulau dan semua perbedaan di negri indah ini sampai saya mati dan kembali menyatu dengan tanah tercinta ini,” ujar seorang pendukung petisi, Dedik Dwi Prayogi.
“Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam golongan. Karena keberagaman itulah yang membuat Indonesia kuat hingga saat ini. Bagi saya, Indonesia harus tetap mempertahankan hal itu. Tidak boleh ada segelintir kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan kelompoknya sehingga dapat mengintervensi pemerintah dalam mengambil tindakan,” Mohammad Raffli Firmansyah.
“Pemerintah perlu tegas merespon tindakan-tindakan penyebaran isu dan pembentukan opini melawan hukum yang dilakukan kelompok-kelompok yang menginginkan ketidakstabilan pemerintahan dan negara,” Muhtar Ahmad. (Enrico N. Abdielli)
