JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI untuk membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2025 kepada sejumlah perusahaan pelat merah.
Adapun keseluruhan PMN yang dibutuhkan untuk tahun 2025 sebesar Rp44 triliun kepada 16 BUMN.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, hal ini merupakan perbaikan selama lima tahun terakhir yang sebelumnya sangat bergantung kepada utang negara, kini dapat dibiayai dari capaian dividen.
“Tadi disampaikan nilainya kurang lebih Rp 280 triliun selama 5 tahun dan tentu suntikannya kurang lebih Rp 212 triliun,” ujarnya dalam rapt kerja di gedung DPR RI Jakarta, dikutip Bergelora.com Rabu (17/7)
Menurutnya, selama lima tahun terakhir PMN tersebut telah terserap lebih dari 90%. Adapun penyerapan PMN 2023 yang cair di Desember 2023 dan beberapa PMN 2024 yang mash dalam proses pencairan akan terus dioptimalkan penggunaannya.
Mayoritas PMN (89%) yang diterima oleh BUMN adalah untuk tujuan Penugasan Pemerintah, seperti program Listrik desa, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, pembangunan Infrastruktur dan konektivitas seperti LRT, Jalan Tol, dan Pelabuhan.
“Ditekankan memang merupakan penugasan, yang tidak lain ada sebagian 7% seperti restrukturisasi, 4% pengembangan usaha dan ini yang tentu bagaimana dipantau terus menerus,” paparnya.
Sebelum ketok palu, masing-masing fraksi memberi catatan di mana fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan menolak pemberian PMN untuk PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun dan Perumnas sebesar Rp 1 triliun.
Namun, pada akhirnya usulan PMN untuk 16 BUMN disetujui dengan catatan meminta Menteri BUMN memastikan agar PMN dipergunakan secara produktif, efektif dan efisien bagi peningkatan kinerja korporasi BUMN sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Berikut 16 BUMN yang mendapat PMN Tahun Anggaran 2025:
- PT Hutama Karya (Persero) Rp 13,86 triliun untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.
- PT Asabri Rp 3,61 triliun untuk perbaikan permodalan.
- PT PLN (Persero) Rp 3 triliun untuk program listrik desa.
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan KUR.
- PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI Rp Rp 2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru.
- PT Bio Farma (Persero) Rp 2,21 triliun untuk fasilitas capex baru.
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk Rp 2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja – Bawen dan Solo – Jogja.
- PT Wijaya Karya (Persero) Rp 2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan.
- PT Len Industri (Persero) Rp 2 triliun untuk modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.
- PT Danareksa (Persero) Rp 2 triliun untuk pengembangan usaha.
- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Rp 1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.
- PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food Rp 1,62 triliun untuk modal kerja program CPP.
- PT PP (Persero) Rp 1,56 triliun untuk penyelesaian proyek Jogja – Bawen dan KIT Subang.
- Perum DAMRI Rp 1 triliun untuk penyediaan bus listrik.
- Perumnas Rp 1 triliun untuk penyelesaian persediaan perumahan.
- PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA Rp 976 miliar untuk pembuatan kereta KRL. (Web Warouw)
