Rabu, 18 November 2026

BERSIHKAN INTERNAL KALIAN..! Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

JAKARTA – Risiko penyimpangan dan penyimpangan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan harus dicegah dengan pengawasan internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang kuat.

Untuk mengantisipasinya, Inspektorat Jenderal ATR/BPN menetapkan pendekatan pengawasan yang lebih proaktif guna memastikan tata kelola organisasi berjalan secara akuntabel dan sesuai ketentuan.

“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” tegas Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Wahyu Widada, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 dikutip Bergelora.com di Jakarta, Rabu (18/11).

Bagi Wahyu Widada, pendekatan pengawasan yang berorientasi pada pencegahan adalah bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Melalui identifikasi risiko dan rekomendasi perbaikan, fungsi pengawasan diharapkan dapat membantu setiap unit kerja di ATR/BPN mengantisipasi masalah sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan pertanahan.

Selain penegakan fungsi pengawasan, Irjen ATR/BPN mengajak seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kementerian ATR/BPN yang hadir dalam Rakor, untuk menjaga integritas saat menjalankan tugas.

“Setiap aparatur harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, mengadopsi kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan,” tegasnya.

Dengan pengawasan yang berorientasi pada pencegahan dan didukung integritas seluruh jajaran, Wahyu Widada berharap Kementerian ATR/BPN mampu membangun sistem kerja yang semakin akuntabel dan profesional. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan pelayanan pertanahan berjalan sesuai ketentuan.

“Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat,” pesan Wahyu Widada kepada jajaran Kementerian ATR/BPN.

Menteri Nusron Bungkam Setelah Diperiksa.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, usai menjalani pemeriksan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, usai menjalani pemeriksan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (4/11). Foto: HFW

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Rabu (4/11/2026). Nusron menjalani pemeriksaan selama kurang lebih lima jam, mulai pukul 09.22 WIB hingga 14.30 WIB.

Usai diperiksa, Nusron enggan memberikan penjelasan mengenai materi pemeriksaannya. Ia justru membeberkan perihal perjalanan dinasnya ke luar negeri dalam kapasitasnya sebagai menteri atau pejabat publik. Menurutnya, kepergian tersebut telah mengantongi izin resmi dari Kementerian Sekretariat Negara.

“Saya pejabat publik, seorang menteri. Kalau dinas ke luar kota, apalagi ke luar negeri, dipastikan ada surat izin perjalanan dari Kementerian Sekretariat Negara, jadi kami tidak mengada-ada, titik,” kata Nusron kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Setelah memberikan pernyataan tersebut, Nusron enggan menjawab pertanyaan lain dari awak media, termasuk isu aliran dana ke Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) serta keterlibatan empat orang kepercayaannya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia langsung meninggalkan lokasi dengan pengawalan ketat sejumlah ajudan. Dalam proses tersebut, sempat terjadi kericuhan saat wartawan mencoba mengambil gambar dan meminta konfrontasi keterangan akibat tindakan tiga ajudan Nusron yang menghalangi serta mendorong awak media yang sedang meliput.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa kedatangan Nusron merupakan inisiatif pribadinya untuk menjalani pemeriksaan setelah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Menurut Budi, Nusron tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.22 WIB.

“Benar, hari ini Saudara NW hadir memenuhi panggilan sebelumnya. Sebenarnya tidak ada penjadwalan pemeriksaan resmi untuk hari ini,” terang Budi.

Sebelumnya, Nusron dijadwalkan menjalani pemeriksaan pertama pada Rabu (7/10), tetapi absen dengan alasan ada agenda kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pemeriksaan kemudian dijadwalkan ulang pada Kamis (15/10).

Pada panggilan kedua, Nusron kembali tidak hadir tanpa memberikan alasan, sehingga KPK sempat menilai yang bersangkutan mangkir dan mempertimbangkan opsi jemput paksa. Namun, pada Jumat (16/10), Nusron memberikan konfirmasi bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh agenda perjalanan dinas ke luar negeri sekaligus mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan.

Di sisi lain, Budi Prasetyo membenarkan adanya pengembalian sejumlah uang dari beberapa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi di ATR/BPN.

“Atas penyerahan uang tersebut, penyidik langsung melakukan penyitaan. Namun, penyidik akan mendalami lebih lanjut apakah seluruh uang yang diserahkan memang berkaitan dengan perkara ATR/BPN, hanya sebagian, atau justru tidak berkaitan sama sekali. Semuanya masih dalam materi pendalaman,” jelasnya.

Budi menyebut salah satu pihak yang mengembalikan uang adalah PCNU Nias, Sumatera Utara, sebesar Rp250 juta. Sementara untuk beberapa PCNU lainnya, berdasarkan klarifikasi awal, uang yang dilaporkan diduga tidak terkait dengan perkara di ATR/BPN.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka. Empat di antaranya merupakan orang kepercayaan Nusron, yaitu Fahd El Fouz alias Fahd A. Rafiq yang merupakan politikus Partai Golkar, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Erwin, serta Muhammad Fakhry.

Sementara itu, empat tersangka lainnya berasal dari unsur pejabat kementerian dan swasta, yakni Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Fahlevi selaku pihak swasta. (Web Warouw)

Related Articles

Stay Connected

22,949FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,900PelangganBerlangganan

Latest Articles