JAKARTA- Pengurus Pusat Ikatan Alumni (IKA) Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Selasa (1/11), bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, membahas masalah kemaritiman, termasuk pencemaran minyak di Laut Timor akibat meledaknya kilang minyak Montara pada 2009.
“Pembangunan maritim harus berorientasi pada kemakmuran ekonomi dan sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan nasional, maka perlindungan sosial dan lingkungan laut haruslah diutamakan,” kata Ketua Umum PP IKA ITS Dwi Soetjipto yang juga Dirut PT Pertamina (Persero) dalam dalam pernyataan persnya seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara pagi ini, Selasa 1 Nopember.Â
Ia mengatakan sumberdaya sosial dan lingkungan laut adalah modal utama pembangunan dalam Negara Maritim Indonesia, sehingga 70 persen wilayah perairan Indonesia harus dijaga dan diamankan agar tidak mudah tercemar akibat tumpahan minyak dari kapal-kapal tanker maupun dari kilang minyak seperti dalam kasus meledaknya anjungan minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009.
Hampir 90 persen wilayah perairan Indonesia di Laut Timor tercemar sehingga membawa dampak buruk terhadap usaha budidaya rumput laut yang dilakukan oleh masyarakat pesisir di Kepulauan Nusa Tenggara Timur.
“Itu beberapa hal pokok yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden (Joko Widodo) mengenai posisi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, sehingga Indonesia harus dibangun sebagai negara maritim yang mandiri, maju dan kuat,” ujar Dwi Soetjipto.
Delegasi PP IKA ITS yang dipimpin Dirut PT Pertamina (Persero) itu diikuti pula sejumlah tokoh yang merupakan alumnus ITS, yakni Prof Dr Ir Mukhtasor yang mantan Anggota Dewan Energi Nasional (2009-2014), Satya Widya Yudha (anggota Komisi VII DPR RI, Rifky E. Hardijanto (Kepala PPSDMKP Kementrian Kelautan dan Perikanan RI), Gatot Kustyadji (Direktur Engineering dan Proyek PT Semen Indonesia), dan Anas Rosjidi (Sekjen PP IKA ITS).
Dwi Soetjipto menambahkan UUD 1945 telah menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan, seperti halnya dengan penegasan dalam Deklarasi Juanda, sehingga strategi negara maritim perlu diperkuat dan diimplementasikan dengan lebih baik.
Wakil Ketua PP IKA ITS Prof Dr Ir Mukhtasor menegaskan bahwa IKA ITS menyampaikan masukan ke Presiden Jokowi bahwa pembangunan maritim haruslah berorientasi pada kemakmuran, pemerataan dan keberlanjutan.
“Tadi kami juga sampaikan kepada Bapak Presiden (Jokowi) bahwa disamping membangun, kita juga menjaga laut kita. Tumpahan minyak kerap terjadi, termasuk yang dari Australia. Kasus Montara sejak 2009, sampai kini tujuh tahun kasusnya belum selesai. Ribuan rakyat NTT mencari keadlian dengan melakukan gugatan secara class action di Pengadilan Federal Australia,” ujarnya.
“Rakyat kita harus dilindungi. Apalagi ini menjadi preseden bagaimana kita melakukan perlindungan laut Indonesia di masa depan. Dan tadi Presiden telah mencatat semuanya,” demikian Mukhtasor.
Gugatan class action yang dilakukan lebih dari 13.000 petani rumput laut asal Nusa Tenggara Timur itu terhadap PTTEP Australasia, perusahaan minyak asal Thailand yang mengelola kilang Montara di Pengadilan Federal Australia di Sydney pada Agustus lalu.
Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni yang memfasilitasi para petani rumput laut untuk menggugat pencemaran minyak Montara di Pengadilan Federal Australia, melukiskan pertemuan PP IKA ITS dengan Presiden Joko Widodo terkait dengan masalah pencemaran tersebut merupakan sebuah langkah maju.
“Kita harapkan agar persoalan pencemaran minyak di Laut Timor dapat diangkat menjadi salah satu agenda pembicaraan antara Presiden Joko Widodo dengan PM Australia Malcolm Turnbull, saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke negeri Kanguru yang dijadwalkan berlangsung pada bulan ini,” demikian Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Australia itu.(Leo)
Â
