Oleh : Lilik Dian Ekasari*
Jois Natalia Sinaga, bidan desa PTT (Pusat) asal Kabupaten Siak, Provinsi Riau ini menuliskan sebuah halaman yang berjudul TOLOOOOONG BIDAN DESA PTT PUSAT INDONESIA, di sebuah halaman website beralamat www.laporpresiden.org. Yang tak sengaja Ia temukan di tengah mesin pencarian google, di saat mencari berita-berita perjuangan Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia-KASBI (Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia), tepatnya 15 Juli 2015, lalu.
Menuliskan sebuah kisah bidan desa PTT Pusat Indonesia, bernada meminta perhatian kepada Presiden, tentu saja Jois, bukan tanpa keberanian tersendiri. Maksud dan tujuannya jelas. Atas nama bidan desa PTT ia kini berjuang keras, dan menjadi bagian dari perjuangan Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia Provinsi Riau, Jois dikenal sebagai Wakil Ketua di sana.
Iapun menjadi bagian dari Tim Kerja Nasional Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia yang secara serius sedang mengkondisikan serta mengawal upaya penyelesaian permasalahan ini bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP), Eko Sulistyo. Agar dalam waktu dua bulan ke depan dapat mencapai solusi konkrit atas tuntutan Forum yaitu bidan desa PTT mencapai hak kepastian kerja, dari Pegawai Tidak Tetap diangkat menjadi Pegawai Tetap Negara, yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Halaman TOLOOOOONG BIDAN DESA PTT PUSAT INDONESIA yang termuat di www.laporpresiden.org adalah situs yang dibanggakan oleh Presiden Jokowi sekitar bulan Mei 2015 lalu. Tulisan Bidan Jois sampai Selasa (4/8) pukul 10.20 telah mendapatkan dukungan voters sebanyak 602, dengan Hits 13.560, dan memperoleh 12 tanggapan. Seruan Bidan Jois ini mengalahkan rilis dengan judul Sepakbola Indonesia sebanyak 32 votes pada bulan Mei, dan sebanyak 225 votes pada bulan Juni. Sementara halaman TOLOOOOONG BIDAN DESA PTT PUSAT INDONESIA, mendulang 602 votes terbesar, dengan Hits paling banyak, semenjak website ini dibangun dan diunggah by on line.
Sebagai salat satu alat kampanye massif, website semacam ini diperlukan. Akan tetapi jika dipaparkan lebih dalam, pertanyaan besarnya, apakah dengan menggunakan domain “lapor presiden”, si empunya keputusan tertinggi akan segera merespon? Di sinilah perjuangan berbeda yang sudah dilakukan Forum Bidan Desa PTT Pusat (Indonesia) Indonesia secara off line. Sebabnya, website laporpresiden.org tidak jauh berbeda dengan perangkat kampanye yang jauh lebih besar, semacam change.org, bahkan para penggagas website laporpresiden.org mengklaim menduplikasi sebuah halaman website di Amerika Serikat sana, beralamat https://www.whitehouse.gov/ (semisal : https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-request-united-states-government-will-tofu-curd-official-taste-sweet) sebuah halaman website yang diperuntukkan sebagai petisi kepada Presiden Barack Obama.
Secara penemuan, sebetulnya bukan asli tentunya. Namun, Jois dari desa terpencil di Siak sana, memiliki ekspektasi yang lebih, agar apa yang disuarakannya, benar-benar memeroleh tanggapan nyata dari Presiden Jokowi.
Di kalangan Nitezen, penggagasnya boleh berhasil membangun opini. Namun, website yang menggunakan domain “presiden” tentu tak boleh ditempatkan main-main. Hanya sekedar rilis perbulan, dan gambar bernuansa karikatur. Permasalahan yang disampaikan oleh bidan Jois, adalah masalah bangsa ini. Soal tingkat derajat kesehatan nasional di mata dunia, jika sistem kesehatan nasional yang mempekerjaan bidan berlabel PTT, dengan 10 problem sistematisnya yang pernah dirilis oleh Forum Bidan PTT (Pusat) Indonesia, 13 Juli 2015 lalu, sepatutnya mendapatkan solusi konkrit dari Presiden.
Presiden Tidak Responsif
Perjuangan Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia, beberapa tahun terakhir ini, jelas memerlukan kehendak politik Presiden Joko Widodo, untuk membebaskan bidan desa atas politik upah/gaji murah dan sistem kerja kontrak/honorer di pemerintahan negara ini.
Keberadaan bidan desa PTT di seluruh pesolok tanah air, yang jumlahnya masih terbatas, dan boleh dibilang salah satu perangkat kesehatan negara yang dimiliki oleh masyarakat bawah, sangat berperan signifikan sebagai ujung tombak pelaksana program kesehatan nasional, hingga saat ini.
Bahkan 82 Surat Rekomendasi Kepala Daerah Bupati/Walikota, serta tiga Surat Rekomendasi Gubernur (Bali, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Barat), telah disampaikan kepada Menteri Kesehatan RI, Menteri PAN & RB, Kepala BKN, dan Presiden Joko Widodo. Seperti Surat Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, Surat bernomor 800/977/BKD-C tertanggal 22 Juli 2015, yang kami kutip kembali, dari keenam alasan pentingnya, mengapa perlu dilakukan pengangakatan bidan PTT menjadi CPNS. Sebagai berikut
“Saya memohon adanya komitmen dan langkah-langkah nyata dari pemerintah untuk memperjuangkan nasib para bidan PTT tersebut. Apabila tidak dilakukan berarti pemerintah tidak konsisten dengan pencanangan Indonesia Sehat serta Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan,”
Sebuah aturan turunan berupa Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Penempatan Dokter Dan Bidan Pegawai Tidak Tetap. Yang dapat dilihat pada Pasal 9 (1) Bidan sebagai PTT ditugaskan selama 3 (tiga) tahun. (2) Menteri dapat mengangkat kembali atau memperpanjang Bidan sebagai PTT paling banyak untuk 2 (dua) kali masa penugasan. Dan sejak lima tahun terakhir bidan desa PTT tanpa kenaikan gaji, diatur Keputusan Menkes No. 1307/MENKES/SK/IX/2010 Tentang Pengahasilan Pokok dan Insentif Khusus Dokter Pegawai Tidak tetap dan Bidan Pegawai Tidak Tetap, pada tahun 2010.
Semua aturan Menkes RI tersebut berangkat atas sebuah Keppres yang mengatur keberadaan para bidan desa PTT yang diatur lewat Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap, harus sesegera medapat evaluasi dan Presiden Joko Widodo, dapat menerbitkan Keppres Pengangkatan Bidan PTT sebagai Pegawai Tetap Negara. Maka hal ini akan menjadi ukuran bagi pemerintahan nasional, berhasil mencicil, segudang permasalahan yang bertumpuk di negeri ini.
Bidan Jois dan seluruh bidan desa berlabel PTT tidak lantas bertepuk sorak, masalahnya keberadaan bidan desa adalah kebutuhan rakyat di negeri ini. Melalui artikel pendek ini, dan berbagai opini serta perjuangan bidan desa PTT di seluruh Indonesia, penulis ingin mengajak Presiden Joko Widodo, untuk mengunjungi bidan desa di salah satu pelosok terpencil dan sangat terpencil di Tanah Air.
Dari situ, maka nafas Keputusan Presiden untuk mengubah wajah bopeng sistem kerja honorer berlabel PTT ini, akan benar-benar memiliki semangat dan jiwa perubahan, atas nasib bidan desa dan rakyat yang membutuhkan waktu, tenaga, kemampuan, dan jiwa kemanusiaan yang kami miliki, untuk menyelamatkan ibu melahirkan, dua nyawa sekaligus.
*Penulis adalah Ketua Umum Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia
