JAKARTA – Rendahnya realisasi serapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat sorotan dari Komisi V DPR. Hingga November 2025, realisasinya belum mencapai 60%, jauh di bawah target 89,03%.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan rendahnya realisasi anggaran kementeriannya dipengaruhi oleh penambahan anggaran untuk pelaksanaan program-program Instruksi Presiden (Inpres) pada semester II 2025 ini.
Tambahan ini salah satunya berasal dari pembukaan blokir atas pelaksanaan efisiensi sebelumnya.
Ia menjabarkan, realisasi anggaran per 17 November 2025, progres fisik mencapai 61,54%. Sedangkan progres keuangan mencapai 59,06% atau telah terserap sebesar Rp 64,86 triliun dari total anggaran Rp 109,81 triliun.
“Dapat kami laporkan bahwa penambahan anggaran untuk pelaksanaan instruksi presiden pada semester II (2025) turut mempengaruhi capaian realisasi keuangan. Meski demikian, pada akhir tahun anggaran 2025, bulan Desember, kami masih optimis prognosis keuangan Kementerian PU mencapai 96,77%,” kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR di Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Kementerian PU sendiri telah mengalami beberapa kali penyesuaian anggaran, seiring dengan pembukaan blokir hingga tambahan anggaran untuk pelaksanaan program prioritas pemerintah. Mulanya, pagu efektif Kementerian PU sebesar Rp 83,96 triliun per 9 Juli 2025.
Lalu pada 1 September 2025, jumlahnya mengalami penyesuaian menjadi Rp 86,60 usai pihaknya meminta tambahan Rp 2,6 triliun. Hingga akhirnya, anggaran Kementerian PU bertambah lagi 23,21 triliun secara bertahap menjadi Rp 109,81 triliun per 10 November 2025.
Lebih lanjut, Dody juga menjabarkan realisasi pelaksanaan program-program inpres 2025. Pertama ada Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.
Pelaksanaannya terbagi ke dalam tiga tahap, antara lain Tahap I realisasi keuangannya sebesar 76,6% dan realisasi fisik sebesar 89,25%. Tahap II, realisasi keuangan mencapai 35,8% dan realisasi fisik baru mencapai 31,1%.
Lalu Tahap III, realisasi keuangan masih 4,8% dengan realisasi fisik 4,72%. Secara keseluruhan, realisasi keuangan dari proyek ini mencapai 30,20% dari total pagu Rp 10,15 triliun dan realisasi fisiknya 29,33%.
Kemudian ada program rehabilitasi madrasah berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 2025. Dody mengatakan, saat ini realisasi keuangannya baru mencapai 21,08% dari total pagu Rp 2,52 triliun dan realisasi fisiknya 23,60%.
Berikutnya, ada realisasi pembangunan Sekolah Rakyat berdasarkan Inpres No. 8 tahun 2025. Pembangunan sekolah rakyat Tahap 1 untuk realisasi keuangan sudah mencapai 98,68% dengan realisasi fisik 100%. Lalu Tahap 1B realisasi keuangannya sebesar 76,66% dengan realisasi fisik mencapai 100%.
Tahap 1C realisasi keuangan sebesar 88,46% dan realisasi fisik mencapai 100%. Secara keseluruha, realisasi keuangannya sudah mencapai 86,24% dari anggaran Rp 940 miliar dan realisasi fisiknya mencapai 99,86%.
Lalu, ada program Inpres No. 11 tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi atau Inpres Jalan Daerah (IJD). Penanganan jalan daerah realisasi fisik keuangan sebesar 19,53% dari anggaran Rp 3,98 triliun dan fisik mencapai 15,78%.
Ada juga Kawasan Swasembada Pangan Energi dan Air Nasional (KSPEAN) yang difokuskan di Papua Selatan melalui Inpres No. 14 Tahun 2025. Saat ini, telah dialokasikan sebesar Rp 2,71 triliun, terdiri dari sektor SDA sebesar Rp 620 miliar serta sektor jalan dan jembatan Rp 2,09 triliun.
Nambah Jadi Rp 109,81 T, Dipakai buat Apa?
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kini mengantongi pagu efektif sebesar Rp 109,81 triliun per 10 November 2025. Anggarannya bertambah Rp 23,21 triliun dibandingkan pagu efektif sebelumnya sebesar Rp 86,60 triliun.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penambahan tersebut bersumber dari buka blokir hasil efisiensi dan pengesahan belanja modal di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Pagu efektif di Kementerian PU yang telah kami laporkan pada Raker terdahulu di bulan September adalah Rp 86,6 triliun. Kemudian pagu tersebut mengalami penambahan sampai dengan total Rp 23 triliun sehingga total menjadi Rp 109,81 triliun,” Ujarnya
Lebih lanjut, Dody pun merincikan pengalokasian tambahan pagu efektif tersebut. Pertama, untuk penanganan Irigasi Daerah Tahap III melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2025 sebesar Rp 3,1 triliun. Kedua, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 2 melalui Inpres No. 8 Tahun 2025 sebesar Rp 5,99 triliun.
Ketiga, penanganan Jalan Daerah melalui Inpres No. 11 Tahun 2025 sebesar Rp 4,5 triliun. Keempat, untuk Kawasan Swasembada Pangan Energi dan Air Nasional (KSPEAN) yang difokuskan di Papua Selatan melalui Inpres No. 14 Tahun 2025 dengan total alokasi sebesar Rp 2,72 triliun.
“Terdiri dari Rp 620 miliar untuk Dirjen Sumber Daya Air (SDA) dan Rp 2,1 triliun untuk Ditjen Bina Marga,” imbuh Dody.
Lalu yang kelima, untuk pembangunan sekitar 222 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 1,97 triliun di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Keenam, pengesahan Belanja Modal LMAN di Dirjen Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, dan Cipta Karya sebesar Rp 4,4 triliun.
Ketujuh, untuk penanganan Dampak Aksi Demonstrasi sebesar Rp 140 miliar di seluruh Indonesia rata-rata. Dana tersebut digunakan untuk membangun kembali beberapa gedung DPRD yang pada saat itu terbakar. Kedelapan, pemenuhan Gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan CPPPK, serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PU sebesar total Rp 360 miliar.
Di samping itu, Dody juga menyampaikan permohonan rencana revisi anggaran Kementerian PU sebesar Rp 3,93 triliun. Nominal tersebut terdiri dari penambahan pagu efektif sebesar Rp 1,93 triliun dan optimalisasi sebesar Rp 2 triliun.
Dody mengatakan, revisi anggaran ini rencananya akan dimanfaatkan untuk tambahan bagu efektif terkait percepatan pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 414 miliar. Selain itu, revisi ini juga diperlukan untuk kebutuhan tambahan anggaran program Inpres Jalan Daerah (IJD).
“Kebutuhan tambahan anggaran untuk pelaksanaan Inpres No. 11 tahun 2025 tentang jalan daerah sebesar Rp 2,96 triliun melalui buka blokir Rp 1,5 triliun dan optimalisasi sebesar Rp 1,45 triliun. Yang terakhir adalah untuk pemenuhan multi years contract (MYC) dari hasil optimalisasi sebesar Rp 560 miliar,” ujar Dody.(Web Warouw)
