Sudah tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membiarkan BPJS Kesehatan sewenang-wenang merugikan APBN dan APBD, rumah sakit, petugas kesehatan dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau dibiarkan maka pemerintah telah bekerjasama dengan BPJS untuk menciptakan krisis kesehatan semakin berlarut-larut. Dokter Erta Priadi Wirawijaya, SpJP menulis kepad publik dan dimuat www.Bergelora.com (Redaksi)
Oleh : dr. Erta Priadi Wirawijaya, SpJP.
SEMAKIN hari defisit BPJS Kesehatan semakin besar. Keuangannya sudah sangat mepet, perlu tindakan cepat dari Kementerian Keuangan untuk menyuntikkan dana tambahan ke BPJS Kesehatan.
Defisit yang dialami BPJS kesehatan ini mengakibatkan prahara dimana-mana. Pembayaran ke rumah-rumah sakit misalnya tertunda hingga 3 bahkan 9 bulan. Korban pertama adalah tenaga kesehatan, banyak yang jasa medisnya tidak dibayarkan hingga berbulan-bulan. Dibeberapa tempat ada yang tidak dibayarkan hingga 10 bulan. Karena tidak kunjung dibayar akhirnya banyak yang memutuskan mengundurkan diri dan pindah tempat kerja.
Korban kedua adalah perusahaan alat kesehatan dan farmasi, karena tentunya rumah-rumah sakit harus membayar obat dan alkes yang digunakan untuk mengobati pasien. Nasib mereka juga sama ada yg sudah 10 bulan tidak dibayar, jika diakumulasikan nilai hutang ke perusahaan farmasi dan alkes sudah mencapai 3,5 Trilyun. Jika industri farmasi nasional kita kolaps bagaimana dampaknya? Ribuan orang mungkin akan kehilangan pekerjaannya.
Korban terakhir tentunya masyarakat karena aksesnya terhadap layanan kesehatan terputus. Tenaga kesehatan tentunya harus memprioritaskan pencarian nafkah untuk keluarganya. Dibeberapa tempat ada yang uangnya baru turun setelah 10 bulan tapi dokternya sudah mengundurkan diri karena jasanya tidak kunjung dibayar. Akibatnya daerah itu kesulitan dokter. Obat yang semakin tidak tersedia di rumah-rumah sakit itu juga mengakibatkan pelayanan kesehatan menjadi tidak optimal.
Karena defisit sekarang ini juga semakin sering timbul sengketa antara BPJS dan rumah-rumah sakit. Dokter atau rumah sakit sudah memberikan layanan. Ternyata klaimnya ditolak BPJS karena berbagai alasan. Rumah sakit diminta mengembalikan sejumlah uang yang jumlahnya tidak sedikit. Kalau tidak dikembalikan uangnya, kerjasama dihapus. Akhirnya uang dikembalikan dan pendapatan dokter di bulan berikutnya dipotong untuk bantu menutupi. Semakin repot saja keadaan ini.
Bagaimana jika rumah sakitnya sendiri kolaps? Bukan hanya akses masyarakat terhadap kesehatan yang terputus, mata pencaharian banyak orang yang terlibat didalamnya juga akan hilang.
Kalau ini bukan krisis, mau disebut apa? Pemerintah tolong bangun. Jangan tidur atau sibuk urus yang lain. Bantulah rakyatnya yang sedang sakit ini.
Krisis di sektor kesehatan ini benar adanya. Tidak dibuat-buat, silahkan dibaca saja dibawah surat dari perusahaan farmasi Indonesia untuk pemerintah.
Saran untuk pemerintah:
– Naikkan iuran BPJS sesuai rekomendasi ahli asuransi. Jangan hanya memikirkan pencitraan lantas defisit besar mengganggu layanan kesehatan Indonesia.
– Naikkan pajak dan cukai rokok. Semakin mahal rokok, semakin sedikit perokok, semakin sedikit yang sakit. Semakin tinggi pajaknya semakin besar pendapatan pemerintah yang tentunya bisa dialokasikan untuk sektor kesehatan.
– Ganti Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS yang membiarkan masalah berlarut-larut seperti ini.
– Evaluasi sistem yang saat ini digunakan untuk menjalankan JKN, jangan biarkan sistemnya penuh birokrasi yang menghambat layanan kesehatan itu sendiri. Jangan korbankan kesehatan masyarakat dengan anggaran yang serba terbatas.
– Hapuskan bea masuk & pajak untuk alat kesehatan dan obat-obatan. Ini turut menunjang mahalnya harga obat dan alkes. Orang sakit tidak sepantasnya bayar pajak yang mahal.
Tolong bantuan dari segenap pihak untuk menyampaikan hal ini sampai ke telinga pak Presiden karena suara kami tenaga kesehatan tampaknya sudah tidak didengar.
