SERANG- Koordinator Advokasi Sipil dan Politik, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M.Ainul Yaqin, mengatakan percuma saja jika seorang kepala daerah juga tidak memahami hal tersebut, sehingga tidak perlu sibuk-sibuk untuk menyuruh warganya yang berkeyakinan Ahmadiyah untuk membentuk agama sendiri.
“Karena hal tersebut justru bisa menjadi pemicu tindakan-tindakan yang meresahkan bagi pengikut Ahmadiyah,” ujarnya kepada bergelora.com di Serang, Banten, Minggu (4/5) terkait Pernyataan Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi mengenai Ahmadiyah.
Bupati menurutnya juga perlu menyadari bahwa Indonesia merupakan Negara yang penuh dengan keragaman; budaya, suku, bahasa, keyakinan, serta masih banyak keragaman yang lainnya. “Hal tersebut tentunya merupakan realita yang patut di syukuri,” katanya.
Maka selaku pimpinan daerah, menurutnya, bupati seharusnya bisa menyampaikan pesan-pesan tentang keragaman tersebut kepada warganya untuk saling menghormati perbedaan.
“Bukan justru menjadi pihak yang memicu perseteruan dengan melakukan tindakan-tindakan yang provokatif dalam memaknai keragaman dan perbedaan,” tegasnya.
Iamengingatkan jika hal itu dilakukan seorang Bupati, maka hal tersebut bisa menjadi alasan pembenar bagi kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan persekusi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berbeda.
Sebelumnya Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi kepada pers, Jumat (25/5) mengatakan bahwa jika masih membawa Islam maka tetap akan terjadi penentangan dari umat Islam.
Umat Islam menurut bupati, tidak akan pernah menerima pengikut Ahmadiyah sebagai pemeluk Islam, dan akan terus menilai mereka telah melakukan penistaan agama.
“Dengan perbedaan ajaran tapi mengaku sebagai umat Islam jelas bisa dikatakan sebagai tindakan penistaan agama, maka akan terus menimbulkan pertentangan,” ujarnya.
Dengan perbedaan itulah, kata dia, sampai saat ini pemerintah Kabupaten Pandeglang melarang jemaah Ahmadiyah melakukan aktivitas keagamaan di daerah itu.
(Argo Bani Putra)
