JAKARTA- Simposium Nasional & Expo Cybersecurity yang diadakan di Kemenko Polhukam sebesar Rp 5, milyar menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan. DPR diminta membatalkan acara tersebut karena melanggar keuangan negara. Demikian Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (26/5).
“Aneh bin janggal harga sebuah simposium di Kemenko Polhukam sebesar Rp 5,5 milyar. Kami minta DPR untuk segera menegur, dan membatallan kegiatan simposium Nasional & Expo Cybersecurity (SNCS) yang akan dilaksanakan oleh kementerian kordinator bidang Politik, hukum, dan keamanan. Karena melanggar undang undang seperti undang undang keuangan Negara,” tegasnya.
Menurutnya, alasan lain acara itu harus dibatalkan karena sumber dana kegiatan simposium ini “menyimpang”, bukan dari APBN tetapi dengan cara menjual logo “Kemenko Polhukam Republik Indonesia” kepada sponsor dengan harga bervariasi.
“Hal ini sangat memalukan sekali, negoro disamakan dengan duit,” ujarnya.
Ia menjelaskan, alokasi anggaran untuk kegiatan SNCS ini sesuai dari isi proposal dan buklet sekitar Rp 5,5 milyar yang akan diperoleh dari para sponsor. Selanjutnya kegiatan SNCS diharapkan akan menyumbang sebanyak 15 sponsor dan akan mendapat kategori seperti, untuk satu sponsor akan menyumbang sebesar Rp 1 milyar akan dapat ketegori kelas Platinum.
“Diharapkan dua sponsor akan menyumbangkan sebesar Rp 500 juta akan dapat kategori kelas Gold, dan diharapkan 10 sponsor akan menyumbang 250 juta akan mendapat kategori kelas silver,” jelasnya.
Kegiatan SNCS yang dilaksanakan oleh kementerian kordinator bidang Politik, hukum, dan keamanan menurutnya berdasar pada surat perintah No.406/KEMENKO/POLHUKAM/SES/03/2015 yang ditanda tanganin oleh sekretaris kementerian kordinator bidang Politik, hukum, dan keamanan, Langgeng Sulistiyono.
“Oleh karena surat perintah ini kurang kuat, dan banyak yang mengkritik maka keluar surat perintah yang kedua dengan No.659/KEMENKO/POLHUKAM/05/2015 yang ditanda tanganin langsung oleh Tedjo Edhi Purdijatno sebagai menteri kordinator bidang Politik, hukum, dan keamanan,” ujarnya.
Dari gambaran di atas menurutnya, kegiatan ini hanya membuat citra Kementerian Polhukam semakin buruk di mata publik.
“Masakan untuk sebuah kegiatan yang bernama SNCS 2015 atau simposium harus memakai dana “non budgeter” atau berasal dari sumber-sumber sponsorship atau swasta agar bebas dari auditor negara, dan akan mendapat keuntungan yang sangar besar dong,” katanya.
Menurutnya, dana sebesar Rp 5,5 Milyar terlalu mahal dan besar untuk sebuah kegiatan simposium SNCS 2015 yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 – 4 Juni 2015 di hotel Borobudur, Jakarta.
“Dana ini terlalu mahal dan besar, dan buat orang waras tidak masuk akal, alokasi anggaran sampai Rp.5.5 milyar. Untuk itu, lebih baik SNCS 2015 dibatalkan saja, dan kemenko Polhukam kembali pada tugas pokok saja, bukan untuk mencari sponsor,” tegasnya. (Dian Dharma Tungga)
