SUKABUMI- Pagi ini Cak Imin mendapat undangan dari nelayan Ujung Genteng Sukabumi. Ternyata masalah perikanan bukan hanya menimpa nelayan cantrang, namun juga nelayan lobster.
“Kementerian kelautan mengeluarkan berbagai permen tanpa dibarengi dengan solusi konkrit. Otomatis sangat memberatkan nelayan. Biar semuanya jelas, bentuk Tim Independen yang akan mengkaji secara tepat obyektif dan menyeluruh untuk Presiden,” ujar Ketua Dewan Gerbang Tani Indonesia Muhaimin Iskandar, saat melakukan kunjungan ke Nelayan yang berada di Ujung Genteng Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Sabtu (6/5).
Harusnya, lanjut Cak Imin Sapaan Akrab Muhaimin Iskandar, pihak KKP memberikan alternatif jangan sampai menghancurkan mata pencaharian nelayan. Jika tidak ada solusi, jelas akan berdampak kepada perekonomian nelayan.
“Kenapa misalnya tidak membuatkan balai benih lobster bagi rakyat, budidaya lobster size 2 ons ke bawah bagi nelayan?” tukas cak Imin
Pertumbuhan Ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kelestarian harusnya berjalan bersamaan. Bukan terpisah dan pincang. Caranya adalah dengan dikelola, bukan dilarang ungkap Cak Imin.
Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Daniel Johan yang ikut bersama Cak Imin mengatakan Menteri Susi ngaco menyebut pembelaan kepada nelayan sebagai politisasi. Nelayan terus berteriak karena sudah hampir 3 tahun hidup mereka sengsara dan dikejar-kejar polisi spt penjahat krn kebijakan sepihak yg salah tanpa kajian.
“Cak Imin bersuara karena mayoritas korban kebijakannya adalah warga NU yang mohon untuk dibela. Bagi PKB pelemahan nelayan sama saja melemahkan NU,” tegas Daniel.
Dan masalah nelayan akan terus muncul krn konkrit mencabut mata pencaharian dan kehidupan puluhan ribu nelayan tanpa jalan keluar yg baik sampai detik ini.
“Cantrang dan kebijakan bermasalah lainnya menjadi urusan gak perlu yang diciptakan dan merugikan dan membebani pemerintah sendiri, menghabisi banyak energi, padahal begitu banyak agenda penting pemerintah yg berharga buat rakyat yg perlu perhatian,” tegas Daniel.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Cak Imin juga menekankan selain makan, anak nelayan juga butuh pendidikan, keluarganya pun butuh jaminan kesehatan. Itu semua hanya mengandalkan dari hasil tangkapan ikan di laut.
Apalagi, lanjut dia, nelayan yang dianggap melanggar aturan tersebut diancam dengan hukuman pidana. “Berdosa pemerintah ketika anak nelayan tak bisa melanjutkan sekolah dan DO (drop out) karena bapaknya dipidanakan,” tegas cak Imin
Â
Cak Imin mengatakan, pihaknya Juga telah melakukan tatap muka secara langsung dengan para nelayan di Ujung Genteng Sukabumi, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu para nelayan mencurahkan keluhannya atas aturan tersebut.
“Kami telah mendengar masalah yang dihadapi nelayan. Dua minggu lalu ketemu nelayan tegal yang kena dampak pelarangan cantrang. Selanjutnya kami ke Sukabumi menemui nelayan yang kena dampak aturan ini,” pungkasnya. (Andreas Nur)
