JAKARTA – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut bahwa Nawacita yang digaungkan Presiden Jokowi, yang didalamnya terdapat konsep membangun dari pinggiran, merupakan sesuatu yang membahagiakan dan luar biasa.
“Sebenarnya ini intinya, sekian lama menbangun di pusat perkotaan, di Pulau Jawa, maka sudah saatnya kita berfikir bahwa ada ketidakadilan di sini. Kita menciptakan keadilan, tapi mengambil kebijakan yang tidak adil di (wilayah) perbatasan,” kata Wiranto pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara TA 2017 dan Penajaman Program Prioritas TA 2018 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Jakarta, Rabu (17/1).
Dijelaskan, dirinya bersama Kepala BNPP Tjahjo Kumolo datang ke perbatasan dan melihat banyak rakyat yang merasa bukan rakyat Indonesia. Sebab diketahui ketika menyetel tv tapi chanelnya negara tetangga, mau beli beras murah dari negara tetangga, hiburan pun negara tetangga. Maka dari itu masyarakat di wilayah perbatasan harus dibuat merasa nyaman.
“Sehinga ketika ditanya, siapa, (dijawab) saya orang Indonesia. Kita paham bahwa kita menganut paham ideologi Pancasila sebagai ‘way of life’, menjadi pedoman kita dalam hidup, dan ujung dari semua prinsip sila itu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tidak hanya di kota yang padat penduduk, di pinggiran juga banyak rakyat Indonesia yang perlu mendapat keadilan sosial, kesejahteraan,” ujar Wiranto yang juga Pengarah BNPP.
Selain itu, dirinya juga menyinggung soal pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sudah diresmikan semua oleh Presiden Jokowi. Diceritakan, pada awal presiden mendatangi PLBN yang sudah ada, bangunannya terlihat kurang menarik dan nampak lusuh. Maka, presiden memerintahkan untuk rombak bangunan lama dan buat konsep baru.
“Beliau sampaikan jika di sana (negara tetangga) dua tingkat, di sini tiga tingkat. Kalau di sana jalan tetangganya 10 meter, di sini 20 meter. perbatasannya juga, ini sudah bisa membuat bangga masyarakat kita di daerah perbatasan,” katanya.
Menurutnya sekarang ini tinggal bagaimana melakukan pengembangan serta mencari terobosan dalam mengelola pembangunan yang sudah direalisasikan di wilayah perbatasan. Tentunya dengan memaksimalkan keterpaduan kementerian/lembaga (K/L), tidak bisa Mendagri dan Menko Polhukam saja, termasuk memperjuangkan anggaran yang dibutuhkan.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara TA 2017 dan Penajaman Program Prioritas TA 2018 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, Sekretaris BNPP Hadi Prabowo, ketiga Deputi BNPP, Kelompok Ahli, puluhan perwakilan dari pemerintah daerah (pemprov, pemkot dan pemkab) di wilayah perbatasan serta sejumlah undangan. Dipaparkan juga capaian sejumlah kementerian dalam membangun wilayah perbatasan. (Calvin G. Eben-Haezer)
