YOGYAKARTA- Indonesia perlu belajar banyak dari perang antara Rusia dan Ukraina. Hal ini mengingat bisa saja kejadian di Ukraina terjadi di Indonesia. Hal ini ditegaskan pengamat ekonomi-politik Raziku Amien kepada Bergelora.com di Yogyakarta, Sabtu (30/4).
“Pengepungan militer seperti yang dilakukan NATO pada Rusia, sedang berlangsung dikawasan Asia Pasifik. Amerika bisa ciptakan Ukraina di Papua Nugini,'” jelas aktivis 80-an di Yogyakarta.
Ia menjelaskan baru-baru ini
Amerika Serikat menegaskan perluasan kerja sama keamanan dengan negara pulau Pasifik Papua Nugini. Hal in disampaikan pejabat AS, Selasa (26/4/2022) lalu.
“Apakah Indonesia sudah ada persiapan untuk menghadapi berbagai kemungkinan kedepan? Karena pola yang sama terhadap Ukraina yang dipakai untuk mengganggu Rusia,” ujar alumni Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta ini.
Sebelumnya Raziku Amien mengingatkan Amerika Serikat mengumumkan bekerja sama dengan Australia membangun pangkalan Angkatan Laut baru di Papua Nugini. Rencana itu diumumkan Wakil Presiden AS Mike Pence saat kunjungannya ke Papua Nugini Sabtu (17/11/2018) lalu.
“Untuk menutupi kekalahan melawan Rusia di Ukraina bisa saja Amerika membangun konflik baru di Pasifik dengan menggalang aliansi AUKUS yang baru dibentuk. Hal ini sudah pasti mengganggu kedaulatan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini,” jelas aktivis yang merintis gerakan mahasiswa dan pemuda melawan Orde Baru ini.
AUKUS adalah pakta keamanan trilateral antara Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat yang didirikan pada 15 September 2021.
Oleh karena itu Raziku Amien meminta agar pemerintahan Jokowi bersiap secara militer selain upaya diplomasi.
“Kita musti belajar bagaimana Rusia menghadapi kepungan AS dan NATO lewat Ukraina. Jangan sampai terlambat,” ujarnya.
Raziku Amien yang dulu aktif di Gang Rode, Yogyakarta ini mengingatkan Indonesia punya pengalaman buruk saat kudeta militer Soeharto didukung CIA Amerika Serikat dan Inggris terhadap pemerintahan Presiden Soekarno.
“Jangan lagi politik adu domba dibiarkan dan berujung tragedi politik 1965 yang berdampak sampai saat ini. Jangan sampai terulang lagi,” tegasnya.
Pangkalan Militer
Sebelumnya Amerika Serikat mengumumkan menjalin kerja sama dengan Australia untuk membangun pangkalan angkatan laut baru di Papua Nugini. Rencana ini diumumkan Wakil Presiden AS Mike Pence saat kunjungannya ke Papua Nugini pada hari ini, Sabtu (17/11/2018) lalu.
Menurut Pence bahwa AS dan Australia juga akan bekerjasama dengan Lombrum Naval Base atau pangkalan angkatan laut milik pertahanan Papua Nugini.
“Kami akan bekerja dengan dua negara ini untuk melidungi kedaulatan dan hak maritim di Kepulauan Pasifik,” kata Pence dikutip dari AFP (17/11).
Australia sebelumnya sudah mengumumkan rencana untuk mengembangkan Lombrum Naval Base di Pulau Manus. Kerja sama ini dilihat sebagai bentuk ‘pergerakan’ atas pengaruh China di kawasan Pasifik.
Kabar bahwa China ingin membangun fasilitas militer di Fiji seperti di Pulau Blackrock, Manus atau vanuatu telah tercium pihak Australia dan informasi ini mengalir sampai Gedung Putih. Kedua negara pun disebut khawatir keinginan China ini akan menyaingi keseimbangan kekuatan angkatan laut di pasifik Selatan.
Ketegangan antara China dan AS tampak jelas saat forum APEC yang diselenggarakan di Papua Nugini. China memang menancapkan pengaruhnya dengan mantap di kawasan Pasifik. Namun Pence menuduh China telah melakukan debt-trap diplomacy atau tipe hubungan diplomasi berdasarkan pinjaman yang dilakukan dalam hubungan bilateral antara dua negara untuk menekan negara kecil.
“Jangan menerima pinjaman yang mengorbankan kedaulatan Anda. Lindungi kepentingan Anda,” kata dia dikutip dari ABC.
Xi Jinping Menjawab
Presiden China, Xi Jinping pun mengutarakan pidato yang melawan pernyataan AS.
“Tak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk menghentikan orang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kita seharusnya menguatkan kerjasama,” ujarnya.
“Arah mana yang mau kita pilih? Kerja sama atau konfrontasi, keterbukaan atau menutup salah satu pintu?”
Menekan Kepulauan Solomon
Pernyataan Amerika Serikat dipertegas lagi Jumat (22/4) lalu. AS mengatakan telah memperingatkan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Mannaseh Sogavare bahwa pihaknya memiliki
“keprihatinan besar dan menanggapi dengan tepat” terhadap setiap langkah untuk membangun kehadiran militer permanen China.
China mengatakan sebelumnya bahwa perjanjian keamanan yang diteken pekan lalu tidak menimbulkan risiko bagi AS. China telah mengkritik Australia karena menentangnya.
Australia yang jaraknya kurang dari 2.000 kilometer secara historis berperan dalam kebijakan Kepulauan Solomon.
Kritenbrink, bagian dari delegasi Gedung Putih yang berkunjung ke Kepulauan Solomon, Papua Nugini dan Fiji pekan lalu, mengatakan Sogavare sudah menekankan kembali pada pertemuan itu bahwa perjanjian China difokuskan pada kebutuhan keamanan dalam negeri dan tidak akan ada pangkalan militer.
Kepulauan Solomon menempati posisi strategis untuk jalur pelayaran dan komunikasi di Pasifik dan tempat pertempuran paling berdarah dalam Perang Dunia (PD) II saat itu yang disoroti delegasi AS dalam kunjungan ke tugu peringatan perang.
China menawarkan untuk membangun kembali pangkalan angkatan laut (AL) di Papua Nugini pada 2018 tetapi pemerintah di sana justru membuat kesepakatan dengan Australia dan AS untuk memperbarui pangkalan AL bekas PD II di Pulau Manus.
Papua Nugini adalah tetangga terdekat Australia di bagian Utara. (Web Warouw)
