JAKARTA – Rapat keputusan pemerintah dalam menyikapi kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump di Kementerian Perekonomian berjalan alot. Rapat ini dijadwalkan sudah mulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pada 11.30 WIB, namun hingga 12.10 WIB belum juga usai.
Di Kemenko Perekonomian, beberapa pejabat sudah hadir sejak awal, diantaranya Wamen Keuangan Anggito Abimanyu dan Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi, Wamen Perindustrian Faisol Riza dan pejabat lainnya.
Tidak ketinggalan hadir juga pejabat Dubes AS menggunakan plat CD 12 30 datang ke Kemenko Perekonomian.
Awak media masih menunggu di lokasi Doorstop untuk menanyakan kebijakan yang akan diambil pemerintah.
Indonesia menegaskan akan menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.
Pemerintah menyebut langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.
“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat yang digelar secara virtual, Minggu (6/4/2024).
Selain itu Pemerintah juga memperhatikan potensi dampak kebijakan tarif terhadap industri apparel dan alas kaki yang dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global, sehingga Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui berbagai insentif yang tepat sasaran untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha.
AS Tunggu Proposal Negosiasi Indonesia
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan Indonesia telah berkomunikasi dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) mengenai kebijakan tarif timbal balik impor yang ditetapkan sebesar 32 persen. USTR kini menunggu proposal negosiasi konkret dari Indonesia terkait tarif tersebut.
“Kedutaan Besar di Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dengan USTR dan tentunya dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Senin (7/4/2025).
Airlangga menambahkan, selalu berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto, yang telah membahas masalah tarif ini dengan Presiden AS Donald Trump minggu lalu saat pengumuman tarif tersebut.
Lebih lanjut, Airlangga menyatakan telah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, untuk membahas isu yang sama.
Pada hari yang sama, Presiden Prabowo juga telah melakukan pertemuan dengan PM Anwar untuk membahas tarif impor tersebut.
“Sejalan dengan hal itu, hasil koordinasi Kemenko Perekonomian dengan perwakilan dunia usaha pada hari ini akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Bapak Presiden sudah mengarahkan setelah hari ini kita akan memberikan masukan kepada Amerika untuk kita bisa memberikan respons,” kata Airlangga.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal balik yang akan diterapkan kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Dalam pengumuman tersebut, Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen yang akan mulai berlaku pada 9 April 2025. Namun, terdapat beberapa produk yang dikecualikan dari tarif resiprokal ini, antara lain barang medis dan kemanusiaan, serta produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232, seperti baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, produk strategis seperti tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion (logam mulia), serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di AS.
Kebijakan tarif yang diumumkan oleh Trump ini juga akan diterapkan kepada 180 negara lainnya. Beberapa negara, termasuk China dan Kanada, telah menyiapkan langkah balasan atau tindakan sebelum kebijakan tarif ini mulai berlaku.
RI Tambah Volume Impor dari AS
Dilaporkan juga pemerintah Indonesia berencana menambah volume impor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan Amerika Serikat (AS). Hal ini menyusul tambahan tarif balasan atau resiprokal 32% dari AS untuk Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu hal yang menjadi alasan AS menaikkan tarif impornya terhadap Indonesia karena AS mengalami defisit perdagangan terhadap Indonesia sebesar US$ 18 miliar.
Hal ini menjadi salah satu pokok bahasan dalam rapat koordinasi bersama lebih dari 100 asosiasi pengusaha terkait penerapan tarif perdagangan baru AS. Sektor yang paling terdampak dari kebijakan ini adalah makanan dan pakaian jadi yang merupakan andalan ekspor Indonesia.
“Terkait dengan tarif dan bagaimana kita meningkatkan impor, arahan Bapak Presiden (Prabowo) bagaimana delta daripada impor ekspor kita yang bisa sampai US$ 18 miliar,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).
Untuk memenuhi defisit tersebut, Airlangga mengatakan, peningkatan volume impor dari AS akan didorong dengan produk-produk yang sudah biasa diimpor seperti gandum, kapas, hingga minyak dan gas (migas).
Airlangga menambahkan, pihaknya akan mengambil dari 10 produk impor dan ekspor teratas, seperti elektronik, mebel kayu, sepatu, tembaga, hingga emas dari sisi ekspor, dan impor produk semikonduktor.
Tawaran untuk meningkatkan volume impor ini akan dimasukan ke dalam proposal yang akan digodok Indonesia untuk AS sebagai bagian dari negosiasi. Indonesia juga akan mengkaji perhitungan lainnya untuk memenuhi angka defisit tersebut, salah satunya melalui kebijakan non tariff measures.
“Ada beberapa yang sedang dikaji pertama tentu kita melihat impor sebetulnya import tariff kita terhadap produk yang diimpor Amerika relatif rendah, 5% bahkan untuk wheat maupun soya bean itu sudah 0%. Hal lain tentu kita akan lihat terkait PPH dan PPN impor,” ujarnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, salah satu fokus pemerintah saat ini dalam mengurangi defisit tersebut melalui peningkatan impor. Meski begitu, ia memastikan langkah ini sudah diantisipasi.
“Itu pasti kita antisipasi dan ini kan tadi juga diskusi dengan asosiasi-asosiasi kita menerima banyak masukan. Pertama adalah kita melihat juga bagaimana kemampuan dari pelaku usaha kita,” kata Febrio.
“Kalau kita lihat top 10 dari ekspor kita ke Amerika, nomor satu kan elektronik, nomor dua itu TPT, nomor tiga itu sepatu dan sebagainya. Jadi teman-teman pengusaha juga sudah memiliki cara untuk menavigasi ini. Dan ketika mereka melakukan navigasi itu mereka juga berkonsultasi dengan pemerintah,” sambungnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza mengatakan, penambahan volume impor RI untuk sejumlah produk akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi industri dalam negeri.
“Tentu ini menjadi PR buat industri kita. Tapi ini itu sudah dibahas oleh asosiasi,” kata Fasiol. (Calvin G. Eben-Haezer)
