JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyiapkan Program Jabar Sakola (PJS) untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Program tersebut menyediakan empat skema bantuan bagi siswa jenjang SMA, SMK, dan SLB yang tengah menempuh pendidikan.
Keempat skema tersebut yakni PJS Personal, PJS Operasional, PJS Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK), dan PJS Mitra Industri. Masing-masing skema ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan siswa sesuai dengan kondisi dan kriteria penerima bantuan.
Kepala UPTD Tikomdik Disdik Jabar, Mohammad Ibrahim menyampaikan Program Jabar Sakola merupakan transformasi dari program beasiswa pendidikan sebelumnya. Untuk memastikan bantuan ini benar-benar tepat sasaran, Disdik Jabar telah memadankan data penerima secara presisi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar tidak terjadi duplikasi dengan bantuan dari pemerintah pusat seperti PIP atau PKH.
“Harapan kami, melalui kesempatan ini kita semua dapat memahami dan melaksanakan program kebijakan Gubernur ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga, bantuan pendidikan benar-benar dirasakan oleh siswa yang membutuhkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Program Jabar Sakola disosialisasikan di Aula Dewi Sartika, Kantor Disdik Jabar, Kota Bandung, Kamis (1/10). Kegiatan tersebut dihadiri seluruh bidang di lingkungan Disdik Jabar serta perwakilan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah I-XIII.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bidang PSMA Disdik Jabar, Ai Nurhasan menegaskan komitmen Disdik Jabar dalam menjaga ketepatan sasaran dari program ini. Ia menginstruksikan seluruh jajaran di 13 KCD untuk bekerja keras melakukan verifikasi faktual di lapangan.
“Rekan-rekan di cabang dinas akan turun langsung memverifikasi data. Ini untuk memastikan bahwa program bantuan tersebut disalurkan secara tepat kepada warga Jawa Barat yang benar-benar berhak menerimanya,” tegasnya.
Berikut empat skema bantuan yang disiapkan melalui Program Jabar Sakola:
1. PJS Personal
Bantuan pendanaan ini ditujukan bagi siswa dari keluarga rentan (Desil 1) yang tidak menerima PKH/PIP. Bantuan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan personal siswa guna mencegah risiko putus sekolah, seperti pembelian seragam, buku hingga ongkos transportasi harian.
2. PJS Operasional
Bantuan ini berupa keringanan pembayaran SPP per tahun bagi siswa kelas 11 dan 12 di sekolah swasta yang masuk dalam kategori rentan (Desil 1 dan 2). Khusus untuk jenjang SLB swasta, seluruh siswa akan mendapatkan fasilitas bantuan ini tanpa melihat kriteria desil ekonomi.
3. PJS Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK)
Bantuan pembiayaan ini mencakup pemenuhan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) serta subsidi SPP bulanan. Program ditujukan bagi siswa yang bersekolah di SMA/SMK swasta yang telah menjalin kerja sama (MoU) dengan Pemprov Jabar sejak masa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
4. PJS Mitra Industri
Program ini merupakan beasiswa pendidikan penuh yang memberikan kesempatan bagi siswa terpilih untuk bersekolah di kawasan SMK Mitra Industri di Bekasi. Siswa akan dibiayai penuh selama tiga tahun hingga lulus dan disiapkan agar siap diserap oleh dunia kerja.
Melalui Program Jabar Sakola, Pemprov Jabar berharap tidak ada lagi anak yang terpaksa putus sekolah karena kendala biaya. Program tersebut sekaligus diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pendidikan demi terciptanya generasi Jabar istimewa.
SDN 3 Cihirup Kuningan Ambruk
Sebelumnya kepada Bergelora.com.di Jakarta dilaporkn, ambruknya bangunan SDN 3 Cihirup, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengungkap penyebab robohnya gedung sekolah tersebut.
Langkah ini diperlukan untuk memastikan faktor penyebab kerusakan, termasuk kemungkinan persoalan kualitas konstruksi, penggunaan material, hingga pengawasan selama proses pembangunan.
Permintaan tersebut disampaikan Tuti, yang akrab disapa Amih Tuti, saat meninjau langsung lokasi bangunan SDN 3 Cihirup, Rabu 14 Oktober 2026.
Bangunan sekolah itu dilaporkan ambruk pada malam sebelumnya. Peristiwa tersebut kembali menyoroti pentingnya keamanan dan kelayakan sarana pendidikan, terutama bangunan yang setiap hari digunakan siswa dan tenaga pengajar untuk kegiatan belajar mengajar.
Menurut Tuti, pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada kondisi fisik bangunan setelah roboh.
Inspektorat juga perlu menelusuri proses pembangunan, kualitas material yang digunakan, serta pelaksanaan pengawasan pekerjaan konstruksi.
Dengan pemeriksaan tersebut, penyebab kejadian diharapkan dapat diketahui secara jelas sehingga langkah penanganan dan perbaikan bisa dilakukan berdasarkan hasil evaluasi.
Saat meninjau lokasi, Tuti menyoroti besarnya risiko apabila bangunan sekolah ambruk ketika siswa sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Menurutnya, kejadian tersebut berpotensi menimbulkan korban apabila berlangsung saat ruang kelas dipenuhi siswa.
“Kalau kemarin kejadiannya menimpa ketika anak-anak sedang belajar, mungkin banyak korban ya,” ujarnya, Rabu 14 Oktober 2026.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keselamatan siswa harus menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan maupun perbaikan fasilitas pendidikan.
Sekolah bukan sekadar bangunan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar
Fasilitas pendidikan juga harus mampu memberikan rasa aman bagi siswa, guru, dan seluruh warga sekolah.
Karena itu, setiap pekerjaan konstruksi perlu memperhatikan standar keamanan dan kualitas bangunan.
Penyelesaian pembangunan secara fisik tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan sebuah proyek.
Kekuatan struktur, ketepatan penggunaan material, serta kualitas pengerjaan juga harus menjadi perhatian sejak tahap perencanaan hingga bangunan selesai digunakan.
Soroti Kualitas Konstruksi dan Penguatan Struktur Gedung
Selain meminta pemeriksaan Inspektorat, Tuti turut menyoroti pentingnya kualitas konstruksi dalam pembangunan gedung sekolah.
Ia menilai, penguatan struktur perlu diperhatikan agar bangunan memiliki tingkat keamanan yang memadai dan dapat digunakan dalam jangka panjang.
Salah satu hal yang disorot adalah penggunaan material konstruksi serta keberadaan elemen pengikat yang mendukung kekuatan struktur bangunan.
“Saya harapkan sudah harus dengan baja ringan. Terus untuk sekelilingnya itu ada pengikatnya dengan coran. Saya lihat juga perlu penguat dari seluruh struktur gedung,” ungkapnya.
Inspektorat Diminta Telusuri Pengawasan Pembangunan
Pemeriksaan Inspektorat diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pembangunan SDN 3 Cihirup, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan dan pengawasannya.
Hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah tindak lanjut sesuai dengan temuan di lapangan.
Jika ditemukan persoalan dalam proses pembangunan atau pengawasan, hasil evaluasi diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan tindakan yang diperlukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Tuti menegaskan, bantuan pemerintah untuk pembangunan fasilitas publik harus benar-benar menghasilkan bangunan yang layak, aman, dan dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai peruntukannya.
“Pemerintah memberikan bantuan ini harus betul-betul bisa dinikmati,” tegasnya.
Ambruknya SDN 3 Cihirup diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kuningan.
Pengawasan yang ketat diperlukan agar pembangunan gedung sekolah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian proyek, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan dan ketahanan bangunan.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga perlu memastikan kondisi bangunan sekolah lainnya mendapat perhatian, terutama jika terdapat fasilitas yang menunjukkan kerusakan atau membutuhkan perbaikan.
Pemeriksaan berkala dapat membantu mengidentifikasi potensi kerusakan lebih awal sehingga penanganan bisa dilakukan sebelum menimbulkan risiko yang lebih besar.
Bagi Tuti, keselamatan siswa harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan fasilitas pendidikan.
Ia berharap insiden di SDN 3 Cihirup menjadi momentum untuk memperketat pengawasan, meningkatkan kualitas konstruksi, dan memastikan setiap anggaran pembangunan memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (*)
