JAKARTA- Sekitar 50 an kontraktor yang mendapatkan pekerjaan untuk pembangunan oampung nelayan mengeluh belum dibayar setelah usai pengerjaan termin pertama sebesar 25℅ dari total proyek, seperti yang dijanjikan dalam kontrak. Hal ini disampaikan salah seorang kontraktor, Hariman Siregar yang telah meneyelesaikan 25 persen pekerjaan di 2 propinsi yaitu di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten meranti di Provinsi Riau dan di Kertamukti di Kabupaten Pangandaran dan di Karangwangi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
“Kami gak ada masalah bekerja tanpa down paymwnt. Tapi kalau sudah menyelesaikan 25 persen dari target, seharusnya KKP (Kementerian Kelautan dan Peilanan) segera bayar dong, jangam ditunda. Agar kami bisa melanjutkan pekerjaan,” demikian ujarnya kepada media diterima bergelora.com di Jakarta, Kamis (15/10).
Hariman Siregar mengatakan bahwa program Presiden Prabowo Subianto untuk membagun 1.200 kampung nelayan seluruh Indonesia inierupakan progran yang sangat penting bagi masyaralat nelayan hari ini.
“Presiden mentargetkan 100 kampung nelayan selesai tahun ini. Ini program sangat dibutujka. Masyaralat nelayan. Jangan sampai! dihalang-halangi sampai tidak memenuhi target. saya tidak paham masalahnya dimana sehingga penkerjaan 25 persen, koq terhambat pembayaran. Ini nerugikan rakyat nelayan dan pemerintahan Prabowo sendiri,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah, dalam hal in Menteri KKP tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut sehingga menyulitkan posisi!kontraktor yang diwajibkan memenuhi target waktu pengerjaan.
“Kami ini ada 50 an kontraktor ditargetka selesai tepat waktu. Tapi bagaimana mau lanjut bekerja kalau kami belum dibayar? Kalau kami tidak sesuai target, nanti kami juga yang akan diwajibkan bayar denda.” ujarnya.
Hariman berharap jangam ada upaya-upaya menggagalkan program Kampung Nelayan ini dengam alasan apapun, karena ini kesempatan bagi kaum nelayan untuk bisa bangkit secara ekonomi yang difasilitasi pemerimtah.
“Jangan khianati nelayan, jangan khianati presiden. Justru semua pihak harus mensukseskan program strategis ini,” tegasnya.
Ia menjelaskan termin pembayaran sesuai kontrak antara KKP dengan para kontraktor yang sampai saat ini tidak dipenuhi pemerintah.
“Jadi pembayaran termin ya syarat progres di lapangan 25 persen di bayarkan 20 persen dan progres 50 persen di bayarkan 45 persen dan progres 75 persen. Di bayarkan 70 persen dan progres 100 persen di bayarkan 95 persen dan 5 persen lagi retensi,” jelas Hariman.
[Ia mengaku sulit melakukan penagihan termin dan administrasi yang sangat panjang sehingga terancam menunda pengerjaan.
“Tentu kami berharap proses panjang ini dipotong. Karena pihak kementerian kan punya konsultan pengawas. Kami rekanan akan patuh terhadap kontak menjaga mutu dan kualiatas material dan siap akan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanan . Apabila kementerian juga memberi dana cash flow kontrak. Toh kami sudah cukup profesional bisa memenuhi pekerjaan progres tanpa uang muka DP 20 persen yang itu dinatur dalam peraturan presiden,” ujarnya.
Prabowo Instruksikan 100 Kampung Nelayan Beroperasi Akhir 2026
Sebelumnya dilaporkan, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (9/10).
Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta laporan perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan yang tengah disiapkan dan ditargetkan dapat rampung dan siap beroperasi hingga akhir 2026.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta update perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan yang tengah dipersiapkan pemerintah,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya.
Teddy mengatakan 100 Kampung Nelayan itu akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Ia menjelaskan sejumlah fasilitas yang dibangun antara lain dermaga sebagai infrastruktur pendukung aktivitas nelayan, pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan, serta fasilitas penyimpanan dingin (cold storage).
Selain itu, Teddy menyebut pemerintah turut menyiapkan pasar sebagai tempat transaksi hasil tangkapan nelayan.
Kehadiran fasilitas itu diharapkan dapat memperkuat mata rantai usaha perikanan mulai dari proses penangkapan, penyimpanan, hingga pemasaran hasil laut.
Lalu, Teddy menyampaikan pembangunan Kampung Nelayan ini merupakan upaya pemerintah memperkuat ekosistem kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Ia mengatakan Kampung Nelayan akan diarahkan agar masyarakat nelayan tidak hanya memiliki dukungan infrastruktur yang memadai, tetapi juga akses yang lebih baik terhadap rantai ekonomi hasil perikanan.
Pemerintah Kebut 5.000 Kampung Nelayan dengan Anggaran Rp10 Triliun pada 2026
Sebelumnya dilaporkan, Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk membangun 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026, sebagai bagian dari target 5.000 kampung nelayan hingga 2029 demi meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat perekonomian sektor kelautan dan perikanan denikian dikutip Bergelora.com di Jakarta, Kamis (15/10) dari kkp.go.id
Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menata kawasan pesisir agar tidak hanya menjadi tempat tinggal nelayan, tetapi juga berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi. Melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung, kampung nelayan diharapkan memiliki aktivitas usaha yang lebih produktif serta akses pasar yang lebih baik.
Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga 2029. Dari target tersebut, sebanyak 1.269 kampung direncanakan mulai dibangun pada 2026. Untuk mendukung pelaksanaan tahap awal tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp10 triliun.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat nelayan. Infrastruktur penangkapan dan penanganan hasil perikanan, fasilitas penyimpanan, hingga sarana distribusi menjadi bagian yang diharapkan dapat memperbaiki kegiatan usaha nelayan dari hulu hingga ke pasar.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pembangunan KNMP tidak semata-mata diarahkan pada pembangunan fisik. Program tersebut juga memiliki sasaran ekonomi, salah satunya meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN).
Peningkatan NTN menjadi salah satu indikator penting karena berkaitan dengan kemampuan nelayan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus menjalankan kegiatan usahanya. Dengan infrastruktur yang lebih memadai dan akses pasar yang semakin terbuka, hasil tangkapan diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi nelayan.
Selama ini, masyarakat nelayan masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti keterbatasan modal, fasilitas penyimpanan hasil tangkapan yang belum memadai, serta jalur distribusi yang panjang. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas hasil tangkapan sekaligus posisi tawar nelayan ketika menjual hasil produksinya.
Pembangunan KNMP diarahkan untuk menjawab persoalan tersebut melalui penataan kawasan dan penyediaan sarana pendukung kegiatan ekonomi. Dengan begitu, kampung nelayan diharapkan tidak hanya memiliki infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga mampu berkembang menjadi kawasan usaha perikanan yang produktif.
Program ini juga membutuhkan dukungan lintas sektor agar pembangunan tidak berhenti pada penyediaan fasilitas fisik. Penguatan usaha masyarakat, akses pembiayaan, pengolahan hasil perikanan, hingga pemasaran menjadi faktor yang turut menentukan keberlanjutan ekonomi di kawasan tersebut.
Dengan target 5.000 kampung hingga 2029, pemerintah menempatkan KNMP sebagai salah satu program untuk mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di wilayah pesisir. Tahap pembangunan 1.269 kampung pada 2026 menjadi bagian awal dari agenda tersebut, dengan dukungan anggaran sekitar Rp10 triliun. (Web Warouw)
