JAKARTA- Para dokter terus mengeluhkan program kesehatan yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Akibat kualitas pelayanan menurun para dokter kewalahan dalam menangani pasien karena beresiko malpraktek. Hal ini disampaikan oleh dokter-dokter yang tergabung dalam Dokter Indonesia Bersatu (DIB) kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (1/3).
“Pesan dokter ke Pak Ahok kalau bicara tolong dipikirkan dulu. Sekali-kali turun ke lapangan langsung, jangan hanya dengar laporan para bos yang asal Bapak senang. Kami jumpalitan di bawah,” demikian dokter di Rumah Sakit Pasar Rebo, Jakarta, dr Eva Sri Diana, SpP.
Presidium DIB ini menjelaskan bahwa saat ini sangat susah mendapatkan pelayanan bukan karena dokter tidak mau melayani, tetapi karena BPJS tidak membayar penuh kebutuhan pelayanan pada pasien yang berobat.
“Apapun kartunya, sama sekali ngga ngaruh buat kami. Jasa medis yang kami terima ya segitu-gitu aja. Sekalian bisa lihat betapa rakyat harus bersusah untuk mendapat pengobatan padahal gaji mereka terus dipotong. Fasilitas yang didapat jauh lebih turun kualitasnya dibandingkan Askes dan Jamsostek. Semua itu tidak ada hubungannya dengan kami karena itu diatur oleh BPJS,” ujarnyamenanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama beberapa waktu bahwa dokter harus melayani pasien tanpa melihat kartu.
Sebelumnya, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama sempat menyinggung rumah sakit dan dokter yang kadang memilih-milih pasien terkait urusan BPJS.
“Kalau nolong orang itu jangan liat kartu apa, dokter kalau begitu melanggar sumpah jabatan. Sekarang dengan BPJS itu saya suka dokter dipaksa menghemat waktu bekerja,” ujar dalam pidato sambutan di Lapas Salemba, Sabtu (28/2) lalu.
Gubernur menjelaskan bahwa kartu BPJS saat ini kerjasama BPJS dengan Pemprov DKI dan Kanwil Kemenkum DKI.
“Orang boleh penghasilan pas-pasan tapi jangan sampai kejadian sakit tidak mampu ke rumah sakit. Kalau Rp 1 miliar kita bantu orang susah itu habis dan apa kamu mau bantu orang tiap bulan Rp 1 milyar, maka saya masuk DPR membentuk UU BPJS ini,” ujarnya.
Kebangkrutan BPJS
Sementara itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jatim terancam bangkrut. Ini menyusul tingginya pembiayaan yang dikeluarkan dibandingkan premi yang diterima dari peserta. Akibatnya, dalam setahun saja, terjadi defisit pengeluaran hingga triliunan rupiah.
Koordinator BPJS Watch Jatim, Jamaludin, mengatakan, tanda-tanda kebangkrutan BPJS Kesehatan bisa dilihat dari kinerja keuangan yang mengalami defisit luar biasa pada tahun 2014 lalu.
Dana iuran yang dihimpun dari peserta hanya Rp 3 triliun, sedangkan jumlah klaim tagihan yang dibayarkan ke Puskesmas atau rumah sakit mencapai Rp 5,7 triliun.
“Defisit antara iuran dengan klaim yang mencapai Rp 2,7 triliun inilah yang mengacam kebangkrutan BPJS Kesehatan,” ujarnya dalam rapat tentang BPJS di Kantor Wakil Gubernur, Rabu (25/2) lalu. (Web Warouw)
