JAKARTA- Patutm ditengarai, upaya DPRD DKI Jakarta utk mengajukan hak angket kepada Ahok dilatarbelakangi oleh motif ingin memanfaatkan dana APBD sebesar Rp 12,1 triliun secara melawan hukum. Demikian pernyataan Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) menyusul keputusan DPRD DKI Jakarta yang menggulirkan hak Angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok.
“Dengan demikian, hak angket yg diajukan dewan sama sekali tidak didasarkan atas penilaian kinerja, melainkan didasarkan atas kepentingan kelompok dengan memanfaatkan kepolosan Ahok dalam soal komunikasi politik yang suka bertutur ceplas-ceplos,” ujar Sekjen Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat), Hendrik Dikson Sirait kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (28/2)
Untuk itu menurutnya, Almisbat menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Gubernur Ahok untuk menegakkan clean and good governance dalam rangka melawan segala bentuk penyelewengan dan korupsi di DKI Jakarta.
“Almisbat juga mendukung langkah Presiden Jokowi yamg memerintahkan Ahok untuk meneruskan kebijakan e-budgeting sebagai sebuah sistem yang sudah teruji di dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan,” ujarnya.
Pihaknya juga mendesak pejabat terkait Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk mebantu menyelesaikan kisruh DPRD versus Ahok dengan segera guna berjalannya roda pemerintahan DKI Jakarta .
“Kami mendesak partai-partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Hebat ( KIH) di DPRD DKI Jakarta untuk tetap konsisten menjalankan Nawa Cita, terutama untuk melawan segala bentuk penyimpangan dan korupsi,” tegasnya.
Lapor KPK
Sebelumnya DPRD DKI mengajukan penggunaan hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut Ahok, mata anggaran siluman dalam APBD 2015 yang dibuat oleh DPRD muncul pada banyak satuan kerja perangkat daerah. Salah satunya Dinas Pendidikan.
Proyek tersebut tak pernah diusulkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Proyek itu muncul setelah APBD disahkan pada 27 Januari 2015. Menurut dia, proyek tersebut tak semestinya diadakan saat data lapangan menunjukkan bahwa 46 persen kondisi gedung sekolah di Jakarta buruk.
Berikut ini program yang tercantum dalam APBD versi DPRD yang ditunjukkan Ahok khusus di Dinas Pendidikan saja yang dilaporkan Gubernur ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK Jumat (27/2):
1.      Profesional development for teacher melalu pelatihan guru ke luar negeri Rp25,5 miliar.
2.      Pengadaan alat peraga pendidikan anak usia dini bantuan untuk PAUD Rp5 miliar.
3.      Pengadaan peralatan audio class SD Rp4,5 miliar.
4.      Pengadaan peralatan audio class SMA/SMK Rp3 miliar.
5.      Pengadaan peralatan audio class SMP Rp3,5 miliar.
6.      Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 1 Jakarta Pusat Rp3 miliar.
7.      Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 26 Jakarta Timur Rp3 miliar.
8.      Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 29 Jakarta Selatan Rp3 miliar
9.      Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 34 Jakarta Pusat Rp3 miliar.
10. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 39 Jakarta Pusat Rp3 miliar.
11. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 5 Jakarta Timur Rp3 miliar.
12. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 52 Jakarta Timur Rp3 miliar.
13. Pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran e-smart teacher education untuk SDN Kecamatan Cempaka Putih Rp4,996 miliar.
14. Pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran teacher education untuk SDN Kecamatan Cempaka Putih Rp4, 996 miliar.
15. Pengadaan uninterruptible power supply (UPS) SMPN 37 Rp6 miliar.
16. Pengadaan uninterruptible power supply (UPS) SMPN 41 Rp6 miliar.
17. Alat peraga elektronika mikrokontrol untuk SMA Rp3 miliar.
18. Professional outdoor audio system (IPM) Rp4,5 miliar.
19. Pengadaan laboratoriummultifungsi untuk SMAN Kecamatan Ciracas Rp 4,44 miliar.
20. Pengadaan laboratorium multifungsi untuk SMAN Kecamatan Kramat Jati Rp 4,44 miliar.
Ahok tiba pukul 17.00 WIB menggunakan mobil Toyota Land Cruiser hitam bernomor polisi B 1966 RFR. Dengan mengenakan kemeja koko putih, dia menjawab semua pertanyaan wartawan.
“Mau melaporkan temuan DKI,” kata Ahok kepada awak media di Gedung KPK. (Dian Dharma Tungga)
