Jumat, 28 Maret 2025

DPD RI Soroti Ketimpangan Dana Desa

 

JAKARTA- Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) menggelar sidang paripurna ke V Masa Sidang II Tahun Sidang 2015-2016 dengan agenda mendengarkan laporan reses anggota DPD RI, Selasa (17/11). Dalam sidang paripurna tersebut, terungkap banyak Anggota yang menyoroti ketimpangan dana desa di daerahnya masing-masing dan masih banyaknya infrastruktur di daerah yang belum terbangun, khususnya di daerah perbatasan.

 

Dalam Sidang Paripurna DPD RI yang mengagendakan laporan kerja selama masa reses tersebut, Anggota DPD RI, Dedi Iskandar Batubara, mewakili anggota dari daerah pemilihan Sumatera Utara dalam laporannya mengatakan bahwa pihaknya menemukan sejumlah adanya ketimpangan terkait implementasi Undang-undang Desa, yang belum ada formulasi yang jelas sehingga para perangkat desa tidak dapat menerapkannya sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang.

“Perangkat desa kerap merasa bingung apa yang harus dilakukan sehingga kami merasa perlu adanya pembinaan dan pendampingan dari pemerintah pusat,” ujar Dedi.

Sementara itu, dalam sidang yang dipimpin oleh Farouk Muhammad bersama GKR Hemas, senator asal Sumatera Barat, Emma Yohana menyampaikan bahwa persoalan mengenai guru honorer di Sumatera Barat perlu mendapat perhatian khusus, terutama dengan tidak dianggarkannya pengangkatan guru honorer menjadi PNS pada APBN tahun 2016.

Persoalan lain yang juga disoroti oleh para senator yaitu banyaknya perusahaan di daerah yang tidak melaksanakan program Dana Tanggung Jawab Sosial (CSR). Anggota DPD RI Provinsi Bangka Belitung, Bahar Buasan menjelaskan bahwa masih banyak perusahaan swasta yang tidak melaksanakan CSR, sehingga masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan tidak merasakan manfaat apapun.

Beberapa masalah lain yang dikritisi oleh para anggota DPD RI antara lain terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak yang dinilai rawan konflik sehingga perlu ada pengawasan yang ketat dari pelaksana pemilu. Pelaksanaan BPJS juga dilaporkan masih memunculkan sejumlah kendala. Perhatian khusus juga diperlukan terhadap kekerasan pada anak dan wanita yang semakin meningkat di sejumlah daerah. (Enrico N. Abdielli)

 

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,120PelangganBerlangganan

Terbaru