JAKARTA- Persoalan Papua perlu menjadi agenda prioritas bagi pemerintah ke depan sehingga tidak salah lagi dalam menangani persoalan rakyat di Papua. Hal ini penting untuk membuktikan keseriusan pemerintah dan rakyat Indonesia terhadap perbaikan kesejahteraan  rakyat Papua. Demikian anggota DPR-RI Evita Nursanty kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (11/9) menjawab tekanan internasional terhadap Indonesia.
“Langkah ke dalam dan keluar harus dilakukan. Yang diluar itu memang akan selalu menjadi ganjalan, itu perlu pendekatan terus-menerus tapi ke depan harus terus dievaluasi lagi, menlu pemerintahan ke depan harus lebih aware persoalan ini,” ujarnya.
Menurutnya pemerintah kedepan harus meninggalkan cara dan pendekatan lama pada Papua dan lebih menitik beratkan pada perbaikan kesejahteraan dan lingkungan hidup secara terukur.
“Rakyat Papua harus melihat dan merasakan keseriusan kita. Kesejahteraan masyarakat papua keseluruhan mencakup pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan kerjar dan infrastruktur harus terukur,” tegasnya.
Terhadap ambivalensi negara-negara pasifik menurutnya, Indonesia harus bersikap tegas menolak campur tangan asing.
“Indonesia negara berdaulat dan Papua adalah tanggung jawab kita, bangsa Indonesia. Kasih kesempatan Jokowi untuk mengatasi masalah Papua,” tegasnya.
Hapus DPO
Sementara itu, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo meminta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua untuk menghapus nama-nama anggota KNPB dari list Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikeluarkan beberapa waktu lalu.
Menurut Yeimo, nama beberapa anggota KNPB yang masuk dalam DPO tidak masuk akal, dan merupakan sebuah upaya untuk mengkriminalkan para aktivis hak asasi manusia di Papua.
“Saya sudah ke Polda tanya persoalan yang membuat anggota KNPB jadi DPO, saya sudah lihat karena kasus apa mereka ditetapkan, tapi semua tidak masuk di akal,” tegas Yeimo, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu (10/9) kepada Suara Papua, di Jayapura, Papua.
Menurut Yeimo, tidak masuk akal karena kasus-kasusnya sendiri sudah diselesaikan pada tahun 2010 silam.
Ia mencontohkan, Simion Dabi, Ketua KNPB Wamena masuk dalam DPO dari 54 orang dirilis pada tanggal 5 September 2014 lalu, padahal yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam kasus apapun.
“Simion tidak pernah ikut merencanakan, maupun melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan. Ini sangat tidak masuk akal,” katanya lagi. Â
Terkait dengan seruan boikot pilpres 2014, lanjut Yeimo, Simion Dabi selaku ketua KNPB Wamena telah berulang kali menyerukan agar tidak melakukan dengan kekerasan.
“Simion juga telah bertemu dengan TPN/OPM wilayah setempat agar menghentikan rencana kekerasan. Jadi, kami mendesak agar Polda Papua tidak semena-mena dalam men-DPO-kan anggota KNPB,” tegas Yeimo.
Selama ini, lanjut Yeimo, KNPB selalu melakukan perlawanan dengan cara-cara yang bermartabat, dan tidak pernah melakukan tindakan kekerasan .
“Yang berjuang dengan kekerasan adalah TPN/OPM. Jadi, kalau urusan melakukan kekerasan silahkan urus dengan TPN/OPM.” Ujarnya.
“Jangan dengan KNPB, karena ini hanya ingin mengkriminalisasi upaya-upaya yang dibangun oleh KNPB selama ini dengan cara-cara yang bermartabat,” ujarnya lagi.
Terkait dengan penculikan terhadap ketua KNPB Sorong Raya, Martinus Yohame, pada saat SBY berkunjung ke Manokwari dan Raja Ampat, menurut Yeimo, peristiwa tersebut adalah kejahatan Negara.
“Artinya, negara melalui institusi militer melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap Martinus. Kami desak Kapolda Papua dan Pangdam untuk menyatakan kepada publik sebagai suatu kejahatan yang direncanakan dan dilakukan oleh Negara,” tegasnya. (Web Warouw)
