JAKARTA- Penegak hukum diminta untuk segera bisa mengusut dan menangkap dan mengadili pelaku dan aktor intelektual pelaku pembakaran hutan Sumatera. Catatan BMKG pada Kamis (3/9) lalu menunjukkan sedikitnya terdapat 708 titik panas. Akibat asap yang ditimbukan dari banyak titik api adalah banyak penerbangan tertunda, mobilitas masyarakat terganggu, kegiatan ekonomi terganggu, dan penyakit yang disebabkan oleh asap seperti penyakit ISPA. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (6/9).
“Jajaran penegak hukum harus segera mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat pembakaran hutan dan semak belukar baik sebagai aktor intelektual maupun pelaku lapangan,” tegasnya.
Kebakaran hutan Sumatera yang berulang kali terjadi harus menjadi perhatian serius pemimpin nasional. Presiden Jokowi harus memberi perhatian yang lebih atas situasi yang terjadi di Sumatera.
“Momentum Kabareskrim baru Komjen (Pol) Anang Iskandar diharapkan mampu mengusut tuntas aktor lapangan dan intelektual atas kebakaran hutan di Sumatera,” ujarnya.
Menurutnya tidak cukup bencana kabut asap hanya sekedar dijadikan bencana nasional, tapi juga perlu langkah kongkrit pencegahannya.
“Kami mendesak pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan BNPB dalam melakukan penanganan tidak sekedar memberlakukan bencana asap sebatas kegiatan rutin tahunan, tapi ada langkah kongkrit pencegahan dan advokasi terhadap masyarakat yang terkena dampak kabut asap,” tegasnya.
Untuk itu pihaknya memastikan akan membentuk Pansus untuk bisa menelusuri kasus pembakaran hutan yang terus berlangsung di Sumatera hingga saat ini.
“Saya mendorong di Parlemen untuk membentuk pansus untuk merespons dan melakukan penelusuran lebih lanjut atas kebakaran Sumatera yang kerap terjadi. Pansus gabungan antara Komisi III, Komisi V dan Komisi VIII diharapkan dapat mengakhiri kebakaran hutan yang selalu terjadi hampir tiap tahun,” jelasnya. (Enrico N. Abdielli)
