‘Nyanyian’ Krisdayanti, artis yang kebetulan anggota DPR-RI yang tentang penghasilan anggota parlemen semakin kontras dengan kehidupan mayoritas rakyat Indonesia. Namun demikianlah sejatinya parlemen itu diciptakan. Mungkin sudah waktunya menjadikan DPR kembali sesuai, UUD’45 yang asli. Untuk itu dr. Zulkifli S. Ekomei menyorotinya untuk pembaca Bergelora.com. (Redaksi)
Oleh : dr. Zulkifli S Ekomei
SUDAH bukan rahasia umum tentang perilaku anggota parlemen kita, sehingga ada lelucon, wakil rakyat sudah benar-benar mewakili kepentingan rakyat, ingin gaji besar sudah diwakili, ingin mobil mewah sudah diwakili, ingin jalan-jalan ke luar negeri sudah ada yang mewakili.
Beberapa hari ini rahasia ini makin diperjelas dengan wawancara Krisdayanti, anggota DPR-RI dari PDI-P yang dengan santai tanpa beban sama sekali menyampaikan jumlah pendapatannya sebagai berikut :
Yang jika direkapitulasi, pendapatan anggota DPR :
12×16 juta = 192 juta
12×59 juta = 708 juta
5×450 juta = 2.250 juta
8×140 juta= 1.120 juta
Total = Rp 4.270 miliar
Per bulan = Rp 355,833,000
4.270 miliar x 550 (jumlah anggota DPR)= Rp 2,348 triliun.
Masih ada penghasilan DPR yang belum dibuka oleh Krisdayanti selain gaji, tunjangan, dana aspirasi dan dana reses, yaitu antara lain : biaya kunker, study banding, honor pansus, honor panja, honor penyusunan UU.
Selain juga patut diduga masih ada dana-dana “tidak resmi”, seperti suap dan fee proyek titipan.
5 tahun berkuasa 11 Triliun ditambah 22.000 anggota DPRD, hasilnya?
Jika modal calon legislatif sekitar 2M, maka belum 2 tahun sudah dipastikan balik modal, dan sisa masa jabatan adalah keuntungannya, diluar komisi proyek dan suap untuk suatu produk DPR. Hal ini terbukti banyaknya anggota DPR yang kena OTT oleh KPK.
Apakah uang yang diterima anggota DPR tersebut besar?
Ini perbandingannya dengan 2 negara kaya:
Anggota Parlemen Inggris (data April 2021), adalah :
Gaji + tunjangan/tahun, sebesar 92 ribu Poundsterling. Atau setara Rp 1,83 milyar.
Anggota DPR Amerika Serikat (gajinya tidak dinaikkan sejak krisis Amerika thn 2009):
Gaji 174 ribu dollar Amerika atau setara Rp 2,5 milyar.
Tunjangan berdasarkan tagihan yang ada diperbolehkan.
Jadi kompensasi anggota DPR Indonesia terlalu besar bahkan bila memakai acuan negara-negara terkaya didunia.
Terlebih lagi kalau dilihat dari kondisi relatif ekonomi Indonesia, yaitu :
Pendapatan perkapita Indonesia sangat rendah dibandingkan kedua negara tersebut.
Ada lebih 100 juta penduduk Indonesia yang miskin. Diukur lewat tingkat pendapatan yg kurang dari Rp 10 juta/tahun — Ukuran kemiskinan menurut Bank Dunia memakai patokan 2 dolar/orang/hari atau sekitar Rp 10 juta/orang/tahun.
Info diatas semakin menyakitkan setelah diketahui bahwa bahwa banyak anggota DPR bekerja bukan saja mewakili partainya tapi juga mewakili korporasi yang menitipkan kepentingan mereka pada anggota DPR. Misal lolosnya Omnibus Law.
Inilah realita yang terjadi sejak dipaksakannya berlaku UUD’45 palsu atau UUD NRI 1945 bahkan ada yang menyebutnya UUD 2002, atau dengan kata lain sejak dirampasnya kedaulatan rakyat oleh oligarki.
Kondisi ini hanya bisa diakhiri dengan direbutnya kembali kedaulatan rakyat dari tangan oligarki sehingga terwujud cita-cita Proklamasi Kemerdekaan; merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Salam Patriot Proklamasi
#SenayanPusatMasalah
#TolakUUD45Palsu
