JAKARTA- Walaupun pemerintah telah menggelontorkan Rp 4,9 triliun dari cukai rokok ke BPJS Kesehatan untuk membayar utang di rumah-rumah sakit, ternyata sampai hari ini belum ada rumah sakit yang menerima pembayaran utang dari BPJS Kesehatan. Hal ini dilaporkan beberapa rumah sakit kepada Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) diberbagai di berbagai daerah sampai Jumat (28/9)
Salah satunya adalah Rumah sakit Rokan Hulu, Riau melaporkan tunggakan BPJS Kesehatan sebesar Rp 2,3 milyar.
“Klaim Rp 2,3 milyar yang harus dibayar BPJS adalah untuk Juni – Juli 2018. Sedangkan untuk bulan Agustus Rp 1,3 milyar. Utang BPJS ini sangatn mempengaruhi pada pengadaan obat. Kami terpaksa berhutang pada farmasi,” demikian Kepala Humas RS Rokan Hulu, Dr. Novil kepada DKR Riau di Pekan Baru, Riau
Rumah Sakit Pirngadi, Medan, Sumatera Utara mengaku dibebani utang BPJS sebesar Rp 20 milyar sejak Mei sampai Juli 2018.
“Pembayaran BPJS sudah tersendat sejak Maret, tetapi kami tetap melayani. Karena vendor tetap memberikan obat,” demikian Kepala Humas RS Pirngadi, Medan, Edison Perangin-angin kepada DKR Sumatera Utara.
Sementara itu tunggakan BPSJ pada RS Ciamis sebesar Rp 20 milyar. Setiap bulan Rp 7 milyar. Akibatnya sebanyak 45% pasien belum mendapatkan layanan maksimal. “Dampak pada rumah sakit adalah kekurangan dana operasional, obat, peralatan sampai tidak sanggup bayar gaji karyawan,” demikian Ketua DKR Jawa Barat, Martinus Ursia melaporkan laporan dari RS Ciamis Jawa Barat.
Sejumlah rs berharap segera cair karean terus membengkak.
DKR Jawa Tengah, Prijo Wasono melaporkan utang BPJS untuk seluruh rumah sakit di Semarang sebesar Rp 138,4 milyar. Di Rumah Sakit Kendal tunggakan BPJS sebesar Rp 28, 3 milyar. Di Rumah Sakit Islam Kendal sebesar Rp 12,5 milyar.
Sementara itu juga menurutnya Rumah Sakit Elisabeth di Kota Semarang, Jawa Tengah, terpaksa menggunakan dana tabungan karyawannya untuk menambal besarnya tunggakan BPJS Kesehatan. Total tunggakan BPJS di rumah sakit swasta itu saat ini mencapai Rp13,2 miliar.
“Pada seluruh Rumah Sakit Muhammadiyah di Jawa Tengah saja utang BPJS Rp 300 milyar. Sampai hari ini juga belum dibayar. Yang kesulitan ada DKR yang melakukan advokasi ke rumah sakit. Rumah sakit monolak karena tidak ada biaya untuk melayani pasien. Ini gila,” ujarnya. (Web Warouw)
