JAKARTA– Politikus muda Partai Amanat Nasional (PAN), Dimas Prakoso Akbar kembali bersuara terkait polemik tes PCR.
Terlebih setelah adanya laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil untik Kesehatan dan Keadilan mengumpulkan data terkait perputaran uang warga yang membayar tes PCR selama pandemi Covid-19 mencapai Rp 23 triliun.
Koalisi Masyarakat Sipil untik Kesehatan dan Keadilan sendiri terdiri dari ICW, YLBHI, LaporCovid-19, dan Lokataru.
Dimas Akbar mengatakan harusnya pelayanan tes PCR merupakan tugas pemerintah dalam dalam menjalankan fungsi testing & tracing.
“Namun malah menjadi perputaran cuan yang menurut lembaga-lembaga independen nilainya mencapai Rp 23 triliun selama pandemi,” katanya dikutip Fajar.co.id di akun Twitter @dimasakbarz.
Anak buah Zulkifli Hasan itu pun heran sebab hingga saat ini Kementerian Kesehatan dan perusahan pengadaan tes PCR tidak pernah buka-bukaan soal komponen biaya pembentuk harga tes PCR.
“Namun harga jual tes PCR bisa berfluktuasi mulai dari Rp 3jt diawal pandemi lalu skrg bisa di kisaran Rp 275ribu. Ajaib,” sebutnya.
Tak hanya soal harag, Dimas Prakoso Akbar juga menyoroti soal kebijakan penggunaan tes PCR. Khususnya untuk moda transportasi.
“Selain harga yg berubah2, kebijakannya juga ikut berubah2. Dulu sebelum menempuh penerbangan syaratnya berupa opsi antigen ATAU PCR. Sekarang syaratnya WAJIB PCR. Antigen hanya untuk luar Jawa Bali.Ajaib,” jelasnya.
“”Bisnis hitam” tes PCR harus disudahi. Bukan semata2 kesalahan klinik swasta tapi pemerintah selaku pemangku kebijakan memiliki peran sangat vital dibalik “Bisnis hitam” tes PCR. Setiap warga negara berhak memperoleh untung dalam berbisnis tetapi jangan mencari keuntungan dari musibah,” sambungnya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, sebelumnya, Anggota koalisi dari LaporCovid-19, Amanda Tan menjelaskan setidaknya ada lebih dari Rp 23 triliun uang yang berputar dalam bisnis tersebut.
“Total potensi keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp 10 triliun lebih,” kata anggota koalisi dari LaporCovid-19, Amanda Tan dalam keterangannya, Minggu (31/10).
Menurut dia, ketika ada ketentuan yang mensyaratkan penggunaan PCR untuk seluruh moda transportasi, perputaran uang dan potensi keuntungan yang didapatkan tentu akan meningkat tajam.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah gagal dalam memberikan jaminan keselamatan bagi warga. (Web Warouw)
