JAKARTA- Kekesalan para bidan desa PTT (Pegawai Tidak Tetap) semakin meluas, menanggapi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi yang tidak serius dan gagal mengatasi persoalan pengangkatan tenaga bidan PTT pusat.
“Bagaimana langkah perjuangan yang harus kami lakukan, sehingga bisa merubah keputusan Menpan. Pak Jokowi sudah salah strategi. Periode pertama jabatannya seharusnya masa memenuhi janjinya dengan serius mewujudkan pengangkatan bidan PTT menjadi PNS. Tolong kami pak Jokowi!” ujar Bidan Choise Syamsul dari Forum Bidan PTT (Pusat) Indonesia di Padang, Sumatera Barat kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (7/7)
Menurutnya, persoalan mendasar yang dialami bidan desa PTT itu bukan hanya mengejar status PNS (Pegawai Negeri Sipil), tapi juga menghentikan sistem kerja kontrak dan honorer. Saat ini Forum Bidan PTT (Pusat) Indonesia, juga sedang berjuang membongkar persoalan hak cuti melahirkan yang hanya 40 hari sejak Permenkes No. 7/ 2013.
“Yang paling buruk di dunia dan sangat irasional. Parahnya, hak cuti melahirkan 40 hari kerja justru diberlakukan pada bidan desa PTT yang memiliki TUPOKSI utamanya, penolong persalinan,” jelasnya.
Upah bidan honorer dari APBN menurutnya sejak Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2010, sampai saat ini sudah lima tahun gajinya tak pernah naik. Kebobrokan administratif dalam urusan payroll sedikitnya ada tujuh hal.
“Pertama, gaji dari APBN yang tak berslip/struk gaji. Kedua, bergonta-ganti transfer rekening dari Pos Giro, BRI dan sekarang Bank Mandiri. Ketiga, pada gaji kriteria desa biasa, terdapat dua SK gaji yang berbeda. Dari Kemenkes & Dinkes. Angkanya Rp. 1,7 sekian. Satunya Rp. 1,452 sekian. Saat ini SK Kemenkes diperbaharui jadi Rp. 1,452 sekian,” ujarnya.
Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek menjanjikan gaji setiap tanggal 2, bulan berjalan pasti akan keluar
“Tapi kenyataannya hingga tanggal 10, bulan berjalan. Dan masih banyak bidan yang gajinya dirapel,” ujarnya.
Saat ini ada 16. 258 orang bidan desa PTT yang tergabung dalam Forum Bidan PTT (Pusat) Indonesia. Sebanyak 11.064 orang bidan berasal dari desa biasa, 3.355 orang bidan dari desa terpencil dan 1.839 orang bidan dari desa sangat terpencil. Forum Bidan PTT (Pusat) Indonesia saat ini terus memperjuangkan 40.000 lebih bidan PTT Pusat untuk mendapatkan haknya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). (Enrico N. Abdielli)
