BELITUNG- Jaringan 98, Propinsi Bangka Belitung mengingatkan pemerintah Presiden Joko Widodo, bahwa saat ini penguasaan lahan di Belitung sudah beralih ke tangan pengusaha Malaysia. Pemerintah pusat diminta segera membatalkan dan menghentikan pengambil alihan lahan di pulau Belitung itu. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Jaringan 98, Bangka Belitung, Mohammad Yusuf kepada Bergelora.com di Belitung, Selasa (7/7).
“Dari alokasi pemanfaatan ruang berbasis RTRW, alokasi ruang untuk perkebunan skala besar seluas 62.500 ha atau 27,24% dikuasai investor Malaysia,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No SK 381/Menhut/-VI/2010, tanggal 29 Juni 2010, telah menetapkan pencadangan sebagai areal pembangunan hutan tanaman seluas 30.784 hektar di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung.
“Dalam penetapan pencadangan hutan sebagai areal pembangunan hutan tanaman seluas 20.000 ha tersebut, tidak merujuk kepada RTRW Kabupaten Belitung,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa Kawasan Hutan Produksi Sijuk dan Membalong seluas 20.000 hektar dengan rincian Hutan Produksi Batu Itam Air Gelarak 3.600 hektar, Hutan Produksi Sungai Berang 5.600 hektar, Hutan Produksi Sungai Pala 3.400 hektar, Hutan Produksi Air Sengkeli 1.000 hektar dan Hutan Produksi Gunung Tikus 4.500 hektar.
Ketersediaan lahan sangat minim di Kabupaten Belitung, dengan luas 229.369 ha atau +/- 2.293,69 km persegi, terdiri dari 5 kecamatan yaitu Membalong (909,550 km2), Tanjungpandan (378,448 km2), Badau (458,200 km2), Sijuk (413,992 km2), Selat Nasik (133,500 km2).
Dari luas 229,369 ha telah dialokasi pemanfaatan ruang Kawasan Lindung (37.475 ha atau 16,34%), Kawasan Hutan Produksi (38.810 ha atau 16,92%), Kawasan Pertanian tanam (7.000 ha), Kawasan perikanan (3.980 ha), Kawasan Perkebunan skala besar (62.500 Ha atau 27,24%), Kawasan Perkebunan Rakyat (15.010 ha atau 6,54%), Kawasan Pertambangan (14.827 ha), Kawasan Perdagangan (16.448 ha), Kawasan Industri (500 ha) dengan pengembangannya ( 8.488 ha), Kawasan industri kecil (1.506 ha), Kawasan wisata (2.164 ha), Kawasan wisata ecotourism (10.325 ha), Kawasan Perumahan (6.464 ha atau 2,81%), Kawasan transmigrasi (1.825 ha), Kawasan Pertahanan dan keamanan Bandara Hanandjoedin (805 ha), Kawasan latihan TNI AU (595 ha), Kawasan radar TNI AU (2,5 ha), Kawasan TNI AL (5 ha). (M. Zainul)
