JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan pers bahwa ada kecenderungan orang-orang yang memiliki modal besar ingin menguasai media untuk dapat memengaruhi masyarakat negara tertentu. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-79, Minggu (9/2/2025).
“Ada kecenderungan di dunia ini, mereka-mereka yang punya modal besar menguasai media dan ingin memengaruhi masyarakat negara-negara tertentu,” ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan, meski pihaknya menjunjung tinggi kebebasan pers, mereka juga harus tetap waspada terhadap penyebaran berita yang tidak benar dan hoaks.
Lalu, kata dia, penyebaran kebencian dan ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara perlu diwaspadai.
“Upaya-upaya pecah belah ini harus selalu kita waspadai,” ucap ketua umum Partai Gerindra tersebut.
Oleh karena itu, Prabowo berpesan agar pers Indonesia selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Tugas Departemen Penerangan
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan di alam demokrasi liberal seperti hari ini tidak mungkin tanpa kekuatan pemerintah dan negara bisa menahan kekuatan modal asing menguasai media mempengaruhi opini publik.
Justru peran negara harus diperkuat untuk mastikan demokrasi bermanfaat bagi rakyat, bangsa dan negara. Karena demokrasi bukan tujuan melainkan cara bernegara.
Tugas pemerintah adalah memastikan demokrasi itu bermanfaat bagi rakyat, bangsa dan negara.
Untuk menghadapi pengaruh asing dalam membentuk opini publik dibutuhkan kembali fungsi Departemen Penerangan seperti dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1966) dan Presiden Soeharto (1966-1998).
Departemen Penerangan di Jaman Soekarno sangat berperan membangun kesadaran dan semangat revolusioner rakyat dalam menghadapi neo kolonialisme-imperialisme. Sehingga rakyat mendukung penuh perjuangan Presiden Soekarno.
Dimasa Presiden Soeharto, Orde Baru menjadikan Departemen Penerangan untuk membangun kesadaran dan semangat membangun Indonesia
Perbedaannya adalah Presiden Soekarno konsisten untuk bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan rakyat, bangsa dam negara dari rongrongan Nekolim.
Sedangkan Presiden Soeharto ‘poros pembangunanisme’ konsisten bertujuan membangun kekayaan kroni keluarga dan kaki-tangannya.
Setelah 25 tahun lebih Indonesia menjalankan demokrasi liberal setelah kejatuhan Orde Baru, rqkyat, bangsa dan negara menghadapi kembali tekanan nekolim yang menggunakan media massa untuk pengaruhi opini publik. Tekanan ini menghalangi kemajuan pembangunan di dalam negeri seperti yang dialami hari ini.
Saat ini dibutuhkan kembali fungsi Departemen Penerangan untuk ikut memberikan pendidikan politik.mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga rakyat tahu membedakan yang mana untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara, berhadapan dengan kepentingan pribadi, kelompok, keluarga dan kepentingam pemilik modal asing.
Departemen Peneranganlah yang bertanggung jawab memastikam kesadaran politik rakyat untuk bersama pemerintah menjaga dan memastikan kedaulatan rakyat.
Contoh terdekat 2002 adalah Presiden RI Abdurrachman Wahid dengan mudah dijatuhkan oleh sekelompok pimpinan DPR, karena tidak ada Departemen Penerangan yang menunjukkan fakta objektif dalam berita-berita palsu anti Gus Dur.
Presiden Hugo Chavez di Venezuela walaupun memiliki Departemen, Penerangan namun hampir jatuh oleh stasiun televisi yang bekerjasama dengan pengusaha Amerika Serikat. Akhirnya Hugo Chavez dibunuh dalam operasi CIA.
Moamar Khadaffi di Libya dan Saddam Hussein di IRAK yang sangat berkuasa dan dicintai rakyat, jatuh dalam operasi CIA menggunakan LSM dan media massa. (Web Warouw).
