JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik program pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang dinilainya tak jelas arahnya kemana.
Salah satu program yang disoroti Jokowi adalah penyaluran bantuan sosial.
Menurut Jokowi, data penerima bantuan sosial disebutnya tak akurat serta tak pasti.
Akibatnya, hal tersebut berdampak pada penyaluran bansos tersebut. Penyalurannya disebut Jokowi menjadi lambat.
Tak hanya lambat, proses penyaluran bansos semakin tak tepat sasaran akibat tak akuratnya data penerima tersebut.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis 27 Mei 2021.
“Dampaknya kemana-mana. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih membuat penyaluran menjadi tak cepat. Menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran,” ujar Jokowi, dikutip dari CNN Indonesia, Jumat 28 Mei 2021.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Slselain dana bansos, Jokowi juga mengomentari dana bantuan pemerintah lainnya.
“Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya. Data pemerintah pusat dan daerah juga tidak sambung. Ini yang harus kita perbaiki,” ujarnya
Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menjadi pengawal dalam rangka meningkatkan kualitas data yang dikelola pemerintah.
“Kawal integrasi, kawal sinkronisasi basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data. Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki BPKP. BPKP kan memiliki ini. Gunakan, manfaatkan,” pungkasnya. (Enrico N. Abdielli)
