JAKARTA – Gubernur terpilih Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud mengungkapkan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hanya tinggal fokus pada gedung legislatif dan yudikatif. Rudy menyebut, pembangunan IKN sudah sangat luar biasa. Dia pun mempersilakan masyarakat berkunjung ke IKN untuk melihat proses pembangunannya.
“Jalan-jalan ke IKN nanti ya, biar bisa lihat bagaimana perkembangan IKN. IKN hari ini sudah sangat luar biasa, hanya tinggal proses pembangunan gedung legislatif dan yudikatif saja,” kata Rudy saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
Sementara untuk kantor eksekutif termasuk kantor Presiden, menurut Rudy, pembangunanya sudah tuntas.
“Kalau untuk eksekutifnya, dalam hal ini adalah kantor Presiden, semuanya sudah rampung,” ujarnya.
Sebelumnya, Rudy memastikan bahwa pemotongan anggaran di Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tidak akan berdampak pada perekonomian di Kalimantan Timur.
Rudy mengatakan, anggaran di Otorita IKN dan untuk daerah Kalimantan Timur itu berbeda. Anggaran Otorita IKN berasal langsung dari pemerintah pusat.
“Tidak terpengaruh, masing-masing punya dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) masing-masing untuk kabupaten/kota, OIKN punya dana pembangunan sendiri,” katanya.
Dia menyebut, anggaran untuk Otorita IKN dan Kalimantan Timur tidak bersinggungan. Meski begitu, Kaltim tetap mendukung pembangunan IKN.
“Tentu tidak bersinggungan, hanya saja di dalam proses pembangunan IKN, Provinsi Kalimantan Timur wajib untuk men-support,” ujar Rudy.
Sebagai informasi, pagu anggaran OIKN) tahun 2025 dipangkas Rp 1,15 triliun. Sebelum efisiensi, pagu awal Otorita IKN untuk tahun 2025 sebesar Rp 6,39 triliun.
Selain dipangkas, anggaran tersebut juga dikurangi belanja pegawai Rp 199,98 miliar.
“Sehingga pagu yang dapat digunakan sebesar Rp 5,04 triliun,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 12 Februari 2025.
Pemotongan ini menyusul adanya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Inpres ini ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 perihal Efisiensi Belanja bagi Kementerian/Lembaga.
2.200 Pekerja Kembali Dilibatkan
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan dari Nusantara, Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan progres yang signifikan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa sekitar 2.200 pekerja telah kembali dilibatkan dalam proyek pembangunan di IKN. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan hal itu, usai acara Nusantara International Partners Visit (NIPV) 2025, di IKN, Jumat (15/2/2025).
Menurut Basuki, Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga telah mengecek, bahwa ada 2.200 tenaga konstruksi untuk proyek perumahan di IKN yang bekerja.
Sebelumnya, sempat terjadi kesalahpahaman terkait anggaran, namun dengan adanya restrukturisasi, masalah tersebut telah terselesaikan dan para tenaga konstruksi dapat kembali bekerja.
“Memang kemarin ada missunderstanding. Tapi dengan adanya restrukturisasi anggaran, sudah kembali lagi,” ujar Basuki.
Terkait anggaran, Basuki menjelaskan, terdapat dua sumber anggaran pembangunan IKN, yaitu dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita IKN.
“Jadi anggaran untuk pembangunan IKN itu ada dua. Satu di Kementerian PU, satu di OIKN,” jelasnya.
Kementerian PU bertugas melanjutkan apa yang sudah dikerjakan sebelumnya pada Tahap I periode 2022-2024, dengan anggaran tersisa Rp 14,87 triliun. Sementara Otorita IKN mengerjakan yang baru yakni Tahap II periode 2025-2029 yakni menyelesaikan ekosistem legislatif dan yudikatif. Hal ini seiring dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pada tahun 2028 nanti, IKN menjadi ibu kota politik.
Otorita IKN sendiri memiliki tiga skema pembiayaan untuk pembangunan IKN, yaitu yang bersumber dari APBN dan sudah disetujui Presiden sebesar Rp 48,8 triliun.
Kemudian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang akan dikerjakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan lainnya dengan nilai Rp 60,93 triliun. Dan skema ketiga adalah investasi swasta murni untuk perkantoran dan lainnya sebesar Rp 6,9 triliun.
“Jadi 3 skema pembiayaan ini yang akan kami lakukan di IKN,” pungkasnya. (Web/Des)
GENTAK SUDAH..! Pembangunan IKN Tahap II, Gubernur Terpilih Kaltim: Tinggal Fokus pada Gedung Legislatif dan Yudikatif
