JAKARTA – Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Yadi Jaya Ruchandi melakukan rapat dengar pendapat (RDP) Panja penyehatan dan restrukturisasi BUMN dengan Komisi VI DPR RI. Dalam rapat itu, Yadi melaporkan kendala yang dialami sejumlah perusahaan pelat merah.
Salah satu yang dipaparkan Yadi adalah PT Barata Indonesia (Persero) yang gagal mengembalikan keadaan dari rugi perusahaan menjadi untung, meski sudah melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
“Termasuk juga Barata. Jadi Barata itu kami kerjakan PKPU selesai. Cuman setelah PKPU sampai sekarang perusahaannya nggak bisa turnaround-turnaround,” katanya dalam rapat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024).
Bahkan setelah utang perusahaan direstrukturisasi, jumlah utang yang tercatat masih banyak. Yadi menyebut utang tersebut bukanlah utang baru tapi yang sudah tercatat sebelumnya.
Menurutnya, pihaknya sudah melakukan pergantian manajemen, dan Danareksa fokus melakukan minimum operation. Fokusnya adalah menyelesaikan utang-utang milik perusahaan.
“Dan ternyata setelah PKPU sudah kita restrukturisasi semua, setelah PKPU banyak aja lagi tambahan utang yang lalu. Ini bukan yang baru tapi yang lalu. Bahkan sampai kita lakukan penggantian manajemen di sana. Sekaran itu tujuan kita, kita rubah Barata itu akan jadi minimum operation,” bebernya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan tahun 2021 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA menyelesaikan salah satu langkah restrukturisasi terhadap PT Barata Indonesia (Persero) melalui skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Itu ditandai dengan putusan homologasi PN Surabaya pada 6 Desember 2021 lalu.
PKPU Barata merupakan langkah awal bagi perusahaan untuk kembali fokus pada bisnis utama di industri manufaktur Indonesia. Atas hasil putusan homologasi tersebut, Barata memiliki kesempatan untuk menunda kewajibannya sebesar Rp 4 triliun sehingga ekuitas perusahaan menjadi positif Rp 510 miliar dari yang sebelumnya minus Rp 181 miliar. (Web Warouw)
