JAKARTA- Reshuffle kabinet yang sedang dipersiapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini diharapkan bisa komprehensif dan fokus melayani kepercayaan yang kuat dari rakyat pada pemerintahan Joko Widodo. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Agun Gunanjar kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (25/7)
“Kepercayaan yang kuat dari rakyat dan dukungan politik yang maksimal dari parlemen. Inilah kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah untuk rakyat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar Presiden Joko Widodo meningkatkan perekonomian yang berkaitan dengan kemampuan daya beli rumah tangga miskin dan kesempatan usaha dan lapangan kerja.
“(Hal ini-red) harus juga menjadi perhatian serius Pemerintahan Jokowi apabila ingin melakukan reshuffle kabinet,” katanya.
Selain itu menurutnya perlu dilakukan perbaikan kinerja pelayanan aparatur dan penegakan hukum yang lebih menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum.
“Penyerapan anggaran diprediksi akan lebih baik dengan diterapkannya secara maksimal Undang-Undang administrasi pemerintahan dengan telah diintruksikannya Kapolri dan Jaksa Agung untuk memahami Undang-Undang tersebut terkait dengan penegakan hukum korupsi,” tegasnya.
Harapan Rakyat
Sementara itu, masyarakat juga menanti rencana Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet. Ibu Salimah, penjual warung nasi di Stasiun Pasar Minggu Baru mengingatkan harga-harga yang masih mahal sampai saat ini.
“Gak ngerti mas, padahal presidennya Jokowi yak. Harga-harga koq masih mahal ya? Menterinya kapan di ganti sih mas?” ujarnya.
Selain harga yang mahal Mamat, tukang ojek mengeluhkan keluarganya di kampung yang kesulitan berobat karena dipersulit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)-Kesehatan.
“Ibu sakit dikampung pake kartu Indonesia Sehat (KIS). Kirain udah bisa langsung berobat, ee masih harus cari utangan dulu. Kartu KIS kata BPJS udah gak berlaku mas. Bingung saya. Jokowi janjinya kan gratis,” ujarnya.
Menurutnya, seharusnya Presiden Joko Widodo mengganti menteri kesehatan yang membiarkan peredaran vaksin palsu. Karena menurutnya kejadian vaksin palsu sempat menakutkan bagi masyarakat.
“Lah ini koq presiden malah belain menterinya yang membahayakan rakyatnya,” ujarnya. (Web Warouw)
