Sekelompok aktivis HAM kecewa pada Presiden Jokowi dan mengkampanyekan Golput. Dibawah ini tulisan Danial Indrakusuma, Pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD) membela sikap Golput sebagai bagian dari demokrasi,–diterima Bergelora.com. Namun, menurut Budayawan Wibowo ‘Jemek” Arif, Golput tidak punya pengaruh saat ini. Judul di atas dari Redaksi Bergelora.com. (Redaksi)
Oleh: Danial Indrakusuma
ADA yang bilang: “Jangan pilih penculik.” Dan agar lebih sempurna: “Jangan pilih juga yang tidak menghukum penculik.”
Kalau Golput itu dibilang mengkhianati keluarga korban kejahatan HAM, lah apakah keluarga korban wartawan yang dibunuh tidak merasa dikhianati? Apakah tidak dipertimbangkan bahwa Golput juga adalah cermin atau empati terhadap kekecewaan keluarga korban selama ini, yang amanahnya dalam Nawacita dikhianati?
Ada yang bilang:
Golput masa lalu mendorong Orde Baru pergi.
Golput masa kini membiarkan Orde Baru kembali.
Kalau analisanya gampang-gampangan begitu, bisa dibenarkan, dong, kalau ada yang bilang, keadaan sekarang dengan segala macam penindasan dan cara pembangunannya mencirikan Jokowi sedang meper-meper seperti Orde Baru. Yang lebih moderat akan bilang: Jokowi memberikan kesempatan Orde Baru kembali.
Enak, ya, pengen berkuasa dan kecepretan kuasa sekarang ada alasan ngelesnya: awas bahaya fasis, bahaya rasis, bahaya intoleransi, bahaya diktator, bahaya pelanggar HAM, dll bahaya; dan ngeles yang “lebih akedemis”, memilih iblis bertanduk dua ketimbang iblis bertanduk tiga. Golput dan yang berencana golput pun dihardik, agar membatalkan golputnya dan beralih mencoblos mereka yang pernah merasakan nikmatnya kuasa atau yang pernah kecepretan kuasa, alias mencoblos pertahana, persis anjing gembala menggonggongi kambing-kambing agar ke kandang.
Jadi ngeliatnya bisa dari sudut ilmiah-politik atau dari sudut moral-korup para begundal pertahana. Dan cilakanya, lebih banyak yang sok ilmiah-politik padahal sebenarnya cuma buat ngeles para begundal pertahana bermoral-korup. Kalau kita lihat dari alasan ilmiah-pollitik, sebenarnya di kepala mereka tidak ada kesabaran untuk mengolah potensi ketidakpatuhan sipil, kepatuhan terhadap azas, prinsip kekuatan alternatif (tandingan)—apalagi bila massal—dan, yang terpenting, menghillangkan kesempatan penyadaran massal akan kekuatan tandingan.
Memang bisa saja dibungkus atau ditopengi oleh alasan dukungan-kritis namun, seringkali, lebih banyak mendukungnya dan nihil kritisnya, sebagaimana layaknya mereka yang sedang kesurupan pilpres. Bahkan katanya ada yang bilang bahwa kita bisa: sambil mendukung dan mengritik iblis bertanduk dua, kita mampu membangun kekuatan tandingan. Absurd alias ngawur; bahkan yang di lingkaran paling dalam iblis bertanduk dua pun, tak mampu menangkis sepakan-mengusir iblis bertanduk dua, apalagi bila mendukung dan mengritik dari lingkungan luar, bukan ngawur lagi tapi edan.
Itulah mengapa para jawara progresif-revolusionernya sering tidak kritis karena takut disepak, diusir—tapi mereka punya alasan: bukan tidak kritis tapi sabar, mengkorup konsep kesabaran revolusioner; mana ada fasis yang paling bangkotan pun, diktator yang paling bangkotan pun, penjahat HAM paling bangkotan pun, rasis paling bangkotan pun, intoleran paling bangkotan pun dikalahkan oleh dukungan-kritis, apalagi cuma oleh dukungan doang para begundal. Contoh yang masih hangat dan masih di depan congor sejarah kita: apakah kejatuhan Suharto itu karena dukungan-kritis pada Megawati (PDI-P) atau dukungan-kritis pada Ciganjur? Bukan, bukan, terbukti tidak mempan, yang mempan adalah kekuatan tandingan Massa, bukan pemilu atau pilpres untuk iblis bertanduk dua, dan itu makan waktu lebih dari tigapuluh tahun kesabarannya, namun akselerasinya sejak tahun 90-an sangat mengagumkan.
Kekalahan iblis bertanduk dua bukan karena golput, dan kemenangannya pun bukan karena golput, sebagaimana konsep teori kambing hitam, tapi karena kadar kepercayaan rakyat. Untuk saat ini, di Indonesia, sangat bagus sekali bila kita sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya menyadarkan rakyat agar jangan percaya pada iblis bertanduk tiga maupun pada ibllis bertanduk dua, KARENA KEDUANYA MEMANG PATUT TIDAK DIPERCAYA.
Catatan:
1. Dan ingat bahwa kadar kepercayaan rakyat yang tinggi dalam pemilu, yang memenangkan kontestan, belum tenttu benar—itulah mengapa kepercayaan rakyat pada Jokowi pada pemillu 2014, sekarang, oleh para begundalnya, sering dibenar-benarkan seperti orang kesurupan dengan mengadiluhungkan capaian-capaian prestasi Jokowi (dan para begundalnya, tentunya).
2. Beda realistis dengan pragmatis itu setipis kulit bawang.
Ada yang bilang, kalau melihat sesuatu itu jangan lihat negatifnya saja, lihat positifnya juga, dong. Oke. Jadi, Golput itu, kalau dilihat positifnya oleh para pendukung Jokowi, adalah peringatan agar Jokowi introspeksi alias tepo seliro atas kesalahannya—terutama tidak mengajak dan memobilisasi massa untuk mengatasi penghambat-penghambat yang menyebabkan dia tidak amanah bahkan terhadap janjinya sendiri.
Jadi, bila Golput dipandang positif oleh para pendukung Jokowi, maka mereka aka semakin takzim dan bergairah untuk memobilisas rakyat menghancurkan penghambat-penghambat tersebut, apalagi bila bukan sekadar saat menjelang pilpres dan pileg saja, apalagi sebagai petahana banyak kemudahan-kemudahannya—soalnya ada alasan: Jokowi itu orang baik, mau amanah tapi tidak bisa istiqomah karena orang-orang di dalam dan di luar lingkungannya yang menghambatnya—seperti yang dilakukan oleh presiden dan rakyat Venezuela dalam menangkal dan menghancurkan upaya restorasi kekuatan lama yang bejat dan didukung negara-negara adikuasa. Karena, rakyat tak akan golput bila mereka disayang oleh kerja-kerja sistim kemasyarakatannya, atau punya harapan yang tidak dikhianati—coba saja lihat statistik Golput sejak 1955.
Catatan:
Dalam statistik tersebut jangan lah dipertimbangkan angka Golput zaman Suharto, yang memaksa rakyat jangan golput.
Hak legal-hukum Golput. Seharusnya kita juga memikirkan hak legal-hukum Golput karena Golput seharusnya dipandang positif sebagai upaya membangun kewaspadaan terhadap ketiadaannya alternatif dari calon-calon dalam kontestasi pemilu. Sebagaimana sudah kita alami dan buktikan, ketiadaan alternatif akan membahayakan kehidupan warga negara. Dan sekadar hak legal-hukum kebebasan mengungkapkan pendapat atau berorganisasi (yang abstrak) saja tidak lah cukup—sering dipelintir menjadi hak legal-hukum “yang ini boleh, yang itu tidak boleh”.
Memang bisa saja hak-legal hukum Golput tersebut disahkan memiliki kanal suara hak veto terhadap calon yang ada atau bahkan terhadap pemilu itu sendiri. Namun, walaupun Golput tidak memiliki hak legal-hukum hak beto, namun keabsahannya bisa menjadi lenyadaran bagi semangat kewaspadaan warga negara, agar warga negara (dikemudian hari) menjadi lebih waspada dan sadar akan pilihannya (termasuk pilihan golput), waspada dan sadar akan delusi (kayalan) dan tipuan dari para konstestan dan para begundalnya.
Namun, seperti biasanya, mereka yang khawatir kehilangan suara warga negara, akan memamah-biak dan mereproduksi alasan ini: “Ini situasi darurat, ada bahaya riil, bahaya nyata (yang bisa saja hantu-hantu) komunis, fasis, intoleransi dan sebagainya.” Jawaban terhadap kunyahan permen karet alasan (yang sudah kehilangan manisnya) itu adalah: justru bila golput direpresi (bahkan secara hukum), dimarjinalisasi, disingkirkan, atau dipandang negatif, terutama bila tidak diberi hak legal-hukum, maka atmosfir kewaspadaan akan semakin menipis sehingga, tentu saja kesadaran dan resistensi (perlawanan) akan bahaya-bahaya riil tersebut akan menipis, bahkan melenyap. Jadi lah seorang demokrat, warga negara yang demokrat, negara yang demokrat, yang menghargai dan menyempurnakan demokrasi sepenuh-penuhnya. Bukannya memaksa, merayu dan mengibuli warga negara untuk memilih politisi (iblis) yang tanduknya lebih sedikit.
