BANDA ACEH- Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengartikan fenomena pengibaran bendera putih di sejumlah daerah pasca-bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh merupakan bentuk rasa solidaritas ingin dibantu.
“Kalau bendera putih, kalau kita artikan semua masuk, menurut kacamata saya ya, sebagai solidarity, rasa simpatisan, dan rasa ingin dibantu. Seperti itu,” kata Gubenur Aceh Mualem di Aceh Utara, Kamis (18/12).
Pernyataan itu disampaikan Mualem kepada awak media di sela-sela menerima bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan)/Bapanas di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara.
Dalam beberapa hari terakhir banyak masyarakat Aceh mengibarkan bendera putih, terutama di daerah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor, seperti Aceh Tamiang, Bireuen, Aceh Utara, Pidie Jaya, hingga di ibu kota provinsi yakni Banda Aceh
Mualem menyampaikan aksi pengibaran bendera putih itu agar mendapatkan perhatian orang banyak baik dalam maupun luar negeri, tidak lebih.
“Kemana kita arah, yang jelas, bendera putih itu dapat seperti ada untuk perhatian orang lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Saya pikir tidak lebih dari pada itu. Bukan menyerah,” ujar Gubernur Aceh itu.
Ia menegaskan provinsi hingga pemerintah pusat terus berupaya menyalurkan (bantuan), tentunya hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan.
“Seperti saya bilang tadi, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hari ini banjir, besok dibangun A,B,C,D, semua infrastruktur kan nggak mungkin,” kata Mualem.
“Kita lihat sendiri, kita bukan duduk diam semuanya, juga pemerintah pusat bukan duduk diam, mengusahakan juga. Kita paham-paham lah, ngerti lah,” sambungnya.
Ia meminta kepada masyarakat bersabar karena ini merupakan musibah yang telah ditentukan Allah Subhanahu Wa Ta’ala (SWT) dan pasti akan ada hikmahnya.
“Ya pasti bersabar, ini bukan kejadian di tangan manusia, ini di tangan Allah. Jadi mau tak mau, setiap musibah pasti ada hikmahnya, kita tawakal saja, tidak ada yang perlu kita pertikaikan,” ucap Mualem.
Pemerintah Dinilai Gagal Menangani Musibah
Di sejumlah titik di jalan-jalan Aceh kini berkibar bendera putih sebagai tanda darurat.
Bendera putih dikibarkan warga korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, di beberapa posko sepanjang Jalan Lintas Medan–Banda Aceh.
Bendera putih terlihat di sejumlah titik, seperti di Kampung Seuneubok Dalam, Kampung Matang Upah, Kampung Paya Awe, dan Kampung Pahlawan.
Mengutip pemberitaan KompasTV, Selasa (16/12/2025), warga membuat bendera putih tersebut dari bahan kain seadanya.
Mereka menyebut, bendera putih tersebut sebagai simbol mereka telah menyerah dengan kondisi yang ada.
Seorang warga Aceh Tamiang, Edi mengaku, sebenarnya mereka sudah menyerah terhadap kondisi saat ini.
Namun, ia harus tetap bangkit menghadapi cobaan.
Warga berharap pemerintah bisa dengan cepat, tanggap, dan segera menyelesaikan kondisi yang harus dialami warga selama kurang lebih tiga pekan.
“Memprihatinkanlah kalau begini ini kan. Yang kami butuhkan sekarang ini air bersih,” ucapnya.
“Pemadaman lampu kan, sehingga tidak ada sinyal (kalau) mau komunikasi ke mana pun,” imbuh Edi.
Ia mengaku lelah dan terkadang merasa tidak sanggup lagi dengan kondisi seperti itu.
“Terlalu lelah. Kadang-kadang hampir enggak sanggup,” kata Edi.
“Tapi kita harus bangkit, harus kuat menghadapi cobaan ini,” imbuhnya.
Sementara, seorang warga lainnya, Irwansyah, menyatakan hal senada.
Ia menyebut, pemasangan bendera putih tersebut sebagai tanda mereka menyerah.
“Sebenarnya ungkapan bendera putih ini sebenarnya tanda menyerah kami sebenarnya.”
“Menyerah dalam artian dari segi ekonomi, dari segi bantuan, infrastruktur, kami butuh semua tadi itu sebenarnya,” tuturnya.
“Jadi sebenarnya kalau dalam perang namanya bendera putih itu kami menyerah. Kami apresiasikan dengan bendera putih,” tambahnya.
Ungkapan yang sama diutarakan Bahtiar, warga Alue Nibong, Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.
“Masyarakat menyerah dan butuh bantuan. Kami tidak sanggup lagi,” ujarnya, Minggu (14/12/2025).
Desak Respons Pemerintah
Juru bicara Gerakan Rakyat Aceh Bersatu, Masri, mengatakan bahwa masyarakat menyerah dan tidak sanggup mengatasi dampak bencana yang dahsyat.
Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan status bencana nasional.
Jika tidak, kata Masri, masyarakat akan turun ke jalan pada 16 Desember 2025.
“Seluruh gerakan sipil di Aceh akan bersatu untuk aksi di jalan, mulai dari Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Lhokseumawe, dan semua kabupaten lain di Aceh untuk menuntut pemerintah pusat menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional,” katanya.
Tuntutan ini disuarakan agar Presiden Prabowo melakukan langkah penanganan darurat secara terpadu.
Agar ada tambahan bantuan logistik, tenaga medis, alat berat, dan kebutuhan vital lainnya masuk karena bantuan daerah tidak cukup.
Selanjutnya, warga berharap pemerintah pusat segera mendata kerusakan secara menyeluruh sebagai dasar langkah relokasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi.
Terakhir, warga berharap ada jaminan pemulihan ekonomi rakyat, terutama masyarakat kecil yang kehilangan rumah, lahan, serta sumber penghidupan.
Ia menyebutkan, bendera putih yang telah terbentang di Aceh menjadi isyarat kondisi darurat dan semestinya direspons cepat oleh pemerintah.
“Bendera dikibarkan sebagai tanda darurat dan meminta dunia internasional membantu Aceh,” ujarnya.
Bendera putih berkibar di sejumlah titik di jalan-jalan Aceh sebagai tanda darurat. Warga menyerah menangani banjir di Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh yang juga Mantan Sekretaris BRR Aceh-Nias, Teuku Kamaruzzaman alias Ampon Man, menggambarkan masyarakat hidup berminggu-minggu tanpa listrik dan komunikasi, bahkan di daerah yang relatif aman seperti Banda Aceh dan Aceh Besar.
Kelangkaan BBM dan elpiji semakin memperburuk situasi, melumpuhkan UMKM dan industri rumah tangga, serta memicu lonjakan harga kebutuhan pokok.
Menurut Ampon Man, kemampuan penanganan bencana oleh lembaga pemerintah terlihat sangat terbatas, tanpa kehadiran tenaga penyelamat yang terlatih.
Ia menyoroti keterisolasian sejumlah daerah yang membuat korban kesulitan mendapatkan makanan serta minimnya distribusi logistik besar-besaran melalui udara seperti saat tsunami 2004.
“Tidak tampak pengerahan komponen cadangan negara secara masif untuk pencarian dan penyelamatan korban,” kata dia.
Selain itu, PLN dinilai hanya melakukan perbaikan jaringan listrik dengan mekanisme normal, tanpa langkah darurat seperti penyediaan generator untuk kota-kota terdampak.
Pertamina pun baru melancarkan distribusi BBM dan elpiji pada hari ke-10 pascabencana.
Meski begitu, Ampon Man mengapresiasi Badan Pangan Nasional dan Bulog yang mampu menyediakan stok pangan cukup untuk posko kebencanaan.
Ia menegaskan, perlakuan pemerintah pusat yang lamban sama halnya meremehkan penyelamatan korban.
Menurutnya, Aceh harus berani berjuang menghadapi bencana dengan kekuatan sendiri.
Sejumlah massa dari Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Peduli Bencana Sumatera melakukan aksi demonstrasi dengan pengibaran bendera putih di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (18/12/2025).
Pengibaran bendera ini bukan tanda menyerah, namun sebagai tanda perlawanan terhadap pemerintah.
Koordinator aksi, Rahmad Maulidin mengatakan, negara telah gagal dan tidak sanggup menangani musibah banjir di Aceh-Sumatera.
Ia menambahkan bahwa apa yang Presiden Prabowo katakan soal kondisi bencana banjir ini, sangat jauh dari fakta di lapangan yang terjadi saat ini.
Bendera putih yang dikibarkan supaya pemerintah perlu hadir dalam kebijakan nyata.
Pemerintah juga didesak agar membuka akses terhadap komunitas nasional agar memberikan bantuan.
Pasalnya, dalam peristiwa bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera dan Aceh, telah merenggut 1.059 jiwa.
Dalam aksi tersebut, presiden dan pemerintah pusat diminta untuk tidak mengabaikan atas korban bencana.
Mereka meminta tetapkan status bencana nasional untuk Sumatera.
