JAKARTA – Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, merespons pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semestinya mempertanggungjawabkan tugas bukan hanya sekadar meminta maaf. Herzaky menyebutkan ungkapan dari Hasto tidak sesuai dengan konteks momen seperti itu.
“Menurut saya kurang nyambung yang diomomgin Pak Hasto. Kurang nyambung, gini kan namanya sedang di acara yang bernuansa religius, bernuansa agama gitu ya. Di sana berbicara dalam bahasa yang halus, bahasa yang sejuk gitu. Ya bagaimana kita kemudian bisa menunjukkan keikhlasan seorang pemimpin bisa dinilai, bukan mengklaim atau merasa ‘saya paling hebat’, ‘saya paling luar biasa’,” kata Herzaky kepada wartawan, Minggu (4/8/2024).
Herzaky menilai permintaan maaf Jokowi dilakukan dengan ikhlas. Ia menyebutkan pernyataan soal pertanggungjawaban tak pas dilontarkan pada acara keagamaan.
“Di sinilah diperlukan kebesaran hati seorang pemimpin seperti yang selalu Pak SBY juga sampaikan, pemimpin itu ingin yang terbaik tentu tidak mungkin juga semuanya bisa menjadi sempurna. Pasti masih ada yang belum sempurna. Nah, untuk itulah perlu dilakukan perbaikan-perbaikan ke depannya kan begitu,” tutur Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat ini.
“Nah di sini kita melihat bahwa konteksnya Presiden ini minta maaf dengan tulus hati ya ini kita mesti menghargai seharusnya bukan malah sibuk mencela mencerca atau apa, nggak pantas itu. Kalau bicara pertanggungjawaban memang pertanggungjawaban ada momentum lainnya masa di depan momentum acara keagamaan, lalu berbicara pertanggungjawaban?” tambahnya.
Demokrat dikatakan berkomitmen penuh untuk mendukung Jokowi menuntaskan masa kepemimpinannya dengan lancar. Ia kemudian menyinggung pihak yang berada di dalam kabinet tetapi justru sibuk mencari panggung sendiri.
“Kan nggak nyambung masyarakat melihatnya, bagian dari kabinet tapi kemudian sibuk mencari panggung sendiri begitu, bukan berupaya membantu Pak Presiden menuntaskan di penghujung masa jabatannya,” imbuhnya.
Harun Masiku Dimana?
Secara terpisah, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyinggung soal sifat negatif dan nyinyir.
“Rasanya permohonan maaf Pak Jokowi itu cerminan sikap tawadu dan kebesaran hati seorang pemimpin. Disampaikan secara pas dalam forum keagamaan dan kebangsaan. Sikap negatif dan nyinyir mencerminkan kebalikannya,” kata Ketua DPP PSI Ariyo Bimmo kepada wartawan, Minggu (4/8/2024).
Ariyo menyarankan agar Hasto berfokus pada kasus Harun Masiku yang belakangan menyertakan namanya sebagai saksi di KPK. Soal pertanggungjawaban presiden, menurut Ariyo, sudah ada forum resminya.
“Pak Hasto sebaiknya fokus untuk mengurus kasus Harun Masiku dan memastikan seluruh kader kooperatif dengan KPK untuk segera mengungkap kasus ini,” tutur Ariyo.
“Mengenai pertanggungjawaban presiden sudah ada mekanisme ketatanegaraannya. Bahkan, setiap tanggal 14 Agustus, presiden menyampaikan pidato yang isinya adalah kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah,” tambahnya.
Kritik Hasto
Kepada Bergelora.com si Jakarta dilaporkan, PDI Perjuangan merespons Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta maaf di akhir masa jabatannya. Menurut PDIP, kebijakan presiden harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat, bukan meminta maaf.
“Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Lenteng Agung, Jakarta, dalam keterangannya, Sabtu (3/8/2024).
Hasto menegaskan, kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf.
“Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu,” lanjut Hasto. (Web Warouw)
