JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berharap kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak terulang lagi di bawah kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S Deyang.
Yahya menilai, banyaknya kasus keracunan yang terjadi selama pelaksanaan MBG menunjukkan masih lemahnya pengawasan di lapangan.
“Saya berharap di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru tidak terjadi lagi kasus keracunan (zero accident),” ujar Yahya dikutip Bergelora.com di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Menurut dia, pengawasan menjadi salah satu aspek yang perlu segera diperkuat oleh pimpinan baru BGN.
Sebab, sejumlah kasus keracunan MBG selama yang terjadi ini mencerminkan adanya persoalan dalam pelaksanaan dan pengawasan program.
“Salah satu kelemahan selama ini lemahnya koordinasi dengan kementerian/lembaga serta dengan pemda. Terutama dalam melakukan pengawasan. Banyaknya kasus keracunan menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan,” kata Yahya.
Selain memperkuat pengawasan, Yahya menyebutkan bahwa ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian Nanik sebagai Kepala BGN yang baru.
Pertama, perbaikan tata kelola, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program MBG.
“Kepala BGN yang baru perlu memberi perhatian pada perbaikan tata kelola. Tata kelola ini terkait dengan penggunaan anggaran dan perbaikan tata kelola MBG,” ungkap Politikus Golkar itu.
Kedua, lanjut Yahya, penegakan disiplin dalam pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) di seluruh tingkatan pelaksana program.
“Disiplin dalam pelaksanaan standar operasional dan diawasi secara ketat dan disiplin,” ucap dia.
Ketiga, memperkuat koordinasi lintas sektor dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna memastikan pengawasan program berjalan efektif.
Di sisi lain, Yahya menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti pimpinan BGN. Menurut dia, penunjukan Nanik adalah pilihan tepat untuk memperbaiki kinerja lembaga tersebut. Sebab, dia menilai Nanik memahami berbagai persoalan yang dihadapi BGN dalam program MBG, karena selama ini aktif melakukan pengawasan serta turun langsung ke daerah.
“Beliau orang yang sangat paham masalah yang dihadapi BGN dan Program MBG selama ini. Beliau banyak melakukan pengawasan dan banyak turun ke daerah sehingga sangat memahami seluk-beluk masalah yang dihadapi dalam program MBG,” pungkas Yahya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional. Prabowo mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakil kepala BGN, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung. Sebagai penggantinya, Presiden menunjuk Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang untuk menjadi kepala BGN. Nanik akan didampingi dua wakil kepala BGN, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keputusan ini diambil Prabowo setelah memonitor dan mengevaluasi kinerja BGN selama 1,5 tahun terakhir.
“Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo.
Perbaikan.Menyeluruh
Perlu Dewan Pengawas
Untuk itu menurut yang terpenting ada Dewan Pengawas dan otoritatif untuk mengawasi pelaksanaan program MBG. Dewan Pengawas melakukan pengawasan dan evaluasi rutin setiap pelaksanaan MBG. Di setiap dapur.MBG ada petugas yang melaporkan data lengkap realtime pelaksanaan MBG di sekolah.
“Di dalamnya harus ada ahli gizi yang independen dan kompeten. Jangan lagi ada kasus keracunan pada siswa. Kalau ada kasus maka harus segera ada penanganan cepat dan tepat diiikuti evaluasi dan perbaikan agar tidak berulang,” ujarnya.
Harus Ada Ahli Gizi Pimpin BGN
Ia juga menegaskan pentingnya seorang ahli gizi dan praktisi yang kompeten dalam jajaran BGN yang memastikam keamanan dan mutu gizi progam MBG yang.dijalankan.
“Tanpa ahli gizi, BGN.tidak punya legitimasi menjalankan program MBG dan sulit mendapat kepercayaan masyarakat luas. padahal ini program strategis untuk masa depan Indonesia,” jelasnya.
Serahkan Pelaksanaan MBG pada POMG dan Kantin Sekolah
DKR mengusulkan agar pelaksana MBG bisa dilakukan oleh POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru) dan kantin sekolah dibawah pengawasn kepala sekolah sehingga pertangunggjawaban ada di tingkat sekolah yang melaksanakan.
Dengan keterlibatan POMG maka penyerapan bahan makanan akan mendorong pertumbuhan ekonomi setempat pada nelayan, petani dan peternak. Kantin sekolah akan menyerap tenaga kerja setempat menumbuhkan lapangan kerja baru.
“POMG dan Kantin sekolah akan menumbuhkam semangat kerja dan berproduksi secara massif pada masyarakat yang akan.menciptakan gotong.royong secara nyata,” ujarnya.
“Pada tahap berikutnya POMG dan kanitin sekolah akan menjadi cikal bakal koperasi Merah.Merah Putih bukan hanya menyediakan kebutuham MBG tapi kebutuham masyarakat setempat,” jelas Roy Pangharapan.
Mulai dari Daerah Prioritas
DKR mendukung seluruh siswa mendapatkan pelayanan MBG seperti yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun perlu dibangun secara solid dan bertahap.
Roy Pangharapan mengatakan bahwa MBG harus dimulai pada daerah-daerah prioritas yaitu pada sekolah-sekolah di daerah terpencil dan terisolir.
“Sekolah-sekolah prioritas tersebut ada di pulau-pulau terpencil, desa-desa di pegunungan, di hutan dan perkebunan tersebar diseluruh Indonesia. Pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah itu akan menajdi contoh di tempat lain yang secara bertahap akan masuk.meluas ke sekolah-sekolah di tingkat.kecamatan dan kabupaten dan kota,” papar Roy Pangarapan.
Menyiapkan Ketersediaan dan Distribusi Susu
Ia menambahkan bahwa peternakan sapi dan kambing harus sudah dimulai dan tersebar di seluruh pulau di seluruh Indonesia untuk.menyediakan susu bagi MBG.
“BUMN dan BUMD harus disiapkan untuk.pengadaan dan distribusi susu ke sekolah-sekolah dan masyarakat luas,” jelasnya.
Susu juga akan didistribusikan oleh koperasi merah putih milik peternak di setiap daerah dan ikut meningkatkan ekonomi pedagang kecil..
Susu Untuk Bumil dan Balita di Posyandu
Setiap.posyandu sebulan sekali akan diiikuti gerakan minum susu untuk balita dan ibu hamil (bumil) untuk.memastikan gizi masyarakat.
“Perlu ada gerakan minum susu sebagai kampanye.kesehatam secara.masif di tingkat nasional.sampai kota dan kabupaten,” ujarnya.
Dengan demikian menurutnya program.MBG akan terpimpin dari istana negara sampai ke sekolah-sekolah dan posyandu seluruh Indonesia yang dilakukan secara sistimatis dan efisien tepat sasaran secara gotong royong antara pemerintah-rakyat dan pengusaha, tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.. (Web Warouw)
