JAKARTA- Peran Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono justru menjadi sangat strategis dalam menyelamatkan dan mengoptimalkan pemilu 2014. Partai Demokrat akan menjadi bandul politik pada pemerintahan mendatang. Lebih dari itu Partai Demokrat justru akan menjadi penyelamat demokrasi, karena presiden pemenang Pemilu tidak perlu berbagi kekuasaan kepada partai-partai manapun berkat Partai Demokrat memilih koalisi di parlemen, bukan di kabinet. Demikian Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (20/7).
“Bagaimanapun SBY sangat berkepentingan untuk khusnul khotimah. Kepala pemerintahan negara manapun saat menjelang lengser keprabon, maka yang dipikirkan saat ini adalah keamanan diri dan keluarganya,” ujarnya.
Disamping itu menurutnya, Soesilo Bambang Yudhoyono tidak mungkin mempertaruhkan hasil kerja keras 10 tahun dalam membangun demokrasi. Memang harus diakui bahwa tahapan demokrasi yang baru bisa diwujudkan oleh pemerintahan SBY adalah demokrasi transaksional yang kemudian melahirkan Berandal Politik, Bandit Ekonomi dan Hukum Wani Piro.
“Karenanya tidak ada pilihan lain, bagi pak SBY kecuali harus menyelamatkan dan melanjutkan pembangunan demokrasi bersama capres pemenang Pilpres. Bila tidak, salah-salah dirinya justru diposisikan sebagai sumber malapetaka negeri ini,” jelasnya.
Saurip Kadi tetap menempatkan Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai figur sentral, yang masih memililik waktu 3 bulan untuk membuat warisan terakhirnya bagi negeri ini.
“Percayalah pak SBY akan menyelamatkan dan mengamankan hasil Pilpres dalam arti seutuhnya. Termasuk jaminan stabilitas politik bagi pemerintahan baru siapapun yang akan keluar sebagai pemenang Pilpres.
Kesemrawutan Aturan Main
Ia menjelaskan bahwa dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang permanen karena yang permanen adalah kepentingan itu sendiri. Oleh karenanya bila terjadi perubahan sikap sejumlah partai yang mengikat diri dalam koalisi pendukung salah satu pasangan Capres-Wapres untuk bergabung dengan kubu pemenang janganlah dianggap aib.
“Perpindahan dukungan partai dalam politik adalah sah-sah saja. Itu belum tentu karena pragmatisme. Justru sebaliknya perpindahan partai ke kubu pemenang merupakan kontribusi nyata dalam membangun demokrasi. Dalam kesemrawutan aturan main, janganlah kita menggunakan norma-norma normal. Pilihan solusi apapun sepanjang untuk mengedepankan kepentingan negeri ini, dan melanjutkan pembangunan demokrasi patut kita acungi jempol,” ujarnya menanggapi rumor rencana perpindahan dukungan Partai Golkar, PPP dan juga Partai Demokrat ke kubu Capres dan Cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla bila Joko Widodo keluar sebagai pemenang Pilpres pada pengumuman 22 Juli 2014 mendatang.
Menurutnya karena sistim kenegaraan amburadul, maka tidak mungkin presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dalam Pemilu justru disandera oleh besar-kecilnya jumlah kursi di DPR, layaknya sistem parlementer.
“Lebih parah lagi posisi anggota DPR, mereka dipilih langsung oleh Rakyat, tapi berubah jadi wakil partai dan bisa direcall ditengah jalan dengan alasan politik. Dalam sistem parlementer memang anggota DPR adalah wakil partai, karena dalam Pemilu yang di coblos rakyat adalah gambar Partai. Karenanya setiap saat bisa di recall sesuai kepentingan partai,” jelasnya.
Dalam sistem kenegaraan produk 4 kali amandemen Undang-undang Dasar 1945 ini, justru diperlukan kesadaran pengurus partai dari kubu yang capresnya kalah dalam Pilpres, untuk mengutamakan kepentingan negara, dengan cara pindah koalisi bergabung dengan kubu pemenang demokrasi.
“Janganlah demokrasi untuk demokrasi. Demokrasi hanyalah alat dalam mengelola pemerintahan negara. Sungguh ironis, kalau negara ini menjadi kacau justru karena demokrasi itu sendiri. Alangkah nistanya, kalau partai-partai yang kubunya kalah dalam Pilpres justru menerapkan politik balas dendam atas kekalahan dalam Pilpres, tak peduli pemerintahan hasil Pemilu menjadi tidak efektif, akibat dukungan DPR tidak mayoritas,” ujarnya. (Calvin G. Eben-Haezer)
