JAKARTA- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang-sidang Majelis Kehormatan DPR (MKD) dan demi mengembalikan martabat dan kehormatan para anggota DPR yang lainnya dihadapan masyarakat maka MKD diminta untuk tidak mentolerir lagi Setya Novanto sebagai Ketua DPR bahkan sebagai anggota DPR. Hal ini disampaikan oleh Ketua Setera Institute, Hendardi kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (15/12)
“Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang telah cukup kuat sebagai dasar untuk memutuskan status Setya Novanto telah melakukan pelanggaran berat. Dengan status pelanggaran berat, Novanto bukan hanya harus diberhentikan dari Ketua DPR tetapi juga diberhentikan atau dinonaktifkan dari keanggotaan DPR,” ujarnya.
MKD menurutnya jangan menyepelekan desakan masyarakat agar Setya Novanto segera dicopot dari jabatan Ketua DPR bahkan diberhentikan dari keanggotaannya sebagai anggota DPR. Karena masyarakat menginginkan anggota dan pimpinan DPR yang bersih dan bermartabat dalam bekerja mewakili rakyat.
“MKD yang pada saat memeriksa Novanto tampak “masuk angin” diharapkan sudah mendapat pencerahan baru setelah mayoritas publik menghendaki pencopotan Novanto,” katanya.
Hendardi mengatakan bahwa seusati keputusan pemecatan Setya Novanto sebagai Ketua dan anggota DPR, maka proses hukum segera berlanjut untuk menuntaskan skandal Freeport yang sudah membangunkan kemarahan masyarakat luas.
“MKD harus memutus perkara ini dengan akuntabel demi menjaga integritas MKD dan kelembagaan DPR. Segera setelah putusan dijatuhkan besok, selanjutnya biarkan skandal ini berpindah di arena dan dijalur hukum,” tegasnya
Setara Institute juga menyampaikan kekecewaannya atas keterangan Menkopolhukam, Luhut B. Panjaitan di MKD Senin (14/12) lalu yang justru mengaburkan informasi yang didapat dalam sidang MKD sebelumnya.
“Keterangan terakhir dari Luhut B. Panjaitan, seperti yang diduga, tidak relevan sebagai dasar pengambilan keputusan karena justru mengaburkan informasi-informasi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Sudirman Siad dan dan Ma’aruf Syamsoeddin,” demikian Hendardi.
Hendardi mempertanyakan keganjilan atas keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Luhut Panjaitan. MKD dimintga tidak terpengaruh atas keterangan ganjil dari Menkopolhukam.
“Keterangan Luhut yang ganjil tidak perlu menganggu konsentrasi MKD. Ganjil karena dirinya tidak memberikan jawaban yg memperjelas. Ganjil juga karena dia marah tapi tidak melapor pada aparat Kepolisian. Ganjil juga karena sebagai seorang Menteri yang membidangi masalah politik, hukum, dan keamanan, dirinya tidak mengikuti dinamika skandal politik ini. Bahkan seorang Presiden dan Wapres saja memberikan perhatian,” ujarnya.
Semua Fraksi Menuntut Mundur
Sementara itu, seluruh perwakilan fraksi di DPR, kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menuntut Setya Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR. Pasalnya, banyak yang beranggapan putusan MKD yang dibacakan pada Rabu, 15 Desember 2015 tidak akan adil.
Perwakilan fraksi-fraksi Selasa (15/12) siang tadi berkumpul di gedung kura-kura DPR. Sejumlah tokoh yang hadir antara lain TB Hasanuddin, Charles Honoris, Diah Pitaloka, Nico Siahaan, dan Arteria Dahlan dari Fraksi PDIP. Sementara dari PAN hadir Teguh Juwarno, Primus Yustisio, dan Lucky Hakim.
Ada pula Taufiqulhadi, Syarif Abdullah Alkadrie, Kurtubi, dan Akbar Faizal dari Nasdem. Perwakilan dari Hanura, ada Inaz Nasrullah Zubir. Golkar diwakili oleh Dave Laksono. Demokrat hadir diwakili oleh Ruhut Sitompul. Kemudian dari Gerindra hadir Wihadi, menyusul dari PPP Amir Uskara, serta dari PKB diwakili oleh Arifin.
TB Hasanuddin mengatakan mereka berkumpul bukan lagi atas nama Koalisi Indonesia Hebat ataupun Koalisi Merah Putih. Kali ini mereka berkumpul atas nama DPR.
“Sudah tak ada cerita lagi itu koalisi. Ini teruskan perjuangan bersama rakyat. Di mana banyak dari konstituen kami meminta harkat dan martabat DPR sudah jatuh karena satu orang,” tegasnya.
Sementara Amir Uskara dari Fraksi PPP meminta agar Setya Novanto mundur secara terhomat demi menjaga kehormatan Dewan.
“Meminta Novanto mundur secara baik-baik, kami sepakat untuk meninggalkan ruang sidang bila ada kehadiran Pak Novanto,” ujar Amir.
Ruhut Sitompul pun meminta hal yang sama. “Mundur saja kau. Saya mau nangis ini melihat DPR. Sudah jutaan orang ingin Novanto itu lengser,” ujar Ruhut. (Web Warouw)
