JAKARTA- Kepercayaan dunia dari penilaian International Monetary Fund (IMF) tidak akan berdampak pada keluar masuknya investor asing ke Indonesia. Penarikan investasi oleh Investor di Indonesia lebih karena kenaikan suku bunga di Amerika Serikat dan memilih menyimpan uang di pasar modal Amerika. Hutang bisa didapat dari hubungan bilateral.
“Yang penting Indonesia bisa yakinkan negara donor akan kredibilitas indonesia, tidak perlu peran penilaian dari IMF. IMF tidak lagi menjadi penting bagi Indonesia sesungguhnya,” demikian DR. Poppy Ismalina dari Sekretariat Nasional (Seknas) Pendukung Jokowi kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (11/5) membantah ketundukan Pemerintahan Joko Widodo pada IMF untuk menaikkan pajak.
Rp 1.200 T Dari Pajak
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Universitas Gadjah Mada ini menjelaskan bahwa penerimaan pajak Indonesia saat ini adalah Rp 350-an triliun. Target yang dipasang oleh Presiden Joko Widodo kenaikan menjadi Rp 1.200 triliun. Karenanya Presiden Joko Widodo merombak struktur gaji pegawai pajak.
“Jokowi juga akan keluarkan peraturan tentang hukum yang mengatur pegawai pajak, akan keluar pekan depan. Jadi, aksi Jokowi dibidang perpajakan lebih radikal ketimbang proposal IMF,” ujarnya.
Menurutnya proposal IMF itu sudah ada dalam butir-butir reformasi pajak dengan target sasaran pajak termasuk ddalamnya value added tax (VAT), pajak pertambahan nilai (PPN) yang melekat pada barang.
“Tidak benar pemerintah Joko Widodo memeras rakyat. Yang dinaikin adalah PPN barang konsumsi kelas menengah. Banyak perusahaan besar nunggak pajak. Jokowi seperti Robin Hood mengambil pajak kelas menengah atas untuk memenuhi Rp 1.200 triliun penerimaan pajak,” jelasnya.
Ia menjelaskan kalau negera bisa mendapatkan sebesar Rp 1.200 triliun dari pajak yang dibayar para pengusaha besar maka akan dilakukan subsidi silang. Orang miskin disubsidi dari pajak orang kaya dan perusahaan besar.
“Sehingga rakyat bisa dapat perumahan murah, pendidikan gratis sampai lulus kuliah dan kesehatan gratis tanpa harus bayar iuran BPJS seperti sekarang,” ujarnya.
Sri Edi Swasono menunjukkan sebuah laporan hasil rapat konsultasi IMF tahun 2014 dengan Indonesia. Dalam laporan itu IMF merekomendasikan pencabutan secara bertahap subsidi terhadap BBM sehingga kenaikan harga bisa setara dengan 0,3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Selain itu IMF juga mengusulkan kenaikan pajak cukai tembakau dan barang mewah.
“Ayo lanjutkan terus mencekik rakyat. Lanjutkan subsidi bunga obligasi rekap. Lanjutkan ngekor IMF. Belum kapok dengan LoI (Letter of Intent IMF, 1998-red)?,” ujar Sri Edi Swasono menanggapi laporan itu.
Dalam laporan itu ditunjukkan bahwa, IMF juga mendesak Indonesia untuk memperluas basis pajak dalam jangka menengah. Dalam rekomendasinya IMF menekan Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah pajak dan kembali fokus pada penguatan administrasi perpajakan pekerjaan penegakan administrasi pajak.
IMF mencatat bahwa reformasi perpajakan ini butuh waktu untuk bisa dipersiapkan dan dilakukan secara tepat, yang berarti bahwa penerimaan pajak akan naik secara bertahap.
IMF yakin, Untuk meningkatkan pendapatan lebih cepat, Indonesia perlu memperluas pajak, menuntaskan refomasi pajak, termasuk rasionalisasi tarif pajak penghasilan pada badan, memperkuat pajak properti dan meningkatkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan cukai tertentu.
“Terbukti semua dipatuhi pemerintah. Karena minderwaardig, minder, rendah diri, belum merdeka jiwanya,” tegas Sri Edi Swasono. (Web Warouw)
