JAKARTA- Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh mengatakan, Amerika Serikat (AS) merupakan pasar ekspor terbesar Vietnam, tetapi bukan satu-satunya pasar. Oleh sebab itu, Chinh mendesak para pelaku usaha di Vietnam untuk memanfaatkan pembeli potensial dari negara lain sebagai langkah menanggapi tarif impor AS.
Mengenai tarif impor yang diterapkan Presiden AS Donald Trump terhadap Vietnam dan semua mitra dagangnya, Chinh menyerukan restrukturisasi ekspor Vietnam untuk mendiversifikasi pasarnya.
“Pasar ekspor perlu direstrukturisasi, dan kualitas barang harus ditingkatkan untuk menembus pasar-pasar potensial lainnya seperti Timur Tengah, Eropa Timur, Asia Tengah, Amerika Latin, India, dan ASEAN,” katanya dalam rapat pemerintah pada Minggu (6/4/2025), dikutip dari VN Express, Senin (7/4/2025).
Menurut Chinh, ini juga merupakan kesempatan untuk merestrukturisasi ekonomi ke arah yang lebih cepat dan berkelanjutan, dengan mengandalkan sains, teknologi, dan inovasi. Chinh juga menekankan komitmen Vietnam untuk mendiversifikasi pasar, produk, dan rantai pasokan melalui kerja sama dengan mitra global.
Ia menempatkan hubungan ekonomi dan perdagangan AS-Vietnam dalam kerangka hubungan yang lebih luas dengan negara-negara yang terikat dengan Vietnam melalui perjanjian perdagangan bebas dan perjanjian internasional.
Vietnam termasuk negara yang dikenai tarif timbal balik tertinggi sebesar 46 persen, yang akan mulai berlaku pada 9 April 2025 mendatang.
Menteri Keuangan Vietnam Nguyen Van Thang memperingatkan tantangan ekonomi yang signifikan di masa mendatang karena pendorong pertumbuhan sedang tertekan, dan stabilitas ekonomi makro menghadapi risiko yang meningkat.
Dia menyatakan, tarif impor AS sebesar 46 persen untuk Vietnam dapat berdampak luas pada ekonomi, karena ekspor yang terhambat ke AS akan merugikan manufaktur, daya tarik investasi asing langsung, investasi swasta, konsumsi domestik, dan lapangan kerja.
“Ini merupakan tekanan yang sangat besar untuk mencapai target pertumbuhan pemerintah,” tuturnya.
Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi setidaknya 8 persen pada tahun 2025, target yang ditolak pemerintah untuk disesuaikan meskipun ada tekanan tarif dan persaingan perdagangan. Kementerian Keuangan Vietnam memperkirakan PDB harus tumbuh 8,3 persen selama sembilan bulan terakhir untuk mencapai tujuan tersebut, setelah ekonomi tumbuh sebesar 6,9 persen pada kuartal I 2025.
Kementerian tersebut mendesak pembicaraan bilateral yang lebih kuat dengan AS untuk menegosiasikan tarif yang adil yang menyeimbangkan kepentingan bersama.
Nguyen juga menyerukan untuk menstabilkan ekonomi makro, meningkatkan investasi publik, investasi asing langsung, dan pengembangan pasar domestik, di samping memperbaiki undang-undang dan lingkungan bisnis.
Adapun Chinh mengatakan bahwa kebijakan tarif impor AS dan meningkatnya ketegangan perdagangan dapat merusak perdagangan global dan rantai pasokan, dengan berbagai tanggapan dari negara-negara dan pasar saham yang merosot memengaruhi pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia.
Ia pun menyoroti sikap proaktif Vietnam.
“Sejak awal tahun, Vietnam telah mengambil semua tindakan yang mungkin,” ungkapnya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporlan, mengenai pertumbuhan ekonomi Vietnam sebesar 6,93 persen pada kuartal I 2025, yang merupakan yang tertinggi dalam lima tahun, Chinh mengatakan itu adalah “sinyal positif” di tengah posisi regional dan global.
Meski demikian, tantangan tetap ada, yaitu tekanan nilai tukar dan suku bunga, pemulihan daya beli yang lambat, kesenjangan kebijakan tanah dan real estat, dan pencairan investasi publik yang tertinggal. Ia meminta anggota pemerintah untuk mengusulkan solusi bagi pertumbuhan ekonomi 8 persen atau lebih tinggi, mengurai hambatan kelembagaan, memangkas birokrasi, mengurangi beban kepatuhan, serta mendorong investasi publik dan mesin pertumbuhan. (Web Warouw)
INDONESIA PERLU BELAJAR KE VIETNAM NIH…! Vietnam: AS Pasar Ekspor Terbesar, tapi Banyak Pembeli Lainnya
