JAKARTA- Perpanjangan masa jabatan presiden dengan menunda Pemilu tidaklah melanggar demokrasi. Karena sejarah di Indonesia juga pernah memperpanjang masa jabatan Presiden. Misalnya pemilu pertama tahun 1971 terus ke 1977. Hal ini disampaikan budayawan, Wibowo Arif di Jakarta, Minggu (6/3) menanggapi Andi Arief sebagai petinggi Partai Demokrat yang menolak keras penundaan Pemilu 2024.
“Andi Arief salah memahami demokrasi. Memang harus ada legitimasi kuat soal perpanjangan kalau sepakat tentang kedaruratan seperti krisis ekonomi sebagai dampak pandemi dan terjangan revolusi digital. Menurutku sih sangat darurat,” jelasnya.
Wibowo Arif mengatakan, 3 periode atau dapat dipilih kembali dalam Pemilu 2024 juga tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi.
Ia mengingatkan, Suharto bisa berkuasa 32 tahun bukan karena UUD 45 yang bisa dipilih terus. Tetapi sistem yang dibangun sangat otoritarian yaitu adanya 5 UU Politik Tahun 1985 dan Dwi Fungsi ABRI diperkuat kontrol media.
“Ini yang disebut tidak demokrasi. Landasannya demikian. Seandainya jaman Orba tidak ada ke tiga hal itu maka Suharto pasti bisa diganti lewat Pemilu secara demokratis,”
Wibowo Arif mengingatkan bahwa Pasal 7 UUD’45 yang asli sudah menetapkan presiden wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dapat dipilih kembali ,— ini demokratis dan bukan otoritarian.
“Namun oleh Soeharto untuk tetap berkuasa dibuatlah 5 UU Politik Tahun 1985 dan Dwi Fungsi ABRI diperkuat kontrol media. Makanya dia bisa 32 tahun berkuasa,” tegasnya.
Wibowo Arif mengingatkan bahwa perjuangan melawan kediktaktoran Soeharto.dan Orde Baru dari akhir tahun 1980-an sampai puncaknya kejatuhan Soeharto 1998 menyasar pada pencabutan UU Politik Tahun 1985 dan Dwi Fungsi ABRI.
“Jadi gak ada masalah denganl pemilihan presiden dalam UUD’45 pasal 7. Andi Arief harusnya tahu bedanya. Karena kita sama-sama berjuang dari UGM, Yogyakarta dan nasional,” tegasnya.
Dijaman Jokowi, Wibowo Arif mengingatkan 3 faktor yang menjadi fondasi otoritarian Orde Baru sudah tidak ada lagi.
“Saat ini tidak ada pembatasan partai, dipilih langsung, tidak ada campur tangan militer yang dulu dikenal dengan jalur ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar) dan sudah ada kebebasan pers. Masak saat ini disamakan dengan jaman Orba Soeharto sih!” tegasnya.
Jadi ia menegaskan, apa yang disampaikan Presiden Jokowi kalau ada yang menggagas 3 periode atau perpanjangan jabatan presiden sebagai bagian dari demokrasi adalah sah.
“Dan saya konsisten mendukung perpanjangan atau Jokowi 3 periode sebagai bagian dari demokrasi,” tegasnya.
Kritik Andi Arief
Sebelumnya, elite Partai Demokrat Andi Arief tiba-tiba melempar kritik ke mahasiswa hingga dosen atau guru besar Universitas Gajah Mada (UGM). Dia mempertanyakan ada apa dengan para dosen atau guru besar di UGM. Apa yang dituju Andi Arief?
Kritikan itu diungkapkan Andi Arief melalui akun Twitternya @Andiarief_ yang diunggah pada Minggu (6/3/2022). Andi Arief mempertanyakan apa yang terjadi di UGM.
“Mahasiswa, guru besar atau dosen UGM, ada apa denganmu?” kata Andi Arief dalam cuitannya yang dibagikan kepada wartawan itu.
Dalam cuitan itu, Andi Arief merasa heran dengan kondisi universitas tersebut. Dia bertanya apakah UGM kini berubah nama.”
Apakah sudah menjadi universitas golek mantu?” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Andi Arief membeberkan alasan dirinya mencuit itu. Dia menilai UGM kini diam saat demokrasi akan dipasung. Dia mengaitkan dengan isu penundaan pemilu yang kini menjadi kontroversi.
“Diam di saat demokrasi mau dipasung. UGM memiliki sejarah panjang tentang perjuangan pembatasan masa kekuasaan Presiden. Kini diam,” kata Andi Arief.
Andi Arief yang menyebut UGM sebagai salah satu benteng demokrasi, menilai seharusnya UGM bisa melawan ide penundaan pemilu yang berakibat pada perpanjangan jabatan presiden. Dia berharap mahasiswa hingga dosen di UGM aktif bersuara.
“Salah satu universitas yang menjadi benteng demokrasi dan benteng melawan ide perluasan batas jabatan Presiden. Harus bertanggung jawab atas perjuangannya dulu,” katanya.
“Mahasiswa dosen dan guru besar bersama rakyat, saatnya aktif menghentikan kelompok gila jabatan,” ujar Andi Arief. (Web Warouw)
