Selasa, 19 Maret 2024

INI LOH NEGARA BERDAULAT..! Dubes Rusia Lyudmila Vorobieva: Perintah ICC Ilegal, Tidak Berlaku Buat Rusia

JAKARTA- International Criminal Court tidak diakui oleh Rusia karena tidak ikut dalam Statuta Roma. Hal ini disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (21/3) menanggapi keputusan International Criminal Court untuk menangkap Presiden Rusia, Vladimir Putin dan pejabat Rusia lainnya.

“Rusia bukan peserta Statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasional. Kami tidak mengakui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional,” tegasnya ketika dihubungi.

Karena itu menurutnya semua putusan ICC tidak memiliki kekuatan hukum bagi Rusia.

“Setiap keputusannya dianggap batal demi hukum. Putusan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan sehubungan dengan Presiden Federasi Rusia dan Komisaris Presiden untuk Hak Anak adalah ilegal dan melanggar hukum internasional,” tegasnya.

Selain itu menurutnya pernyataan ICC itu sama sekali tidak berdasar dan tidak ada hubungannya dengan kenyataan.

Sebaliknya Lyudmila mengatakan pada 20 Maret 2023, Komite Investigasi Federasi Rusia telah memulai tuntutan pidana terhadap Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Ahmad Khan, serta hakim Pengadilan Kriminal Internasional Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala, dan Sergio Gerardo Ugalde Godinez.

Sebelumnya pada hari Jumat 17 Maret 2023, Pengadilan Kriminal Internasional,– International Criminal Court (ICC) di Den Haag mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Maria Lvova-Belova, komisaris Rusia untuk hak-hak anak, atas tuduhan kejahatan perang.

Langkah ini transparan bersifat politis. Itu terjadi ketika kekuatan AS dan NATO mengatur eskalasi besar-besaran perang melawan Rusia atas Ukraina, dan di tengah-tengah pernyataan yang semakin terbuka dari pejabat pemerintah bahwa tujuan perang adalah perubahan rezim di Moskow. Hal ini disampaikan oleh Joseph Kishore, seorang aktivis dan penulis Amerika. Dia adalah Sekretaris Nasional Socialist Equality Party (SEP).

Menurutnya tujuan utama dari keputusan itu adalah untuk memicu serangan propaganda untuk eskalasi besar perang AS-NATO melawan Rusia.

“Sudah jelas waktunya bertepatan dengan kunjungan Presiden Cina Xi Jinping ke Moskow, mulai Senin, yang memiliki tujuan untuk membahas proposal penyelesaian negosiasi untuk perang, termasuk gencatan senjata segera,” ujarnya.

Wawancara Dubes Lyudmiila Vorobieva:

Namun, kekuatan AS dan NATO tidak ingin mengakhiri perang tetapi ekspansi. Pada hari Jumat, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan kepada wartawan bahwa “kami tentu tidak mendukung seruan untuk gencatan senjata. ”Di tengah hilangnya nyawa pasukan Ukraina, AS dan sekutu-sekutunya di Eropa membanjiri negara itu dengan persenjataan canggih dalam persiapan untuk serangan besar dalam dua bulan ke depan.

“Tuduhan kejahatan perang adalah bagian dari upaya untuk mencap pemerintah Putin sebagai rezim yang melanggar hukum, membenarkan perang untuk perubahan rezim, yang bertujuan membongkar Rusia,” jelasnya. (Web Warouw)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,110PelangganBerlangganan

Terbaru