JAKARTA– Guru besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan Sekolah Tinggi Hukum Militer AM Hendropriyono menanggapi pernyataan Gubernur (Lembaga Ketahanan Nasional) Lemhannas RI Agus Widjojo soal TNI yang sekarang (masa demokrasi) tidak menyatu dengan rakyat.
“Berdasarkan UUD 1945 pasal 30 rakyat berhak dan bahkan wajib dalam usaha bela negara. Juga sistem HANKAMRATA (Pertahanan Kemanan Rakyat Semesta) adalah amanat konstitusi. Pahami baik baik ayat 1 dan 2,” kata Hendro, Rabu (13/10).
Hendro menegaskan TNI harus menyatu dengan rakyat adalah hak. Dalam arti milik rakyat sejak di dalam kandungan.
“Wajib, artinya harus terlaksana sebagai suatu kebijakan yang permanen,” tuturnya.
Dalam hal ini, Hendropriyono menilai pernyataan Gubernur Lemhannas, Agus Wiidjojo soal TNI yang tidak menyatu dengan rakyat adalah keterangan yang spontan.
“Itu keterangan spontan yang mungkin dikutip secara terpotong-potong,” tukasnya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, sebelumnya Video percakapan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo dengan Najwa Shihab viral di media sosial.
Hal itu setelah Najwa mengajukan pertanyaan tentang konsep tentara menyatu dengan rakyat itu apakah keliru, dan TNI bukan punya rakyat? (Web Warouw)
