JAKARTA- Pengisian jabatan menteri dan wakil menteri serta dua pejabat Wantimpres menjadi salah satu reshuffle dan peragaan politik terburuk Jokowi di ujung masa jabatannya. Bukannya mencari sosok menteri yang kompeten dan berintegritas sebagai antitesis pejabat sebelumnya, Jokowi justru menunjuk sosok yang tidak punya kapasitas dan jejak rekam di bidang yang dibutuhkan oleh Kemenkominfo. Hal ini disampaikan Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute di Jakarta, Selasa (18/7).
“Sosok-sosok pengisi jabatan baru itu adalah orang-orang Jokowi yang menjadi kepanjangan tangan Jokowi mewujudkan kehendak-kehendak pribadi dan kelompoknya. Bukan juga representasi partai koalisi yang didiskusikan secara sehat,” ujarnya.
Kepada Bergelora.com di.Jakarta dilaporkan, reshuffle ini menurutnya bukan ditujukan untuk memanfaatkan sisa waktu menjalankan mandat membangun keadilan dan kesejahteraan rakyat, tetapi lebih menyerupai konsolidasi kapital dan infrastruktur politik untuk Pemilu sebagai jembatan kekuasaan bagi kelompok asuhan Jokowi, termasuk melindungi kepentingan politik keluarga Jokowi.
“Hak prerogatif yang melekat pada seorang Jokowi telah dijalankan secara prosedural secara absah tetapi tidak membawa manfaat bagi republik, padahal hak itu melekat dan diperoleh melalui suara publik dalam Pemilu,” ujarnya.
Menurutnya Jokowi tidak hanya sedang sibuk menyiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan banyak kehendak kekuasaan, tetapi juga menyiapkan kelompok asuhan lintas parpol yang bisa dijadikan pelindung setelah habis masa jabatannya. Jokowi merasa menjadi sentrum kontestasi politik 2024, padahal kepemimpinan dan kekuasaannya semakin rapuh dan melampaui berbagai fatsoen politik. (Web Warouw)
